Arsip Artikel
PENANDATANGANAN KUA-PPAS, PEMERINTAH DIMINTA PERJUANGKAN KEBERADAAN GURU HONORER NON KATEGORI DI SEKOLAH DASAR
Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kemarin Selasa (25/10/16) di ruang sidang Paripurna.Berdasarkan hasil pembahasan, Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada para Guru Honorer Non Kategori di Sekolah Dasar, mengingat keterbatasan jumlah Guru PNS yang ada di Sekolah Dasar.“Badan Anggaran Sangat Berharap agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran tambahan kesejahteraan Guru Honorer Non Kategori yang selama ini telah berjuang membantu dan mensukseskan program Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan.” Ujar Ali Makhfudl selaku Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan.Selain itu, Badan Anggaran DPRD Lamongan juga meminta Pemerintah Daerah untuk memperhatikan urusan lainnya seperti Kemudahan Pelayanan dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan, Proses sertifikasi seluruh tanah milik Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pendirian Puskesmas layanan khusus pasien gangguan jiwa dan sekaligus ruang perawatan serta mengupayakan dalam optimalisasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) disektor Pajak Daerah dan di PD. Pasar. (Fz/Ans)
SelengkapnyaRAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA PENGANTAR RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Lamongan – DPRD kabupaten Lamongan mengelar rapat Paripurna dalam rangka pengantar Raperda APBD kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2017, Senin ( 31/10/2016). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Lamongan H. Kaharudin, SH yang dihadiri oleh Bupati, H.Fadeli, dan Wakil Bupati, Hj. Kartika Hidayati, unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) serta seluruh jajaran Pemkab Lamongan.Mengawali pembacaan nota Pengantar RAPBD Tahun anggaran 2017 Bupati Lamongan H. Fadeli menyampaikan terimah kasih atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada semua fraksi DPRD atas berbagai masukan yang diberikan dalam kesepakatanbersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara ( PPAS) APBD tahun Anggaran 2017. Dengan masukan-masukan itu, Pemerintah dapat menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 yang semakin berkualitas, baik dalam kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun pencapaian sasaran program pembangunan.Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 antara lain, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai 2 triliyun 459 milyar 251 juta 208 ribu 39 rupiah 37 sen. Sementara Anggaran Belanja Daerah direncanakan mencapai 2 trilyun 462 milyar 856 juta 298 ribu 894 rupiah 37 sen. Dengan konfigurasi seperti itu maka dalam Rancangan APBD tahun Anggaran 2017 mengalami defisit anggaran sebesar 3 milyar 605 juta 090 ribu 854 rupiah 42 sen.Lanjut Bupati menjelaskan bahwa untuk Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk belanja hibah digunakan untuk memberi bantuan kepada lembaga pendidikan swasta, bantuan sarana produksi pertanian dan kepada peternak, program beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.Sedangkan untuk kebijakan strategis Belanja Langsung digunakan untuk alokasi program kegiatan antara lain , program penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur daerah dan penataan kemiskinan, bidang pendidikan, bidang kesehatan. (Ans/Fz)
Selengkapnya7 FRAKSI DPRD KAB. LAMONGAN SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP R-APBD KAB. LAMONGAN TA 2017 DALAM RAPAT PARIPURNA
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (04/11/2016) pukul 13.00 WIB . Rapat yang dipimpin oleh H. Sonhadji Zainudin, SE, MM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan membahas agenda tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati Lamongan Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.Penyampaian Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Raperda APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 diawali oleh Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Juru Bicara Siti Maskamah Mursyid, SE. Fraksi Partai Demokrat menyampaiakan beberapa hal antara lain : terhadap rencana kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 3,69 persen, Fraksi Partai Demokrat berharap agar disertai kinerja yang lebih maksimal dari jajaran eksekutif, sehingga target tersebut dapat tercapai diakhir tahun anggaran 2017. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi atas beberapa kebijakan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi produktif pada masyarakat.Pandangan Umum Fraksi PKB yang disampaikan juru bicaranya H. Kasdono, SE terhadap Nota Pengantar Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 antara lain : PAD sebagai bagian dari kekuatan inti harus terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan kreatifitas kebijakan Daerah, selain itu Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Langkah-langkah dan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri karena gaji yang diberikan sangat jauh dari kelayakan dan kepantasan.Pandangan Umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh juru bicara Ir. Supono menanyakan terkait alasan-alasan membuat asumsi proyeksi PAD yang kurang sesuai dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2017. Selain itu Fraksi Partai PDIP juga mohon penjelasan lebih lanjut alasan-alasannya kenapa dana hibah maupun bantuan sosial turun drastis, serta bantuan sosial ini harus dijelaskan secara rinci objeknya di dalam APBD tahun 2017.Pandangan Umum Fraksi PAN yang di sampaikan oleh juru bicara Moch. Muchi Nanang Efendi SE mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah yang telah menggalokasikan anggararan yang cukup besar dibidang kesehatan untuk membangun dan memenuhi sarana dan prasarana kesehatan, namun ada beberapa catatan antara lain : Pemerintah Daerah dan pihak terkait agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama di Rumah Sakit Daerah dan Pukesmas, optimalisasi pelayanan mobil sehat perlu ditingkatkan, karena belum semua masyarakat merasa terlayani dengan adanya mobil sehat tersebut, Pemerintah Daerah agar secara serius memperhatikan Poskedes/Polindes karena sangat dirasakan manfaatnya bagi terlayaninya kesehatan masyarakat khususnya di desa terpencil, dan Fraksi PAN menyambut baik dengan pembangunan Pukesmas Paripurna yang dilengkapi dengan fasilitas untuk rehabilitasi pasien gangguan jiwa.Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan oleh juru bicara H. Hasan Bisri, Fraksi Partai Golkar berharap agar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan fisik sehingga kwalitas pembangunan dapat menjadi lebih baik, selain itu juga untuk perencanaan peningkatan atau pemeliharaaan jalan untuk lebih di dsahulukan kualitas dari pada kuantitas terutama untuk perbaikan jalan. Fraksi Partai Golkar sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap program pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dengan meningkatkan produksi jagung, namun selain produksi jagung yang patut diperhatikan juga pengembangan padi dan tanaman tebu, Untuk itu Fraksi Partai Golkar mohon adanya peningkatan pinjaman dana bergulir untuk petani tebu guna pengembangan swasembada gula nasional.Pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan juru bicara H. Srinoto, Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan pendidikan dasar gratis, pemberian beasiswa lebih dioptimalkan, karena realitas dilapangan masih ada punggutan, padahal sekolah sudah mendapatkan BOS, BSM untuk murid, bantuan sarana dan prasarana dari pemerintahan.Pandangan Umum Fraksi PPP yang disampaikan juru Bicara Drs. H, Na’im, M.Ag menyampaikan Pada komponen pajak restauran belum menunjukkan kenaikan yang signifikan padahal di Kabupaten Lamongan banyak berdiri restoran-restoran baru. Fraksi PPP berharap pada SKPD terkait untuk diadakan pendataan ulang secarah menyeluruh serta mengadakan sosialisasin yang intens kepada wajib pajak restoran dan kedepan dinas pajak harus menyediakan fasilitas mesin pajak online pada pengusaha restoran. (Ans/Fz)
SelengkapnyaJAWABAN BUPATI TERHADAP PU FRAKSI RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Lamongan Mengelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan terhadap R-APBD tahun Anggaran 2017, Senin (07/11/2017). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Saim, S.Pd dan didampingi oleh Pimpinan lainnya, H.Kaharudin, SH, H.Abdul Ghofur, dan H.Sondadji Zaiudin, SE, MM, selain itu tampak hadir Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Forpimda, Jajaran Eksekutif dan para undangan.Dalam penyampaiannya, Bupati Lamongan memberikan jawaban atas Pandangan Umum dari ketujuh fraksi dengan beberapa point penting, diantaranya terkait peningkatan PAD Pemerintah melakukan inovasi melalui perbaikan sistem pemungutan dengan billing system, portal gate dan pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak. Untuk pajak restoran dijelaskan bahwa belum semua restoran dan warung merupakan objek pajak, untuk meningkatkan pajak restoran Pemerintah terus melakukan pendataan secara menyeluruh dan melakukan sosialisasi yang intensif. Sedangkan terhadap wajib pajak restoran potensial mulai tahun 2016 sedang dilakukan ujicoba menggunakan tapping box yaitu mesin deteksi kunjungan restoran sehingga dapat diharapkan dapat meminimalisasi kebocoran pajak restoran.Pemerintah Daerah juga memperhatikan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dengan mengalokasikan anggaran untuk para Guru Tidak Tetap, baik GTT K-2 maupun Non K-2. Adapun alokasi anggaran sebesar 2 milyar 227 juta rupiah diperuntukkan insentif bagi para GTT K-2, sedangkan untuk GTT Non K-2 dialokasikan tersendiri. Terkait masalah mahalnya biaya pendidikan dijelaskan bahwa dana BOS digunakan untuk operasional sekolah sehari-hari, namun untuk anggaran BOS secara riil masih jauh dari kecukupan standar biaya pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan BSM diberikan khusus siswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu, oleh karena itu masih diperlukan peran serta dari orang tua wali peserta didik.Terkait masalah kesehatan yakni pelayanan kesehatan di Rumah sakit dan Pukesmas akan ditingkatkan, peningkatan layanan mutu kesehatan di pukesmas secara bertahap dilakukan dengan akreditasi pukesmas. Dengan akreditasi pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit akan diupayakan secara maksimal dengan meningkatkan tingkat kehadiran Dokter. Sedangkan untuk mencukupi Dokter Spesialis dilakukan dengan sistem mandiri yaitu kontrak dengan Dokter Spesialis. Untuk pelayanan Polindes atau poskesdes dengan menempatkan bidan yang terampil dan terlatih termasuk dengan mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana serta obat-obatan. Serta akan dibangun Puskesmas Paripurna yang didalamnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi penderita gangguan jiwa.
SelengkapnyaDPRD LAMONGAN SETUJUI RAPERDA APBD KAB. LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Lamongan – Setelah melalui proses pembahasan intensif dan sangat panjang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran PemKab Lamongan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017. Senin (14/11/2016) diselenggarakan rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2017.Rapat paripurna tesebut dipimpin oleh H.Kaharudin, SH Ketua DPRD Kabupaten Lamongan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan H. Fadeli, Wabub lamongan HJ.Kartika Hidayati serta Sekda beserta seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Hasil Rapat Pembahasan APBD Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran Mutoyo, M.Pd dengan hasil Pendapatan diproyeksikan 2 Trilyun 611 milyar 381 juta 99 ribu 196 rupiah, sedangkan dari sisi Belanja Daerah diproyeksikan sebesar 2 trilyun 615 milyar 989 juta 373 ribu 885 rupiah 42 sen.Defisit APBD Tahun Anggaran 2017, diproyeksikan sebesar 4 milyar 608 juta 274 ribu 689 rupiah 42 sen.Dalam penyampaian Laporan Hasil pembahasan Raperda APBD tersebut, disampaikan beberapa saran dan beberapa masukan Badan Anggaran terkait Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pajak dan retribusi daerah, karena Badan Anggaran meniali target penerimaannya masih belum signifikan. Selain itu, Badan Anggaran juga mendorong kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk meningkatkan pelayanan kualitas air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lamongan sehingga dapat memberikan sumbangan PAD bagi Kabupaten Lamongan.Dalam hal Belanja Daerah Badan Anggaran memberikan beberapa masukan diantara dalam bidang pembangunan proyek, Badan Anggaran menilai masih ada beberapa proyek yang kualitasnya kurang baik, sehingga perlu adanya pengawasan dari dinas terkait untuk memperhatikan kualitas pembangunannya mengingat jumlah anggaran yang diberikan cukup besar.Dalam bidang pendidikan, Badan Anggaran mengapresiasi adanya bantuan dana transport bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru non Kategori di sekolah Dasar sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dasar. Untuk itu, Badan Anggaran meminta agar bantuan tersebut lebih ditingkatkan lagi mengingat peran mereka sangat besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.Mengenai sarana dan prasarana pendidikan, Badan Anggaran meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan Prioritas Rehabilitasi pada gedung-gedung sekolah yang berbatasan langsung dengan daerah lain.Dalam bidang kesehatan Badan Anggaran menyarankan untuk meningkatkan itensitas pengasapan (Foging) pada daerah yang telah terjangkiti dan juga pada daerah sekitarnya yang belum terjangkiti sebagai bentuk pencegahan penyebaran penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue). Badan Anggaran juga meminta agar kegiatan Pap Smear juga ditingkatkan itensitasnya untuk mencegah terjadinya ancaman Kanker Serviks atau kanker mulut rahim.Dalam bidang ekonomi, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan prioritas utama kepada investor yang menggerakkan industri padat karya sehingga mempu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tertutama tenaga kerja yang berada di kabupaten lamongan.Dalam penyampaian saran yang terakhir dari Badan Anggaran terkait Pembahasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah peningkatan pemberian Tali Asih Janda Pahlawan sebagai wujud untuk menghargai jasa perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. (Ans/Fz)
SelengkapnyaKUNJUNGAN DPRD KABUPATEN DEMAK KE DPRD LAMONGAN
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menerima Kunjungan dari DPRD Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tenggah sebanyak 20 orang yang terdiri dari Pimpinan DPRD Demak, Anggota Badan Kehormatan dan Anggota Bapperda DPRD Kabupaten Demak, hari Senin (28/11/2016) di ruang Banggar DPRD Kabupaten Lamongan.Kunjungan diterima oleh Bapak H. Purwadi, SH, M.Si Ketua Banleg DPRD Kabupaten Lamongan. Ketua DPRD kabupaten Demak H. Nurul Muttaqin, SH memperkenalkan diri dan anggotanya serta menyampaikan maksud kunjungan tersebut dalam rangka pembahasan 8 (Delapan) Raperda Kabupaten Demak dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.Dalam kunjungan kerja tersebut DPRD Kabupaten Demak menanyakan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan yang terbaru. H Purwadi menjelaskan bahwa terdapat dua perda Inisiatif DPRD Tahun 2016 antara lain : Perda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan perubahan Perda tentang Retribusi kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan. (Ans/Fz)
Selengkapnya