SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

SIDAK PEMBANGUNAN RSUD DR. SOEGIRI

Pembangunan Rumah sakit merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan  kesehatan bagi masyarakat Lamongan.Komisi melakukan sidak ke RSUD Dr.Soegiri dalam sidak kali ini untuk meninjau Konstruksi sarana kesehatan/pembangunan tempat parkir (tahap I) pada RSUD Dr.Soegiri, jumat ( 29/12).Pada pembangunan tempat parkir ini komisi C menilai ada kesalahan dalam perencanaan. Menuirut Moh. Amir Ketua Komisi C “ akses menuju tempat parkir lantai II tanjakan dan turunan dengan sudut terlalu tajam “ jelasnya.Lebih lanjut Komisi C memberi Catatan agar menambah luas akses menuju tempat parkir dan melandaikan tanjakan maupun turunan, agar tidak membahayakan pengguna parkir.Selain meninjau pembangunan tempat Parkir Komisi C juga meninjau Konstruksi sarana kesehatan/ pemasangan LIFT R IBS.Saat meninjau pemasangan LIFT Komisi C menemukan bangunan yang sudah retak, padahal gedung tersebut baru selesai dibangun.“ pengembang seharusnya lebih memperhatikan Kualitas bangunan, tidak asal bangun saja” ujar Mutoyo Anggota komisi C.    

Selengkapnya
KOMISI C APRESIASI PENYELESAIAN RUAS JALAN SESUAI STANDART

Lamongan – Mengawali tahun 2018, komisi C DPRD Lamongan meninjau langsung peningkatan ruas jalan Dradah – Kedungpring, Sukorame – Sembung, serta Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Dradah – Bluluk (Rabu, 3/1). Dalam pantauan Komisi C, peningkatan ruas jalan Dradah-Kedungpring dengan panjang 850M dan lebar 4.5M tersebut telah selesai 100% dengan kualitas yang sudah memenuhi standart. Begitu juga dengan peningkatan ruas jalan sukorame-sembung sudah dalam kondisi selesai 100% dengan panjang jalan 1.78 M dan Lebar 4.5M.“Peningkatan ruas jalan Dradah-Bluluk dan Sukorame Sembung sepanjang pantauan kami sudah selesai 100% dan kualitasnya bagus sesuai standart, namun ada beberapa catatan penting dari kami agar ruas jalan tersebut ditambahkan besi dowel dan pemadatan berem agar tidak mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan” ujar Ir Sugeng Santoso Anggota Komisi C saat melakukan sidak kemarin.Selain meninjau peningkatan ruas jalan, Komisi C juga  meninjau penyelesaian pemeliharaan berkala ruas jalan Dradah-Bluluk yang sudah rampung 100%. “kami sangat mengapresiasi peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan yang kami tinjau sudah dalam kondisi 100% rampung,” tambahnya.     

Selengkapnya
KOMISI C KELILING, SIDAK PERBAIKAN RUAS JALAN RAYA

KOMISI C DPRD Lamongan saat ini (04/01/2018) melakukan sidak ruas jalan raya Daerah Kabupaten Lamongan. Demi kenyamanan pengguna jalan Pemerintah selalu mengupayakan perbaikan Infrastruktur jalan sebagaimana kita ketahui Askes Infrastruktur Jalan sangat ditekankan untuk mengurangi angka kecelakaan pada pengguna ruas jalan. Sidak Komisi C DPRD melakukan peninjauhan Jalan Wilayah Sumberwudi sampai Wilayah Tunjungmekar. Pembangunan infrastruktur jalan dengan nilai Kontrak sebesar Rp 2.349.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dalam pengerjakan pembangunannya sudah mencapai 100%. Dan peningkatan pembangunan Infrastruktur ruas jalan Wilayah Kiringan sampai Wilayah Dibee dengan pembangunan nilai Kontrak sebesar Rp 2.320.615.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dalam pengerjakan pembangunan ruas Jalan Wilayah ini , juga telah mencapai 100%. Guna meminimalisir terjadinya kerusakan jalan, tim pelaksana diminta untuk menindak mengcuting/ pengontrolan jalan, agar infrastruktur ruas jalan tetap terkontrol dengan baik. (vra)

Selengkapnya
KOMISI C SIDAK PERUSAHAAN TAK BERIZIN

Lamongan – Menangapi keluhan masyarakat Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk tentang pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT. Superior Prima, Komisi C DPRD Lamongan di dampingi DLH  melakukan  inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tersebut, pada Jumat (5/01).Dari hasil tinjauan diketahui bahwa perusahaan belum memiliki izin pembuangan limbah cair, dan juga belum mempunyai ijin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu juga belum mempunyai pembuangan limbah B3 dan belum mempunyai IPAL.Ketua Komisi C Moh Amir menekankan“agar Perusahan tersebut menyelesaikan ijin terlebih dahulu karena belum memenuhi syarat untuk produksi ”ujarnya .Selain meninjau PT. Superior Prima, Komisi C juga melaksanakan rapat kerja dengan RSUD. Dr. Soegiri beserta pelaksana kegiatan proyek pembangunan tempat Parkir Tahap I. Dari hasil rapat tersebut Komisi C meminta agar pelaksana segera merehap bangunan gedung parkir agar landai dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, selain itu Paviliun maupun IBS untuk segera diperbaiki keretakannya. 

Selengkapnya
KOMISI C EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN KE PABRIK TEBU

Lamongan – Rombongan Komisi C DPRD Kab. Lamongan menyambangi pabrik PT. Kebun Tebu Mas (KTM) Ngimbang, Selasa (9/1/2018). Lawatan tersebut didampingi Dinas Lingkungan Hidup.Lawatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pabrik dalam memperbaiki kolam penampungan limbah. Tahun lalu, kolam penampungan limbah mengalami kebocoran karena tidak mampu menampung limbah yang berlebihan.Menurut Mutoyo, salah satu anggota Komisi C, saat ini PT. KTM telah melakukan beberapa upaya penanggulangan kebocoran.“PT. KTM sudah memperbaiki kolam penampungan dan menambah soda kapur untuk menghilangkan bau,” ujarnya.“Mereka menambah sejumlah tempat untuk penyimpanan ampas tebu,” ucap Srinoto, anggota Komisi C dari fraksi Gerindra.

Selengkapnya
KOMISI A TINJAU PELAYANAN E-KTP

Lamongan – Selasa (9/1/2018), Komisi A melakukan sidak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lamongan. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas, Sugeng Widodo.Menurut Ning Darwati selaku Ketua Komisi A, kegiatan ini bertujuan untuk meninjau pelayanan perekaman e-ktp. “Agar seluruh warga mendapatkan pelayanan yang memuaskan,” ucapnya saat sidak.Pada sidak tersebut, Sugeng menjelaskan blanko e-ktp yang tersedia mencapai 26 ribu lembar. “Namun, warga Lamongan yang belum melakukan perekaman sebanyak 4 ribu,” terangnya.Komisi A menyarankan agar memfasilitasi 5 kecamatan dengan alat perekaman e-ktp sesuai dengan yang dianggarkan tahun 2017. “Kami juga menganjurkan penambahan alat dan operator di Disdukcapil untuk mengefisiensi waktu pelayanan,” ujar Muslihan, politisi dari fraksi PKB.

Selengkapnya