SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

WARGA MISKIN DIBANTU PEMASANGAN LISTRIK GRATIS

LAMONGAN(BM)-Sebanyak 39 keluarga kurang mampu di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, Senin (7/8), mendapat bantuan pemasangan listrik 450 VA secara gratis, karena selama ini mereka tidak memiliki sambungan listrik sendiri dari PLN. “Diharapkan dengan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis ini, rumah mereka tidak gelap saat malam hari, sehingga meski di dalam malam hari mereka dapat melakukan aktifitas. Disisi lain, anak-anak juga diharapkan  dapat belajar secara maksimal dengan kondisi yang terang” kata Anggota Komisi VII Komisi  DPR RI, Eni Maulani saat berkunjung di Desa Supenuh, Senin (/5) siang.Menurut Eni, panggilan Eni Maulani, pemasangan sambungan listrik tersebut merupakan upaya untuk memperhatikan warga kurang mampu agar turut menikmati listrik ditengah zaman yang serba modern ini. “Kami juga berharap agar masyarakat turut mengawal pemasangan listrik tersebut, bila ada oknum yang  nakal, kemudian  melakukan pungli atau memafaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya langsung laporkan ke Kades atau Kecamatan, ke PLN atau ke saya, agar dilakukan sangsi”  tegas Anggota DPR RI dari Dapil Lamongan-Gresik itu.Eni menjelaskan, sebenarnya PLN memberi keringanan pembayaran dengan dilakukan angsuran atau dicicil terhadap pembayaran pemasangan listrik. “Saya bisa membantu untuk membayar cicilan tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu membayar sama sekali alias gratis” ungkapnya.Sementara itu, Manejer PLN Rayon Babat, Irsam Hasyim,  menegaskan, biaya  pemasangan telah dibayar,  maka dalam hitungan empat hari kedepan pemasangan sambungan listtrik tersebut langsung dipasang dan aliran listrik siap untuk dinikmati. “Secara keseluruhan, data yang masuk ke kami terkait permintaan warga kurang mampu di Desa Supenuh sebanyak 39 calon pelanggan. Memang ada  beberapa titik yang masih membutuhkan tambahan tiang.  Kami akan berusaha secepatnya untuk merealisasikan permintaan tersebut ” terangnya didepan Eni Maulani.Selain menggelar dialog dengan masyarakat, kedatangan Eni Maulani di Desa Supenuh Lamongan tersebut juga  menyampaikan beberapa program yang menjadi hal utama DPR RI untuk mewujudkan kedaulatan energi, serta memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada setiap wakilnya di parlemen.Beberapa program antara lain terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) yang disebar di 125 titik dan retrofit 30 titik. Salah satu titik pemasangan sudah dilakukan di Desa Supenuh.  Kedatangan Eni Maulani di Desa Supenuh di Desa Supenuh juga didampingi Ketua dan Sekertaris  DPD Golkar Lamongan, Kacung Purwanto dan Ujik Silvian Effendi.(kom/dra)Sumber : http://www.beritametro.news

Selengkapnya
PERANGKAT DESA BISA DARI LUAR DESA

Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Perangkat Desa Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan  melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.Konsultasi dilaksanakan pada hari Selasa( 08/08/2017) yang diikuti oleh 11 Anggota Komisi A , dipimpin oleh Ketua Komisi A Hj. Ning Darwati.Hj. Ning Darwati selaku ketua rombongan menyampaiakan maksud kunjungannya terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Rombongan DPRD Lamongan diterima oleh Dra.Lisbetty H. Tambunan Selaku Kasi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi.Lisbetty menjelaskan bahwa berdasarkan Hasil keputusan MK No 128/PUU.VIII/ 2016 Kepala desa dan perangkat desa bisa berasal dari luar desa , selain itu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak perlu diatur dalam Perdes/Perkades karena sudah diatur dengan aturan yang lebih tinggi.Dan selanjutnya untuk mengimplementasikan hasil MK tersebut akan segera diterbitkan Peraturan Menteri yang baru, Jelasnya.

Selengkapnya
LAMONGAN MENDAPATKAN KUOTA 16 RIBU BIDANG PTSL

Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan melakukan kunjungan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Kabupaten Lamongan, Rabu (2/8/2017) yang diterima langsung oleh Martono selaku Kepala BPN.PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah.Martono menjelaskan bahwa saat ini program prona diganti dengan istilah PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap) yang memiliki cakupan lebih luas.Dalam program PTSL untuk penyuluhan, sosialisasi, penerbitan sertifikat dan pembagian sertifikat secara gratis, namun untuk biaya ukur, patok, materai dan PPh biayanya ditanggung oleh pemohon. Dan program PTSL ini dapat diselesaikan dan mendapatkan sertifikat selama 14 hari.Di tahun 2017 Kabupaten Lamongan mendapat kuota 16 ribu bidang yang diperuntukkan 14 Kecamatan dan 54 Desa, dan mendapat tambahan lagi 10 ribu yang diperuntukkan seluruh desa di Kecamatan Sarirejo dan kecamatan Mantup. Tambahnya .

Selengkapnya
HARAPKAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH UNTUK TINGKATKAN PAD

Baru-baru ini muncul satu tempat wisata baru di Kabupaten Lamongan yang biasa di sebut Wego, terletak di Desa Deket agung, Kec. Sugio. Lokasinya berada di bagian selatan Lamongan bersebelahan dengan Wadung Gondang.Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan melakukan kunjungan ke Wego, kunjungan tersebut terkait tentang penggalian Potensi PAD dari sektor Pariwisata. Pada Selasa (02/08/2017), yang diterima oleh Manager Wego.Manager Wego mengisyaratkan agar adanya kerjasama dengan Pemerintah terkait sebagai pihak penggelolah Waduk Gondang, kerjasama ini bisa dengan cara dibukanya akses Waduk yang menghubungkan dengan Wego.Selain itu dalam hal parkir,  pihak wego masih kekurangan lahan parkir untuk kendaraan besar seperti bus dan hal itu juga bisa dimanfaatkan melalui pintu masuk wego harus melalui waduk gondang sehingga PAD juga ikut terkafer dengan banyaknya pengunjung wego.Nur Kholiq, anggota Komisi B Politisi dari PAN “ berharap agar Pemerintah Daerah menyikapi peluang tersebut untuk meningkatkan PAD “. Ujarnya

Selengkapnya
PANSUS X DAN XI DPRD KABUPATEN TABANAN NGANGSUH KAWERUH KE DPRD LAMONGAN

DPRD Kabupaten Lamongan menerima kunjungan kerja dari Pansus X dan IX DPRD Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Pada tanggal 03-08-2017, sebanyak 25 orang dengan materi pokok “ Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus X Sdri.Ida Ayu Ketut Candrawati, S.Sos. yang diterima langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten Lamongan (Bapemperda) H.Purwadi, M.Si beserta anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Lamongan H.Muslihan, H.Syamsuri, R.Imam Muhlisin, dan H.Nur Kholiq dan Turut hadir dari OPD Terkait antara lain : Dinas Perhubungan, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Desa. di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Lamongan.Kunjungan kerja Pansus X DPRD Kabupaten Tabanan membahas tentang penyusunan tiga Raperda tentang, Kerjasama daerah, Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta Bantuan hukum untuk masyarakat miskin.Sedangkan Pansus XI membahas tiga Raperda tentang:Pengelolaan barang milik daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Kabupaten Lamongan memiliki Perda tentang Desa yang di di dalam perda tersebut juga mengatur tentang hubungan kerjasama desa. Kabupaten Lamongan memiliki 426 Desa, 10 Kelurahan dan 27 kecamatan.Terkait dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di Kabupaten Lamongan diatur dalam perda nomor 16 tahun 2016 yang di dalamnya juga terdapat Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Sedangkan untuk retribusi parkir ditepi jalan umum masuk dalam perda tersendiri.

Selengkapnya
BELAJAR TANGANI BANJIR DARI KOTA SURAKARTA

Bencana banjir seolah-olah terdengar tidak asing lagi, karena bencana tersebut sering kali menimpa masyarakat. Hujan deras berkepanjangan sehingga menyebabkan bencana banjir yang tidak dapat di hindari. Banjir tersebut bisa merusak lingkungan, tempat tinggal dan perabotannya, sampai mengancam kesehatan karena banyaknya penyakit yang dapat menyerang kesehatan.Untuk itu, peran dari wakil rakyat di daerah sangat diperlukan untuk memberikan masukan serta solusi kepada Eksekutif dalam menangani banjir. Melihat kondisi tersebut, Komisi C DPRD Lamongan yang membidangi hal tersebut terus menambah wawasan serta refrensi dalam menangani Banjir di berbagai Kabupaten dan Kota. Salah satunya selasa Kemarin (8/8/2017), Komisi C melakukan Koordinasi ke Pemkot Surakarta. Ketua Komisi C menjelaskan “secara Geografis, Kota tersebut hampir mempunyai kesamaan dengan Kabupaten Lamongan yang sama-sama dilalui Sungai Bengawan Solo.” Selama ini, salah satu faktor terjadinya banjir karena luapan Sungai tersebut saat musim penghujan. “Karena alasan itulah, Komisi C berkunjung ke Kota Surakarta untuk mencari dan menggali trobosan kota tersebut dalam menanggulangi bencana banjir.” Kata Ketua Komisi C Moh Amir dari Fraksi Partai DemokratDi Ruang Rapat Sekda Pemkot Surakarta, Komisi C di terima oleh Ir Arif Nur Jadi, MM selaku Kabid Sumber Daya Air DPU Penataan Ruang.  Dalam Koordinasi tersebut, Pemkot Surakarta melakukan berbagai cara dalam menanggulangi Banjir di antaranya memperbanyak pembangunan Gorong-gorong, pengangkatan sedimen secara rutin dengan menggunakan pompa air portable, pembangunan Polder penampung air, membentuk kelurahan tangguh bencana, dan membentuk sekolah sungai dengan Walikota sebagi kepala sekolahnya dengan harapan masyarakat dan dunia usaha sadar akan pengelolaan sungai.Terkait Pembangunan Polder, saat ini Kota Surakarta membangunnya dengan menggunakan dana APBN. Ir Arif Nur menjelaskan Fungsi utama Polder adalah sebagai pengendali permukaan air. “Polder juga berfungsi sebagai Pengendali Banjir, kebutuhan air bersih, dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi” Jelasnya. Untuk kepentingan permukiman, permukaan air dikendalikan supaya tidak terjadi genangan banjir, sehingga saat kelebihan air bisa dipompa keluar ke sistem polder.Sedangkan untuk kelurahan tangguh bencana, saat ini sudah terbentuk di 12 Kelurahan dari 51 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta dengan dilengkapi Alarm tanda siaga banjir. Selain itu, Pemkot Surakarta juga membentuk Sekolah Sungai dengan tenaga pengajar diambil dari tenaga akademisi dan para relawan. “kedepannya Sungai di Kota Surakarta dapat dijadikan tempat wisata dan kebutuhan sehri-hari” tutur dari Kabid Sumber Daya Air DPU Penataan Ruang Pemkot Surakarta.

Selengkapnya