SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

ROMBONGAN KOMISI C DPRD LAMONGAN TINJAU PEMBANGUNAN TIGA KECAMATAN.

Lamongan – Rombongan Komisi C DPRD Lamongan kali ini melakukan sidak terhadap pembangunan beberapa kecamatan di Lamongan pada Rabu, (01/11/2017). Dengan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C dari Fraksi Demokrat, Moh. Amir. Komisi C langsung meninjau proyek pembangunan di Kecamatan Tikung.Sidak yang dilakukan Komisi C DPRD untuk memastikan proyek rehap pagar dan halaman kantor kecamatan Tikung berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Pembangunan pada saat ini sudah mencapai 100 %, namun masih ada hal-hal yang perlu dibenahi yaitu paving yang sudah terlihat ambles, diindikasi akibat urukan tanah yang kurang padat.“Komisi C menginstruksikan agar pelaksana membongkar paving dan memadatkan tanah lagi “ ujar Moh. Amir.Saat meninjau di kantor Kecamatan Kembangbahu, rehap pembangunan Kantor, Taman dan Pavingstone pembangunan baru mencapai 50%, sementara jatuh tempo kurang dari 1.5 bulan.“ Proses pembangunan harus segera diselesaikan, untuk pelaksana agar menambah tenaga kerja, mendatangkan bahan bangunan lebih awal tanpa menunggu tahapan proses pengerjaan” ujar Agus Sulistyo Rekso Negoro, Anggota Komisi C Politisi Partai PDI-P.Selain itu Komisi C juga meninjau Rehap Pendopo Kecamatan Glagah, yang saat ini proses pembangunanya sudah mencapai 90% dan Komisi C mengapresiasi positif untuk kualitas pembangunan tersebut.

Selengkapnya
KOMISI C SIDAK PERBAIKAN JALAN

Lamongan – Komisi C DPRD Lamongan, Kamis ( 02/11/2017) melalukan sidak ke beberapa proyek untuk mengecek kondisi perbaikan jalan di Kawasan Sumberwudi dan Paciran. Sidak yang dilakukan Komisi C kali ini di dampingi oleh beberapa pejabat dari PU Bina Marga.Sidak yang dilakukan Komisi C di sepanjang ruas jalan Sukodadi – Sumberwudi dan Sumberwudi – Tunjungmekar, pembangunannya pada saat ini sudah mencapai 90 % dan dinilai sudah memenuhi standar kualitas.“ perlu penambahan besi dowel dan segera dibuat oporitan karena jika tidak segera dibuat dapat menyebabkan kecelakaan “ Ujar  Moh.Amir Ketua Komisi CSelain itu Komisi C juga melakukan Sidak Pemeliharaan berkala Jalan Paciran – Godog. Pembangunan dengan konstruksi hotmix sudah mencapai 100 % dan dinilai sudah memenuhi standar kualitas.    

Selengkapnya
DPRD LAMONGAN SETUJUI RAPERDA APBD T.A 2018

DPRD Lamongan bersama jajaran pemkab Lamongan telah menyelesaikan pembahasan APBD 2018. Hal ini ditandai dengan telah disetujuinya Raperda APBD 2018 Kabupaten Lamongan memjadi Perda. Keputusan itu disampaikan oleh Juru Bicara Banggar M.Syamsuri saat Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Raperda APBD Kabupaten Lamongan TA 2018, di Gedung DPRD, Selasa (7/11/2017).“ setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran, masukan dan penyempurnaan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi, maka Badan Anggaran berharap Raperda Kabupaten Lamongan tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ini mohon kirannya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Perda pada rapat Paripurna yang terhormat ini “ kata Samsuri.Postur APBD Lamongan tahun 2018, Pendapatan Daerah  diproyeksikan sebesar Rp. 2.615.648.541.797, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan Rp. 471.589.901.837, Dana Perimbangan Rp. 1.538.796.224 dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 605.262.415.960.Untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 2.650.648.541.797, yang terdiri dari Belanja Tidak langsung di proyeksikan Rp. 1.654.195.86.263, sedangkan Belanja langsung diproyeksikan sebesar  RP.996.453.445.534.Dari postur APBD tersebut, dijelaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami Defisit sebesar 30 Milyar, yang nantinya akan ditutup melalui Pembiayaan Daerah Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi Nol.Meski mnyetujui disahkannya Raperda APBD TA 2018, Banggar juga menyampaikan saran, masukan dan harapan sebagai berikut :Bidang Pendidikan, Banggar berharap agar ada alokasi anggaran khusus bagi pendidikan Non Formal seperti  TPQ, Madrasah Diniyah dan Lembaga lainnya. Juga agar memperhatikan kenaikan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT).Banggar memberikan apresisiasi dibidang kesehatan terkait penetapan Kabupaten Lamongan sebagai Kabupaten Bebas Pasung Pertama di Jawa Timur, untuk itu Banggar meminta agar pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pendampingan para eks pasung sampai mereka dinyatakan sembuh dan dapat hidup bermasyarakat.Bidang infrastruktur, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur Badan Anggaran memandang perlu adanya database yang valid terkaid jumlah ruas jalan yang sudah dibangun maupun yang sudah mendapat perbaikan sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur jalan bisa tercapai.Bidang Sosial, untuk mendukung terwujudnya program PKH pada Dinas sosial, Banggar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menaikkan insentif pendamping PKH  menginggat peran mereka sangat penting dalam menentukan program tersebut.Sementara Bidang perindustrian dan Perdagangan, Banggar menyarankan pembangunan pasar diprioritaskan pada pasar yang memberikan PAD.

Selengkapnya
KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN LAMONGAN KE DPRD KOTA MATARAM

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten lamongan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Mataram, kamis ( 09/11/2017). Rombongan yang di Pimpin oleh ketua Komisi A Hj. Ning Darwati menyampaikan maksud tujuannya untuk saling sharinginformasi tentang tanggung jawab tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan.Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Bpk.M Iswan, S.Sos Selaku Kabag Umum dan di dampingi oleh Kasubag. Protokol dan Fasilitas AKD Sekretariat DPRD Kota Mataram.Sdr. M.Iswan menjelaskan bahwa secara Admisintratif Kota Mataram terdiri dari 6 Kecamatan dan 40 Kelurahan dengan jumlah penduduk kota Mataram sebanyak 449 ribu jiwa,luas wilayah 62,5 ribu Km  sedangkan junmlah anggota DPRD sebanyak 40 orang yang terdiri dari 11 Fraksi. APBD Kota Mataram tahun 2017 sebesar 1,3 Triliyun dan PAD sebesar 300 Milyar.Lebih jauh Iswan Menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek DPRD Kota Mataram Bisa dilaksanakan di luar Propinsi dengan fasilitas Hotel milik Non Pemerintah (bebas). Untuk uang transport Anggota DPRD sebesar 11.5 juta, sedangkan untuk Ketua DPRD memiliki mobil dinas namun Wakil Ketua DPRD memilih uang transportasi. Terkait tunjangan reses anggota DPRD Kota Mataram sesuai  dengan PP nomor 18 diberikan pada saat proses reses dilaksanakan.Untuk menunjang Kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Mataram menyediakan mobil operasional 3 (tiga) unit bus dan juga sudah tersedia uang rapat semua alat kelengkapan DPRD ( Selain Komisi juga tersedia Uang Banggar, Banmus, BK dan Banlegda ).“ Semoga apa yang kami peroleh nantinya bisa menjadi referensi bagi tugas-tugas kami di Lamongan” Ujar H.Sonhadji Zainudin SE, MM, wakil Ketua DPRD Politisi Fraksi PAN.

Selengkapnya
KOMISI B BELAJAR TINGKATKAN PENGELOLAAN BATIK KE PEKALONGAN

Lamongan – Komisi B melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Pekalongan pada Kamis (09/11/2017). Kunjungan ini bertujuan untuk belajar sistem pengelolaan dan pemasaran batik Pekalongan. Diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sutarno, SH, MM didampingi satf dari Dinas Perdangan, Koperasi dan UKM.Sutarno menjelaskan Pemkot Pekalongan mendukung pengusaha batik baik mikro atau kecil. “Batik Pekalongan mampu menguasai pasar nasional sebesar 70%,” ujarnya.Untuk meningkatkan kualitas batik agar bisa menembus pasar internasional, pihak Pemkot memberikan pelatihan meningkatkan kualitas dan pemasarannya. “pemkot menganggarkan pelatihan sebanyak 24 kali,” tambahnya.Bahan baku yang kerap langka juga membuat Pemkot turut ikut campur. “Kami berusaha mengupayakan bahan baku ke Kementrian Perdagangan agar pengusaha batik tidak kesulitan,” jelasnya.“Kami berharap agar hasil kunjungan kali ini dapat diterapkan di Lamongan,” ujar Syaifuddin Zuhri, Ketua Komisi B dari fraksi PKB.“saat ini Batik Sendang Lamongansudah bagus. Hanya perlu memikirkan bagaimana menekan biaya produksi sehingga harga produk bisa lebih kompetitif dengan produk batik lainnya,” tambah Okta Rosadinata, politisi asal Gerindra.

Selengkapnya
KOMISI C OBSERVASI, DI KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAMONGAN – Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan melakukan Kunjungan Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (09/11/2017).  Tujuan Kunjungan Kerja ini yaitu observasi terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan  yang diterima Asisten Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak Bapak Wahyudi,SH MM dan didampingi oleh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai bidangnya. Dalam Kunjungan Kerja ini banyak ilmu yang didapat terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan yang berada di masing-masing Daerah.Kabupaten Demak mempunyai luas jalan Kabupaten seluas 2650 Km dan Jalan Desa 5650 KM . Saat ini Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Demak sudah mencapai 100% . sehingga Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Demak yang didapat sebesar Rp 157.200.000.000.  Bahkan untuk mencegah kerusakan jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mempunyai solusi dengan menerapkan sistem beton bertulang untuk seluruh pembangunan Infrastruktur Jalan Baik melalui jalan Poros Desa maupun Poros Jalan Strategis dan Jalan Poros Kabupaten lainnya. Sedangkan Program Pemerintah Daerrah Kabupaten Demak saat ini adalah memperlebar Jalan Poros Desa yang akan di lakukan dengan melebarkan Jalan diperluas menjadi 4 meter, bertujuan untuk mengantisipasi kemacetan dan dapat dilewati Kendaran 2 arah.“Harapan Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan agar menerapkan Sistem Beton Bertulang di Kabupaten Lamongan , sehingga tidak memakan Biaya terlalu banyak untuk perbaikan Jalan saat terjadi perusakan jalan,”Ujar Bapak Moh.Amir, SE selaku Ketua Komisi C dari Fraksi Demokrat.”

Selengkapnya