TUJUH FRAKSI SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN 2016
Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan mengelar rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Paripurna dipimpin oleh wakil Ketua III H. Sonhadji Zainudin di ruang Paripurna Gedung DPRD Lamongan, yang dihadiri oleh Bupati dan wakil Bupati Lamongan, Pimpinan dan anggota DPRD Lamongan, Forkopimda, Pimpinan OPD dan Camat Se Kabupaten Lamongan, Pada Senin ( 12/06/2017).
Juru Bicara Fraksi Demokrat Sarmadi S.Pd menyampaikan masukan agar menekankan pola penyelengaraan Pemerintah Daerah yang bernafaskan wirausaha atau re inventing goverment lebih dikembangkan di Kabupaten Lamongan, dan lebih meningkatkan kinerja BUMD sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.
Fraksi PKB melalui juru Bicaranya H. Kasdono SE memandang bahwa surplus anggaran tahun 2016 tidak serta merta mengambarkan efisiensi pengelolaan keuangan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukan dari penyumbang terbesar sisa belanja yang tidak terserap ada pada pos belanja pegawai.
Fraksi PDI Perjuangan melaui Juru bicaranya H. Darwoto mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat.
Fraksi PAN yang disampaikan oleh juru Bicaranya H. Wiji menyarankan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
Fraksi Golkar yang di sampaikan oleh H. Hasan Bisri meminta kepada Pemerintah Daerah untuk rasional dalam proses perencanaan khususnya dalam mengali potensi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Meminta kepada Pemerintah Daerah dalam Proses Perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, berharap untuk memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sehingga beberapa kekurangan tidak terulang ditahun yang akan datang.
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Juru Bicaranya H. Srinoto, SE menyarankan adanya perbaikan pada perencanaan anggaran pada belanja barang dan jasa dan menekan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan berharap lebih mendetail laporan pertanggung jawaban Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun 2016.
Fraksi PPP yang disampaikan M.Samsuri,SH, S.Pd selaku juru bicara mengharapkan agar adanya kebijakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat karena selama ini permasalahan pendidikan di Kabupaten Lamongan yaitu mahalnya biaya PSB dan SPP di sejumlah sekolah Negeri khususnya di perkotaan sehingga masih banyak anak-anak putus sekolah.