Berita

Aksi  damai yang dilakukan oleh  ratusan orang Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap yang tergabung dalam Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) untuk memperjuangkan nasibnya dengan mendatangi kantor DPRD, menuntut Bupati memberikan SK pengangatan tenaga honorer dan bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) agar dapat mengikuti uji sertifikasi bagi guru honorer yang ada di lingkungan lembaga sekolah negeri, serta tunjangan untuk kesejahteraan, Kamis (20/10/2016).

Sebanyak 11 orang perwakilan Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) diterima oleh Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan.

“Kami menuntut SK dari Bupati agar bisa mengikuti program sertifikasi, dan meminta kesejahteraan yang layak,” Kata Sukran, ketua FHSNK Kabupaten Lamongan di hadapan sejumlah anggota dewan yang menemuinya.

Sukran, Menuturkan para guru memiliki tanggungjawab yang besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi, nasib dan kesejahteraan para pendidik sungguh sangat tidak layak.

“Gaji sebulan 50 ribu tapi hutang kami bisa 100 ribu. Ini sungguh memprihatinkan bagi kesejahteraan kami semua,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua komisi D Ali Mahfudl dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya di DPRD tanpa diminta oleh teman-teman sudah selalu ia perjuangkan dalam setiap pembahasan.

“Kalau sekarang para guru demo, ini akan membuat dirinya dan teman-teman dewan lainnya, untuk terus bersemangat memperjuangkan apa yang diinginkan oleh para guru,” kata Ali Mahfudl.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi D Lainnya, Syaifudin Zuhri, bahwa pihaknya sudah mengusulkan sebesar 500 – 600 ribu untuk tunjangan agar supaya dimasukkan dalam rancangan APBD Tahun 2017.

Kami terus berusaha mengusulkan, karena kami juga sangat memahami apa yang dirasakan oleh para guru semua,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Lamongan, Sa’im, menyampaikan, pihaknya hanya menyampaikan dan pihak eksekutif yang memutuskan. Ia juga meminta Kehadiran para guru ke dewan untuk mendoakan, karena aspirasi para guru akan diperjuangkan mulai dari pembahasan di KUA-PPAS.

Selesai menemui perwakilan para guru, Wakil Ketua DPRD Lamongan bersama anggota Komisi D lainnya turut menemui ribuan GTT dan PTT sekolah dasar yang menunggu di luar gedung DPRD Lamongan.(Ans)