SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

PERJUANGKAN NASIB RAKYAT LAMONGAN, DPRD GELAR PARIPURNA RESES

Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Lamongan menggelar rapat paripurna internal terkait reses yang dipimpin Wakil Ketua II, Sa’im, S.Pd, Kamis (1/3/2018).Sa’im menyampaikan reses tahap I tahun 2018 dilaksanakan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna, sesuai ketentuan Peraturan DPRD kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Lamongan, Pasal 98 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses yang di sampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.Untuk mengetahui hasil penyerapan aspirasi masyarakat selama melaksanakan reses. maka seluruh anggota dewan melalui fraksinya masing-masing menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses. Penyampaian hasil reses disampaikan melalui jubirmasing-masing fraksi. Partai Demokrat disampaikan oleh Nahdliyah Agustin, Partai PDI-P disampaikan Darwoto, Partai PKB disampaikan Ali Afandi,  Partai Golkar disampaikan Hasan Bisri, Partai PAN disampaikan Muchi Nanang Efendi, Partai Gerindra disampaikan Okta Rosadinata, dan Partai PPP disampaikan Syamsuri.

Selengkapnya
BAPEMPERDA LAKSANAKAN PUBLIC HEARING

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lamongan laksanakan public hearing di ruang banggar.. Mengundang OPD terkait serta perwakilan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat

Selengkapnya
KPK SOSIALISASIKAN LHKPN DI DPRD LAMONGAN

Lamongan – Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan mengikuti sosialisasi sekaligus pendampingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbasis digital yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/3) di ruang Banggar.Wakil Ketua III, Sonhadji Zainudin, SE saat membuka acara tersebut mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. “Dengan adanya kemudahan dalam mengisi laporan harta kekayaan maka secara langsung menndukung gerakan anti korupsi,” tegasnya.Andika Widiarto, narasumber KPK menjelaskan kemudahan dalam mengisi laporan hasil kekayaan. “Cukup mengunduh formulir di situs LHKPN KPK, dan mengisi laporan hasil kekayaan , kemudian mengirim ke email LHKPN KPK. Tidak perlu lagi mengirim dokumen pendukung,” terangnya.Ia juga menegaskan batas waktu pengisian LHKPN paling lambat 3 bulan setelah serah terima jabatan. ““Batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 31 Maret  tiap tahunnya,” imbuhnya.

Selengkapnya
KOMISI C MIINTA DITJEN CIPTA KARYA PERHATIKAN NASIB AIR BERSIH DI LAMONGAN

Lamongan – Daerah yang belum seluruhnya terakomodir air bersih dari PDAM, apabila musim kemarau datang maka daerah tersebut hanya mengandalkan air dari sistem tadah hujan. Melihat kesulitan tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jumat (9/3/2018). Diterima oleh Kepala Seksi Sistem Penyediaan Air Minum, Tyas Mami, ST, M.Sc.Komisi C mengusulkan agar Ditjen Cipta Karya turun ke lapangan untuk mengatasi kurangnya pasokan air bersih. Moh. Amir berharap Ditjen segera mengatasi permasalahan tersebut sebelum musim kemarau datang. “Danjuga harus mengawasi kualitas air yang hendak disalurkan ke warga,” tambahnya.Menanggapi hal tersebut, Ditjen Cipta Karya berjanji akan meneruskan usulan Komisi C ke pimpinan. “Kami akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut,” ucap Tyas Mami.

Selengkapnya
KOMISI D TERTARIK INOVASI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BOGOR

Lamongan – Komisi D menginginkan agar pelayanan kesehatan di Lamongan mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Hal tersebut mendorong Komisi D melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Diterima oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, dr. Armein Sjuhary Rowi, M.Kes.Menurut Purwadi, salah satu anggota Komisi D menilai Pemkot Bogor mampu menciptakan terobosan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. “Kami berharap agar terobosan tersebut dapat dikembangkan di Lamongan sehingga masyarakat Lamongan mendapatkan pelayanan yang maksimal,” ujar politisi Fraksi Golkar saat koordinasi ke kota hujan.Dalam kesempatan tersebut, dr. Armein menjelaskan UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan kesehatan masyarakat mencapai 80%. Untuk memenuhi target 100%, Pemkot Bogor melakukan beberapa inovasi. Diantaranya BAS (Bogor Ajang Sehat). Giat Cinta Bogor, dan Emas (Expanding Maternan and Neonatal Survival).Program Emas di Bogor bertujuan untuk membantu penurunan angka kematian ibu dan bayi lahir. “Kami membuat aplikasi e-SIR dan call center khusus untuk memfasilitasi rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang dibutuhkan” jelas dr. Armein.“BAS merupakan program puskesmas agar proaktif turun ke masyarakat mendata keluarga sehat dan sejauh mana tingkat kesehatan keluarga di Kota Bogor,” tambahnya. Ia juga menjelaskan program Giat Cinta Bogor diciptakan untuk layanan kesehatan yang lebih berkualitas.

Selengkapnya
DANA ALOKASI UMUM BERBASIS SISTEM NON TUNAI

LAMONGAN –  Kemajuan Teknologi saat ini semakin canggih, bahkan semua Keuangan Perkantoran saat ini Berbasis Non Tunai. Sesuai ketegasan Presiden mulai Tahun 2018, semua jenis Transaksi harus menggunakan sistem Non Tunai yang bertujuan untuk mengurangi penyelewengan dana dalam Transaksi secara Tunai.Mengenai sistem Transaksi secara Non Tunai, Komisi B DPRD Lamongan melakukan Kunjungan Kerja Koordinasi Konsultasi Ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengenai dana Perimbangan Keuangan Daerah yang diterima oleh Prastiyo dan Wahyu Eko Asmoro, Jumat (09/03).Wahyu Eko Asmoro menambahkan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2018 dilaksanakan setiap Bulan melalui Non Tunai di Akhir Bulan / Awal Bulan berikutnya. kalau tidak ada keterlambatan pelaporan maka tidak ada penundaan transfer Dana Alokosi Umum ke Daerah. Sedangkan untuk Tahun 2019, pengusulan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dilakukan melalui sistem on door, yaitu Daerah yang harus mengusulkan proposal sesuai dengan Kebutuhan Daerah.Tahun 2017 PDN (Pendapatan Dalam Negeri) mengalami penurunan, sehingga Pemerintah melakukan efisien terhadap suatu anggaran. Saifuddin Zuhri juga berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk lebik Bijaksana dan teliti dalam berbasis Non Tunai, untuk menggunakan Dana Anggaran dengan Baik, tegas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan”. (vra)

Selengkapnya