Berita

Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (04/11/2016) pukul 13.00 WIB . Rapat yang dipimpin oleh H. Sonhadji Zainudin, SE, MM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan  membahas agenda tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati Lamongan Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.

Penyampaian Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Raperda APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 diawali oleh Fraksi Partai Demokrat  yang disampaikan oleh Juru Bicara Siti Maskamah Mursyid, SE. Fraksi Partai Demokrat menyampaiakan beberapa hal antara lain : terhadap rencana kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 3,69 persen, Fraksi Partai Demokrat berharap agar disertai kinerja yang lebih maksimal dari jajaran eksekutif, sehingga target tersebut dapat tercapai diakhir tahun anggaran 2017. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi atas beberapa kebijakan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi produktif pada masyarakat.

Pandangan Umum Fraksi PKB yang disampaikan juru bicaranya H. Kasdono, SE terhadap Nota Pengantar Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran  2017 antara lain :  PAD sebagai bagian dari kekuatan inti harus terus ditingkatkan  melalui berbagai inovasi dan kreatifitas kebijakan Daerah, selain itu Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Langkah-langkah dan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan  bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri karena gaji yang diberikan sangat jauh dari kelayakan dan kepantasan.

Pandangan Umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh juru bicara Ir. Supono  menanyakan terkait alasan-alasan membuat asumsi proyeksi PAD  yang kurang sesuai dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2017. Selain itu Fraksi Partai PDIP juga mohon penjelasan lebih lanjut alasan-alasannya kenapa dana hibah maupun bantuan sosial turun drastis, serta bantuan sosial ini harus dijelaskan secara rinci objeknya di dalam APBD tahun 2017.

Pandangan Umum Fraksi PAN yang di sampaikan oleh juru bicara Moch. Muchi Nanang Efendi SE mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah yang telah menggalokasikan anggararan yang cukup besar dibidang kesehatan untuk membangun dan memenuhi sarana dan prasarana kesehatan, namun ada beberapa catatan antara lain : Pemerintah Daerah dan pihak terkait agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama di Rumah Sakit Daerah dan Pukesmas, optimalisasi pelayanan mobil sehat perlu ditingkatkan, karena belum semua masyarakat merasa terlayani dengan adanya mobil sehat tersebut, Pemerintah Daerah agar secara serius memperhatikan Poskedes/Polindes karena sangat dirasakan manfaatnya bagi terlayaninya kesehatan masyarakat khususnya di desa terpencil, dan Fraksi PAN menyambut baik dengan pembangunan Pukesmas Paripurna yang dilengkapi dengan fasilitas untuk rehabilitasi pasien gangguan jiwa.

Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan oleh juru bicara H. Hasan Bisri, Fraksi Partai Golkar berharap agar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan fisik sehingga kwalitas pembangunan dapat menjadi lebih baik, selain itu juga untuk perencanaan peningkatan  atau pemeliharaaan jalan untuk lebih di dsahulukan kualitas dari pada kuantitas terutama untuk perbaikan jalan. Fraksi Partai Golkar sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap program pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dengan meningkatkan produksi jagung, namun selain produksi jagung yang patut diperhatikan juga pengembangan padi dan tanaman tebu, Untuk itu Fraksi Partai Golkar mohon adanya peningkatan pinjaman dana bergulir untuk petani tebu guna pengembangan swasembada gula nasional.

Pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan juru bicara H. Srinoto, Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan pendidikan dasar gratis, pemberian beasiswa lebih dioptimalkan, karena realitas dilapangan masih ada punggutan, padahal sekolah sudah mendapatkan BOS, BSM untuk murid, bantuan sarana dan prasarana dari pemerintahan.

Pandangan Umum Fraksi PPP yang disampaikan juru Bicara Drs. H, Na’im, M.Ag menyampaikan Pada komponen pajak restauran belum menunjukkan kenaikan yang signifikan padahal di Kabupaten Lamongan banyak berdiri restoran-restoran baru. Fraksi PPP berharap pada SKPD terkait untuk diadakan pendataan ulang secarah menyeluruh serta mengadakan sosialisasin yang intens kepada wajib pajak restoran dan kedepan dinas pajak harus menyediakan fasilitas mesin pajak online pada pengusaha restoran. (Ans/Fz)