Berita

Lamongan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan mengelar rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Rabu ( 07/06/2017). Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 disampaikan oleh wakil Bupati, Hj. Kartika Hidayati yang dipimpin oleh Ketua DPRD, H.Kaharudin, SH yang di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, serta dihadiri forkopimda dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengawali sambutannya Wabub menyampaikan apresiasi kepada kabupaten lamongan yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2016.

Pada kesempatan itu, wabub menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berbasis akrual,yang diamanahkan dalam permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang terdiri dari : laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuagan.

Laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wabub Memaparkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar 92,82 persen atau sebesar 2 triliun 719 milyar 31 juta 205 ribu 756 rupiah 84 sen.

Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 90,87 persen atau 2 trilyun 796 milyar 49 juta 237 ribu 222 rupiah 66 sen.

Dari target defisit diperoleh realisasi sebesar 77 milyar 18 juta 31 ribu 465 rupiah 82 sen.

Sedangkan untuk kinerja Pembiayaan , dari sisi penerimaan tercapai realisasi sebesar 214 milyar 85 juta 381 ribu 614 rupiah 62 sen, semaentara dari sisi pengeluaran pembiayaan tercapai realisasi sebesar 66 milyar 754 juta 994 ribu 668 rupiah 51 sen. Dengan demikian, maka pembiayaan netto tercatat sebesat 147 milyar 330 juta 386 ribu 946 rupiah 11 sen.