LAMONGAN – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan bertindak tegas dalam kelangkaan minyak goreng, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait di Ruang rapat Banggar.
Kondisi kosongnya minyak goreng bersubsidi ini dinilai sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Karena dengan kondisi itu, otomatis harga akan terus melambung tinggi.
Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan akan mendesak, agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera melakukan sidak Pasar Tradisional / Pasar Modern dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan penimbunan minyak goreng di Lamongan.
"Kami akan meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada bulan Februari ini agar segera melakukan operasi pasar serta dengan menyediakan kebutuhan minyak goreng dan gula," katanya.
Selain itu, Anshori juga menambahkan, bahwa ia akan meminta kepada Dinas terkait dan Distributor untuk melakukan koordinasi untuk mempercepat pengiriman dan menambah kuota minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Lamongan.
#LamonganMegilan