SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

Reses Tahap III Anggota DPRD Kab. Lamongan

ggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Ali Mahfudl S.Ag, S.H, M.M, melakukan Penyerapan Aspirasi atau Reses Tahap III Tahun 2021Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menggelar reses di Kedai Pring Sejati, Desa/Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada Sabtu (30/10/2021) sorePada kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan ini mengaku, bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ini dalam rangka konsolidasi internal partai dan ingin mendengarkan langsung apa keluhan dan aspirasi dari masyarakat.“Insya Allah saya sampaikan nanti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan minta diprioritaskan. Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat,” ujar Ali Mahfudl.Sehubungan dengan hal itu, pihaknya juga mencatat beberapa aspirasi dari masyarakat yang minta diwujudkan, di antaranya pelebaraan jalan Paciran-Sendang dan kenaikan tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).“Usulan-usulan dari masyarakat tersebut di antaranya pelebaran jalan Paciran-Sendang, dan itu memang kebutuhan mendesak menurut saya. Kemudian yang kedua usulan dari teman-teman BPD, agar ada perhatian kenaikan tunjangan BPD,” terang Ketua Komisi A DPRD Lamongan tersebut.Lebih lanjut, Ali Mahfudl menuturkan, jika usulan-usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dibahas di Komisi maupun menjadi pandangan dari fraksi PAN Lamongan. “Selebihnya untuk internal PAN ini bagaimana, PAN nantinya bisa lebih memasyarakat melalui program-program yang diakses lewat PAN,” pungkasnya.Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Ketua DPD PAN Lamongan Ali Mahfudl, Sekretaris DPD Hamzah Fansyuri, Bendahara DPD Mathlubur Rifa’, dan Wakil Ketua DPRD Lamongan yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Lamongan H Husnul Aqib, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya

Selengkapnya
Guru Honorer datangi kantor DPRD Kab. Lamongan dan Protes Rekruitmen P3K Guru

Guru honorer di Kabupaten Lamongan memadati gedung DPRD setempat pada Kamis (14/10/2021). mereka mempertanyakan nasib dan kesejahteraan yang selama ini masih terabaikan.Padahal, para guru non PNS tersebut kontribusinya sangat besar bahkan karena loyalitas mereka yang tinggi hingga rela terlunta-lunta mengabdi puluhan tahun tanpa diberi atensi.Mereka menilai jika regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sangatlah rumit dan tidak menguntungkan bagi honorer, mengingat umur para guru honorer ini terbilang tidak muda lagi.“Utamanya kami meminta, Dinas Pendidikan Lamongan membuat surat ke Panselnas P3K agar formasi bisa ditambah, Honorer yang lulus passing grade tidak lagi mengikuti tahap dua. Hal itu melihat rentan umur para honorer,” ungkap Syukron Ma’mun, Ketua Forum Honorer Sekolah Non Kategori Lamongan.Sebanyak 411 guru honorer mendesak agar DPRD lewat Komisi D bertindak tegas, tunjangan insentif di naikan menjadi Rp. 500 ribu. Meminta afirmasi tambahan sesuai masa kerja.“Saya minta pemerintah jangan pasif, wong di daerah lain membuka sampai ribuan kuota dan formasi. sedangkan di Lamongan kok hanya 600 kuota, kan aneh apa mungkin takut kalau nanti dibebankan pada daerah,” lanjut Syukron.Disisi lain, Dinas Pendidikan diminta agar bisa membongkar praktik kecurangan yang dilakukan kepala sekolah yang masih memasukan guru honorer baru yang berlatar belakang orang dekat.“Itu kan baru sepihak, nanti kita buktikan dulu. Kalau memang iya akan kami kasih teguran keras, dan sementara ini akan dievaluasi dan dikaji ulang mengenai usulan temen-temen guru honorer,” ungkap Munir Syarif, Kadisdik Lamongan.“Terkait penambahan insentif, akan kami klasifikasikan menurut rentan umur waktu pengabdian,” tambah MunifPada kesempatan yang sama, Ketua Komisi D Abdul Shomad mengaku kaget dengan kondisi yang dipaparkan para guru honorer saat gelar audiensi. Ia terkejut karena banyak dari guru honorer yang terpaksa melakukan kerja dobel mengisi sub di lembaga pendidikan.“Ya masa tugasnya PNS diambil guru honorer, saya tegas dan kaget kok bisa begitu. Harusnya ada 2 sampai 3 PNS di tiap sekolah. Saya sangat kecewa dengan kinerja disdik ini harus segera disikapi,” ucap Abdul Shomad Selain Disdik, pihak pemerintah yang turut hadir dalam kegiatan Audensi ini antara lain Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Selengkapnya