Kategori berita
KOMISI D DORONG UNAS ONLINE
TURI, Ujian Nasional tahun ini, baik Ujian Nasional yang Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional yang Berbasis Paper (UNBP) mendapatkan perhatian serius dari kalangan Dewan, hal ini disampaikan Ketua Komisi D Ali Makhfudl disela-sela kunjungan kerja Komisi D ke UPT Pendidikan Turi pada Jum’at (31/3). Makhfudl mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dan juga Kepala Sekolah penyelenggara Unas agar betul-betul bisa menjaga Unas dengan baik, dan supaya Unas benar-benar berintegritas. Makhfudl juga meminta agar melalui Unas ini pula bisa dijadikan proses pembelajaran pada anak agar tumbuh kepercayaan dirinya serta anak-anak merasa yakin bisa mengerjakannya secara mandiri. Lebih lanjut Makhfudl menjelaskan karena hasil Unas tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan siswa maka para guru diminta untuk tidak terlalu resah, apalagi sampai kemudian harus ikut-ikutan membantu memberikan jawaban. Sungguh ini harus dihindari, pintanya. Komisi yang membidangi pendidikan ini juga meminta UNBK kedepan perlu digalakkan bahkan harus terus didorong supaya sekolah-sekolah banyak yang memilih Unas dengan sistem online atau UNBK ini. Karena dalam pandangan komisi D sistem ini lebih bisa dipertanggungjawabkan integritasnya, jelasnya.
SelengkapnyaKUNJUNGAN KERJA DARI DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU KE DPRD KABUPATEN LAMONGAN
Lamongan- Senin (12/04/2016) DPRD kabupaten Lamongan menerima kunjungan kerja di ruang Banggar pada pukul 12.30 WIB dari Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kunjungan kerja tersebut di terima oleh ketiga Pimpinan Banmus yaitu : Bapak H. Sonhaji Zainudin, SE,MM , Bapak Sa’im, S.Pd dan Bpk H. Abdul Ghofur.Tujuan Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi sebagai referensi dan data pembanding berkenaan dengan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepahiang. Adapun jumlah peserta kunjungan adalah 10 orang ( Sepuluh) yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepahiang, 2 (Dua) orang dari Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang yang dipimpin oleh Bpk Hamdar Sanusi selaku ketua rombongan.Dalam kunjungan kerja tersebut tim Badan Musyawarah DPRD kabupaten Kepahiang menanyakan tentang bagaimana penyusunan jadwal DPRD Kabupaten Lamongan, agar dalam pelaksanaan kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik.Bapak Sa’im, S.Pd menjelaskan bahwa Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Lamongan sudah di susun untuk jangka waktu setahun kedepan sehingga dalam pelaksanaanya semua jadwal DPRD Kabupaten Lamongan dapat terpantau.
SelengkapnyaKUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KOTA SALATIGA DAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) III DPRD KAB KENDAL, MENGUNJUNGI DPRD KAB LAMONGAN.
DPRD Kabupaten Lamongan menerima dua kunjungan kerja sekaligus di ruang Banggar DPRD pada pukul 11.30 WIB. Yaitu tamu kunjungan kerja dari Komisi C DPRD Kota Salatiga dan PANSUS III DPRD Kabupaten Kendal.Selain itu juga di hadiri oleh jajaran SKPD kabupaten Lamongan yaitu : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lamongan dan juga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.Dalam kunjungan tersebut Komisi C DPRD kota Salatiga menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk melaksanakan studi banding mengenai penangganan permasalahan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen jalanan. Dengan jumlah rombongan sebanyak 12 anggota yang dipimpin oleh bapak Mohammd Thohir.Sedangkan untuk PANSUS III DPRD Kab Kendal bertujuan untuk study banding mengenai laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah Kabupaten kendal Tahun anggaran 2015 Bidang Tugas Umum Pemerintahan. Dengan jumlah rombongan sebanyak 16 anggota yang di pimpin oleh bapak H. Mohamad Mahmud.Sebelum dilakukan diskusi lebih lanjut Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan menyampaikan program-program untuk menangani masalah terkait PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) salah satunya yaitu program Lamongan 2016 BEBAS PASUNG.Beliau memaparkan data bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat 50 kasus warga yang dipasung. 27 diantaranya masih dipasung, sedangkan yang sudah bebas pasung ada 3 dan sisanya menjalani rawat jalan sebanyak 20 orang.Menurut bapak Toni Tamtama Djati Kepala Satpol PP kabupaten Lamongan untuk menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini gelandangan, orang terlantar, pengamen jalanan dan juga wanita rawan sosial ekonomi/ pelacur. Terdapat perda yang mengatur hal tersebut yakni Perda Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Juga Perda Nomor 05 tahun 2007 tentang Pemberantasan pelacuran. Dan di Kabupaten Lamongan ini juga di nyatakan bebas pelacuran.Untuk menangani masalah PMKS tersebut dibutuhkan sinergi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintahan Provinsi Jawa timur. Dan di bentuk suatu tim yang terdiri dari instansi dinas terkait membentuk suatu tim terpadu menangani PMKS. Adapun tim tersebut yaitu Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Satpol PP bertugas menertibkan dan membawa ke Dinas terkait untuk dilakukan pembinaan. Anak jalanan dilakukan pembinaan di Dinas Pendidikan, gelandangan dan penggemis di lakukan pembinaan di Dinas Sosial, gelandangan Psikotis (kelainan jiwa) di lakukan pembinaan di Dinas Kesehatan. Dan untuk pengemis dan gelandangan yang berasal dari luar daerah Lamongan akan di kembalikan ke tempat asalnya.Sedangkan pertanyaan terkait LKPJ yang ditanyakan oleh pansus III DPRD Kab Kendal dijawab oleh Bpk Usman selaku kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kab Lamongan. (Ans)
SelengkapnyaPELEPASAN SISWA-SISWI PSG/MAGANG SMK IKHYAUL ULUM DI LINGKUP KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. LAMONGAN
Selesai sudah Pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau yang lebih dikenal dengan Magang oleh siswa-siswi SMK Ihyaul Ulum Dukun, Gresik di lingkungan DPRD Kabupaten Lamongan. Magang tersebut dilakukan sejak Awal Januari 2016 dan berakhir pada hari Kamis, 31 Maret 2016 yang terlaksana selama 3 bulan.Dalam perpisahan tersebut di lepas langsung oleh ibu Dra. Sulastri, M.Si Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan. Sebagai kenang-kenangan dan bentuk ucapan terima kasih terhadap konstribusi para siswa siswi tersebut di berikan sebuah bingkisan.Adapun jumlah siswa siswi yang melakukan Magang tersebut berjumlah 5 siswa-siswi, terdiri dari 3 Laki-laki dan 2 Perempuan. (Ans)
SelengkapnyaDPRD KABUPATEN LAMONGAN MEMBENTUK PANSUS LKPJ KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015
DPRD Kabupaten Lamongan mengadakan Rapat Paripurna Internal pada hari, Kamis 31 Maret 2016 yang di pimpin oleh Bpk Sa’im, S.pd. Dalam rapat tersebut meng agendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun anggaran 2015.Dalam Rapat tersebut telah terpilih nama-nama susunan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Antara lain Ketua: H. Kaharuddin, SH. Wakil Ketua I : H. Abdul Ghofur, Wakil Ketua II: Sa’im, S.Pd, Wakil Ketua III : H. Sonhaji Zainudin, SE, MM, Sekretaris : Drs. Kacung Purwanto, Wakil Sekretaris I: Okta Rosadinata, SE dan Wakil Sekretaris II : Drs. H. Na’im , M.Ag. yang jadwalnya akan di selengarakan Pada Bulan April Mendatang. (Ans)
SelengkapnyaBUPATI LAMONGAN MENYERAHKAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
Lamongan – Bupati Lamongan, H.Fadeli, SH.MM menyampaikan Nota Pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lamongan pada tahun 2015 dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (31/03/2016).Dalam laporannya, Bupati menyampaikan ada 26 item urusan wajib, delapan item urusan pilihan, dan Sepuluh item tugas pembantuan.Untuk Laporan Pertanggung Jawaban 2015 pada Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 6,02 persen dibanding Tahun 2014. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan ini di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Yaitu sebesar 5,4 persen maupun nasional sebesar 4,79 persen. Pendapatan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015 di targetkan sebesar 2 triliyun 429 milyar 113 juta 455 ribu 460 rupiah 67 sen terealisasi sebesar 2 triliyun 436 milyar 90 juta 963 ribu 266 rupiah 96 sen atau 100,29 persen.Selanjutnya, dari sisi Belanja Daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja Daerah Tahun 2015 direncanakan sebesar 2 triliyun 589 milyar 827 juta 119 ribu 679 rupiah 47 sen. Adapun realisasi belanja adalah sebesar 2 triliyun 406 milyar 40 juta 334 ribu 82 rupiah 14 sen atau sebesar 92,9 persen. Dengan demikian dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2015 terdapat surplus sebesar 30 milyar 50 juta 629 ribu184 rupiah 82 sen.
Selengkapnya