Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menghadiri Penyerahan Laporan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Surabaya Metropolitan Area, Senin (15/7), di Gedung Negara Grahadi. Turut dihadiri Kepala Daerah lainnya dari wilayah Gerbang Kerto Susila Plus (GKS+), penyerahan SUMP ini menandai selesainya proses perencanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi di kawasan aglomerasi metropolitan Surabaya.
SUMP sendiri merupakan dokumen perencanaan yang dibuat dengan tujuan mengembangkan transportasi perkotaan berkelanjutan, dengan mobilitas aman, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Bila sukses dilaksanakan, dampak yang diharapkan terwujud di antaranya adalah berkurangnya kemacetan hingga 64%, peningkatan pengguna transportasi umum hingga 3,5 kali lipat, dan penururunan gas emisi rumah kaca sebesar 38%.
Pelaksanaan SUMP akan dimulai pada tahun 2025 dan dapat beroperasi secara penuh pada 2050. Terdapat empat aksi komprehensif yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, yakni kelolaan metropolitan terpadu, jalanan tenang dan aman, mobilitas layak huni dan mudah diakses, dan angkutan modern umum terintegrasi.
Dikatakan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Realisasi SUMP diperkirakan membutuhkan biaya investasi sebesar 103 triliun. Pada 2050 ditargetkan 25 hub intermoda yang menghubungkan angkutan umum di 12 stasiun kereta api dan 13 terminal bus, perluasan angkutan umum hingga 700 km, dan 9 lokasi Pembangunan Berorientasi Transit yang memungkinkan masyarakat lebih dekat dengan tujuan mobilitas mereka melalui optimalisasi lahan.
GKS+ adalah wilayah aglomerasi metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang. Dengan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur sebesar 53,5% dan total perjalanan mencapai 10,55 juta per hari, pengembangan SUMP di GKS+ ini menjadi penting, agar tersedia panduan komprehensif peningkatan layanan mobilitas masyarakat.
"Target berikutnya untuk implementasi SUMP adalah proses pelaksanaannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan akses ke sumber pendanaan untuk perencanaan prioritas, lembaga yang akan mengelola transportasi umum termasuk otoritas mereka, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan," ucap Adhy Karyono.
| Hari Ini | 0 |
| Kemarin | 0 |
| Minggu Ini | 0 |
| Minggu Lalu | 0 |
| Bulan Ini | 0 |
| Bulan Lalu | 0 |
| Tahun Ini | 0 |
| Semua | 0 |
#LamonganMegilan