Berita

Komisi A melakukan Hearing dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Penyelengaraan Pemerintah Desa bersama dengan Assisten I, Pemerintah  Desa, Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Pemerintah, dan Satpol PP di ruang Banggar pada Selasa (23/5/2017) dengan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A H. Ning Darwati, S.Pd.I. Komisi A ingin memastikan jalannya Pemerintahan Desa terutama fungsi pengawasan ADD (Alokasi Dana Desa) serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Hearing tersebut disepakati perlu adanya penyempurnaan Peraturan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa lewat lampiran khusus yang berkaitan dengan rangkap jabatan, LSM, Parpol dan profesi lainnya pengguna anggaran APBD maupun APBN. Sedangkan terkait ADD, Komisi A menyarankan agar adanya persamaan persepsi Evaluasi Dana ADD dan DD sehingga perlu melakukan koordinasi bersama antara Pemdes, Bapemas dan Juga Inspektorat.

Selain itu, Komisi A juga membahas bagaimana upaya persiapan Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam menjelang bulan Ramadhan. Satpol PP sudah melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menutup tempat hiburan malam seperti karaoke dan café. Upaya tersebut dilakukan agar tercipta kondisi masyarakat yang kondusif selama bulan Ramadhan