jian Nasional Berbasis Komputer atau yang lebih dikenal dengan UNBK tingkat SMP/MTS tinggal menghitung hari. Tidak hanya para siswa yang dituntut untuk menyiapkan diri menghadapi Ujian Nasional tersebut, para guru dan pihak lembaga pendidikan terkait juga dituntut untuk bisa menfasilitasi para murid menjelang ujian agar pelaksanaannya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Komisi D DPRD Lamongan yang membidangi pendidikan turut ikut memikul beban dalam mengawasi mutu pendidikan di Kota Soto ini.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Komisi D mengundang mitra kerjanya dibindang pendidikan dari Dinas Pendidikan beserta seluruh Kepala Sekolah tingkat Menengah Pertama ke Gedung DPRD Lamongan guna mengetahui sejauh mana persiapan Dinas Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan SMP dalam fasilitas untuk menghadapi UNBK.
Bertempat diruang Banggar DPRD Lamongan, Ketua Komisi D Ali Mahfudl mengiginkan agar sama-sama membangun citra mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan menjadi lebih baik mengingat alokasi APBD untuk Dinas Pendidikan cukup besar.
Adi Suwito Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa Lembaga Sekolah Menengah Pertama yang sudah melaksanakan UNBK di Kabupaten Lamongan sebanyak 29 Lembaga SMP sedangkan yang belum UNBK sebanyak 19 lembaga. 275 lainnya melaksanakan ujian berbasis Kertas dan Pensil atau dikenal dengan istilah UNKB. Terkait persiapan fasilitas untuk UNBK, setiap lembaga mempersiapkan ‘Jenset’ untuk antisipasi apabila ada pemadaman listrik dari PLN. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mempersiapkan teknisi untuk melakukan singkronisasi server lokal dengan server lembaga.
Komisi D mengapresiasi usaha dari Diknas dengan Kepala Sekolah tingkat SMP dalam kesiapannya menghadapi Ujian Nasional baik berbasis Komputer maupun berbasis Kertas dan Pensil. Mahfud Shodiq Anggaota Komisi D juga mengharapkan agar hasil Ujian Nasional nantinya bisa mendapatkan hasil yang cukup gemilang sehingga bisa mengangkat citra mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan, dan tidak ada siswa yang di disqualifikasi’, ujar Mahfud Shodiq dari Politisi PKB. Disamping itu, Mahfud shodiq juga menginginkan agar setelah Ujian Nasional tidak ada siswa yang ijazahnya tertahan oleh Lembaga Sekolah hanya karena belum bisa melunasi biaya.(Jar)