SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STABILISASI EKONOMI VIA PENGETATAN MONETER

STABILISASI EKONOMI VIA PENGETATAN MONETER

M enjalani minggu awal 2014, banyak asa yang digantung guna menjadi resolusi dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Mulai dari segi politik,yakni pesta demokrasi rakyat,pemilihan umum (pemilu) yang akan diadakan tiga bulan mendatang,hingga urusan ‘perut’,atau perekomonian nasional.

Harapanya tentu sederhana.bagaimana awal tahun ini tidak hanya dijadikan perenungan. Tetapi ada tindakan nyata yang diambil demi menjadikan perekomonian nasional kian stabil.tahun ini pun memiliki makna lebih,yakni momen kala rakyat dapat hidup makmur dan sejahtera.minimal,tahun ini harga kebutuhan pokok tidak melonjak tinggi,terjaminya ketersediaan pangan di pasaran,dan tingkat inflasi berada di batas wajar yang telah ditetapkan.

Agaknya rakyat memang hanya mampu menaruh harapan,karena kondisi faktualnya belum lama ini pun harga tabung gas elpiji naik di pasaran- dengan alasan demi mengurangi tingkat kerugian perusahaan terkait,pertamina.sebelumnya,kebijakan kenaikan harga gas elpiji kemasan tabung ini sempat memancing polemik.pasalnya, pihak pertaminya sempat menaikkan harga gas elpiji sebesar Rp 3.950 per kilogramnya.

Rakyat pun menjerit hingga akhirnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menegur dan memerintahkan adanya peninjauan ulang dalam waktu 24 jam. Namun kisruh itu pun akhirnya agak redah pasca pertamina memperbarui kenaikan menjadi Rp 1.000 per kg.

Beranjak dari peristiwa yang kurang mengenakkan itu, pemerintahan kini perlu lebih bekerja keras mengembalikan kepercayaan rakyat khususnya dalam membuat atmosfir perekonomian nasional menjadi kian ramah terhadap kepentingan rakyat banyak, misalnya saja perlu usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM). Paling tidak, dalam waktu satu tahun ini,usaha yang dilakukan ialah membuat situasi dan kondisi perekonomian negara ini bergerak stabil mengingat sebelumnnya dihantam guncangan baik dalam negri ataupun imbasan krisis keuangan global.

Diantaranya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tentunya tingkat inflasi yang mempengaruhi kenaikan harga barang pokok dipasaran. Perlu diketauhi,realisasi inflasi sepanjang 2013 setidaknya mempunyai angka 8,38 persen –artinya dibawa perkiraan pemerintah yang menargetkan pada rentang 9,2-9,8 persen. Namun angka itupun masih dianggap masih tinggi sehingga tahun ini pihak bank indonesia merencanakan tingkat inflasi berada dikisaran 4,5 plus minus satu persen.

“saya akan ada RDG (Rapat Dewan Gubernur) pada 9 Januari dan nanti akan kami bahas secara lengkap seperti yang tadi sampaikan, perkembangan inflasi menunjukkan kondisi yang baik perkembangan transaksi berjalan juga mengarah ke kondisi yang lebih baik pada november kemarin. Tapi yang kita juga harus siap pada 2014 nanti ada pembatasan ekspor mineral, akan ada dampaknya,” tugas Gubernur Bank Indonesia AMartowarjoyo di Jakarta pekan lalu.

Pengetatan kebijakan moneter

Kebijakan moneter mrupakan salah satu kewenangan BI guna mencapai stabilisasi perekonomian nasional sebagaimana pemerintahan membuat atmosfear pererkonomian nasional menjadi kian rumah terhadap kepentingan rakyat banyak, termasuk pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Stabilisasi dalam konteks ini, kestabilian terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflansi. Beranjak dari hal itu. Sejak 2005 BI menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (inflation targeting framework) dengan menganut sistim nilai tukar yang mengambang (fresflothing). Sebel;umnya, kerangka kerja yang di gunakan ialahyb menerapkan uang primer (besimoney) sebagai sasran kebijakan.

Kebijakan moneter yang di rencanakan BI nantinya dijalankan melalui penetapan sasaran moneter-diantaranya, uang beredar/suku bunga. “Secara oprasional, pengendalian sasaran-sasaran, mooneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain oprasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun faaluta asing, penetapan tingkat diskon, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit/pembiayaan. Bank indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter bedasarkan prinsip syariah, “jelaskan BI dalam lamanya.

Belum lama ini, pihak BI melangsir statmen kebijakan moneter hasil RDG beberapa hari lalu, memutuskan, mempertahankan, BI Rate sebesar 7,5 % dengan suku bunga leanding facility dan suku bunga depost facility masing-masing tetap pada lefel 7,50% dan 5,75%. Dputi Gubernur Senior BI mirza aditya swara menjelaskan keputusan mempertahankan BRI Rate di lefel tersebut ia punya bank sentra fokus pada stabilisasi.

Ia menjelaskan hali ini perlu di lakukan mengingat masih adanya defisit pada neraca berjalan,meskipu sudah terlihat adanya perbaikan pada inflasi dan neraca perdagangan.”tetapi devisit neraca berjalan(nerac ekspor impor barang dan jasa) masih ada diatas 2% dari PDB,”jelas mirzah belum lama ini. Tidak hanya itu ia menerangkan langkah pengetatan ini merupakan upaya ini mengikuti tren kebijakan moneter di AS yang cukup ketat –salah satunya ditunjukan lewat treping off yang belum lama ini dilakukan.”dari kebijakan tersebut,indonesia kebijakan moneternya harus tetap ‘prudent ‘,artinya tetap dan terkendali,”terang mirza.

Hal ini pun juga diungkapkan statement kebijakan moneter BI hasil dari RDG,”evaluasi menyeluruh ekonomi tahun2013 dan prospek ekonomi tahun 2014-2015 menunjukan kebijakan ini masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5min plus 1% pada 2014 dan 4min plus 1% pada 2015,serta mengendalikan penyesuaian ekonomi indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat. Bank indonesia juga akan terus memperkuat moneter dan makropondensial serta memperapat koordinasi dalam pemerintahan dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan,termasuk kebijakan untuk memperbaiki struktur ekonomi.

Menanggapi kebijakan moneter ketat BI ini ekonomi destri damayanti menjelaskan BI cukup responsif kalau berhadapan dengan situasi perekonomian nasional saat ini. Akan tetapi hal yang mesti dilakukan ialah mengimbangi pengetatan moneter itu dalam kebijakan pada sektor ril.

“sejauh ini BI cepat sekali merespon apa yang sekarang terjadi,current acaunt defisit,pertumbuhan ekonomi yang eksesif,jadi kita harus ada normalisasi BI sudah melakukan dengan tepat yaitu dengan tightening moneter policy dengan menaikan suku bunga dan yang saya sangat appreciate adalah financial depenin yang dilakukan oleh BI. Kita melihat sangat positif karena BI cepat responsif,Cuma pada kenyataan permasalahannya sebenarnya ada masalah fundamental,”tugas desti.baginya,persoalan yang mesti dihadapi ialah pengaruhan impor.

Dengan demikian,tugas pemerintahan kedepan selain tightening monetary policy ini ialah memetakan sector yang mana menyerap impor besar dan nyata hanya memanfaatkan pasar domestik.”karena impor dengan dolar AS,sementara dipasarkannya domestik,dia dapat rupiah nanti bayar dolarnya dia harus ambil lagi dari pasar kita.ini kan nggak match,”tugasnya mengakhiri.

Beranjak dari hal itu,kebijakan moneter ketat ini mesti dipahami sebagai upaya yang tidak berjalan sendiri,melainkan mesti diiringi dengan tindakan konkrit,misalnya kebijakan pengurusan impor,dan tentunya peningkatan nilai ekspor.sehingga,tujuan stabilisasi rupiah dan nilai inflasi yang terkendali ke depannya pun menjadi resolusi awal tahun yang menjadi nyata bagi’babak-baru’perekonomian nasional. (genta tenri mawangi/theo yusuf Ms)