Kategori berita
RAPAT PARIPURNA HARI KEDUA DALAM RANGKA PU FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada senin (15/0682016). Rapat yang dipimpin oleh Saim S.Pd Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan membahas agenda tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi antara Lain : Ir. Sugeng Santoso ( Demokrat), H. Muslihan (PKB), Sholihin, SH (PDI-P), Muchi Nanang Efendi, SE (PAN), H. Hasan Bisri ( Golkar), H.R Imam Mukhlisin, M.Pd.I ( Gerindra), Drs. Na’im, M.Ag (PPP).Fraksi Demokrat : terhadap rencana kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 10.02 persen, fraksi partai Demokrat menyampaikan harapan agar disertai kinerja yang lebih maksimal dari jajaran eksekutif, sehingga target tersebut dapat dicapai di akhir tahun anggaran 2016. Sementara rencana kenaikan Dana Perimbangan diharapkan dalam mengalokasikan dana tersebut dapat diprioritaskan pada penuntasan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan untuk dituntaskan lebih cepat.Fraksi PKB : dengan adanya rencana kenaikan alokasi belanja, pemerintah harus lebih memperioritaskan program-program yang mampu menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi anggaran belanja ini, Pemerintah harus menitik beratkan pemerataan dalam penentuan lokasi penerima manfaat belanja. Dengan adanya kenaikan alokasi anggaran belanja, agar dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran dengan pola implementasi lebih meningkatkan alokasi belanja modal dan menekan alokasi belanja pegawai.Fraksi PDI P : adanya penambahan anggaran untuk memenuhi komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan panjang jalan, disamping itu juga harus lebih difokuskan untuk normalisasi waduk dan sunggai agar memberikan sumber daya air untuk pertanian. Untuk mengoptimalkan potensi daerah agar lebih spesifik misalnya peningkatan produksi di sektor pertanian secara umum ( perikanan, peternakan dan perkebunan), sektor industri, perdagangan dan UMKM, maka anggaran pada sektor-sektor tersebut untuk lebih diprioritaskan. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sampai semester pertama masih banyak yang belum dilaksanakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap agar segera dilaksanakan sbelum Kegiatan Perubahan APBD diputuskan.Fraksi PAN : melakukan optimalisasi terhadap obyek pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Serta perbaikan sistem pemungutan retribusi sehingga mekanisme pemungutan akan mudah dikontrol dan terukur agar hasilnya maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Bidang kesehatan, perlunya peningkatan kualitas pelayanan layanan kesehatan, karena masih banyaknya keluhan terhadap kurang maksimalnya pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin.Fraksi Golkar : seharusnya Pemerintah Daerah mampu memunculkan langkah inovatif dan terobosan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yakni dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dari peningkatan pendapatan dari BUMD, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Terkait urusan perdagangan untuk memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan juga dibantu dalam proses pemasaran produk.Fraksi Gerindra: kinerja sisi Pendapatan pada sektor Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan karena melihat target Pendapatan Asli Daerah belum sesuai dengan potensi yang ada, terutama sektor pendapatan Pajak Daerah dan menurunnya target Retribusi Daerah. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, perimbangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung belum ideal, untuk itu dimohon agar ada peningkatan Belanja Langsung sampai 40%.Fraksi PPP : Sektor pajak dan retribusi daerah harusnya ada kenaikan bukan penurunan, untuk itu harus mengkaji ulang dan pendataan ulang dan mencari potensi-potensi yang ada sehingga kedepan ada kenaikan pada sektor retribusi. Anggaran 20% dalam bidang pendidikan kiranya lebih dari cukup untuk memberikan akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu sehingga tidak ada lagi di Kabupaten Lamongan ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena biaya, serta tidak ada lagi terdengar punggutan-punggutan yang membebani peserta didik. Maka fraksi berharap pembinaan dan pengawasan hendaknya sesering mungkin dilakukan terhadap sekolah-sekolah agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. (Ans/Fz)
SelengkapnyaBUPATI SAMPAIKAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD LAMONGAN
Lamongan – Sabtu (13/08/2016) Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H.Kaharudin SH, membuka dan memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyampaian Penjelasan Bupati Lamongan terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016, Rapat Paripurna dihadiri Bupati Lamongan H.Fadeli, SH.MM, didampingi Wakil Bupati Lamongan Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna kantor Dewan Perwakilan Raktyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan.Bupati Lamongan H. Fadeli dalam sambutannya mengatakan “ penyusunan Rancangan Perubahan APBD didasarkan pada permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2016 berpedoman pada perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan PPAS tahun anggaran 2016. Dalam pengelolaan keuangan daerah berjalan, telah mengalami beberapa perubahan kebijakan sehingga perlu ditampung dalam mekanisme perubahan APBD ”.Bupati Fadeli juga menambahkan bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rancangan Perubahan APBD TA 2016 dengan postur sebagai berikut :Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 2 triliun 819 milyar 985 juta 341 ribu 323 rupiah 68 sen, naik sebesar 10,14 persen dari target APBD 2016. Dengan besaran kenaikan pendapatan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk selalu meningkatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan dan pembiayaan daerah agar mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah sehingga kesinambungan fiskal dapat selalu kita upayakan dalam memenuhi kebutuhan daerah.Belanja daerah dialokasikan sebesar 3 triliun 1 milyar 384 juta 562 ribu 938 rupiah 30 sen, naik sebesar 16,58 persen.Dengan demikian rancangan APBD tahun 2016 akan mengalami Defisit minus sebesar 181 milyar 399 juta 221 ribu 614 rupiah 62 sen. Defisit yang terjadi akan dialokasikan pada penerimaan pembiayaan sebesar 214 milyar 355 juta 381 ribu 614 rupiah 62 sen dan untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar 32 milyar 956 juta 160 ribu rupiah.Dengan komposisi rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2016 tersebut, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi berkisar diatas 5,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2016 mendatang, perlu ditingkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan yang akan bertumpu pada empat pilar strategis yaitu :Meningkatkan laju ekonomi berkualitas ,Menciptakan dan memperluas lapangan kerja ,Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pembangunan ekonomi produktif khususnya dipedesaan,Kesinambungan pembangunan infrastruktur yang menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah.Diakhir sambutan beliau menyampaikan “ mudah-mudahan materi dan penjelasan secara garis besar mengenai rancangan perubahan APBD tahun 2016 yang disampaikan dapat menjadikan bahan pembahasan lebih lanjut secara teknis bersama tim anggaran pemerintah daerah kabupaten lamongan dan SKPD terkait. Kerjasama yang harmonis dan saling pengertian yang telah terjalin selama ini patut dipertahankan dan dilanjutkan karena merupakan modal yang sangat berharga untuk menyelesaikan tugas bersama guna mewujudkan masyarakat lamongan yang lebih sejahtera dan berdaya saing”. (Ans/Fz)
SelengkapnyaDPRD KABUPATEN NGANJUK STUDY BANDING KE DPRD KABUPATEN LAMONGAN TERKAIT MASALAH PENGEMBANGAN UMKM
Rombongan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk mengadakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk study banding terkait tentang Pengembangan UMKM. Kedatangan Rombongan Kunjungan kerja tersebut berjumlah 12 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk H.Ulum Bhasthomi, S.AG, M.Si dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi B Okta Rosadinata, SE dan segenap Anggota Komisi B, H. Hasan Bisri, Dr. Sanditia Devis Saputra , Dra.Nor Fatonah didampingi Staf Sekretariat DPRD di ruang Banggar DPRD, Senin ( 18/07/2016). Hadir pula dari Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi yang diwakili oleh Bapak Gunadi dan Ibu Luluk.Menurut Gunadi Kepala Dinas Industri dan Koperasi Kabupaten Lamongan mengatakan “ UMKM kabupaten Lamongan saat ini berjumlah 25.300 UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan yang tersebar di beberapa kementrian yaitu, Kementerian Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kelautan, Kesehatan, Koperasi Industri dan perdagangan serta kementerian lainnya,” paparya ketika menggawali diskusi.Lanjut Gunadi, Strategi untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan yakni dengan melalui pelatihan, Pelatihan ini meliputi Pelatihan Pengembangan SDM, Pelatihan pengemasan atau membuat Packaging yang menarik sehingga akan meningkatkan nilai jual dan juga melakukan pendampingan dalam mengurus legalisasi atau perijinan suatu produk. Adapun Permasalahan mendasar yang dialami oleh UMKM yakni permasalahan Permodalan, Pemasaran dan Perijinan,” tambahnya.“Aspek legalisasi sangat penting, oleh karena itu kami mencoba melakukan pendampingan pengurusan ijin tersebut dari tingkat Kabupaten hingga Pusat sehingga di fasilitasi oleh Pemerintah” imbuhnya.Ketua Komisi B DPRD Kab. Nganjuk, Basori, menanyakan bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap Para Pelaku UMKM.Menanggapi pertanyaan tersebut okta Rosadinata menjelaskan “ anggaran untuk promosi produk unggulan dan para pelaku UMKM luar biasa dan sangat mengayomi pelaku UMKM,” ujarnya.Selain itu Gunadi juga menambahkan “ di Lamongan selalu diadakan pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh pemerintah, perkumpulan para penggusaha dan pengrajin yang ada di Kabupaten Lamongan. Pertemuan rutin tersebut di laksanakan tidak hanya di kota Lamongan melainkan dilaksanakan di 27 Kecamatan secara bergilir. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang didiskusikan terkait permasalahan yang dihadapi dan juga dalam pertemuan tersebut untuk membuka jaringan,” katanya.Selain itu juga dari DPRD kabupaten Nganjuk Juga menanyakan tentang manfaat diadakannya pameran, Apakah hal tersebut dapat membantu meningkatkan promosi produk unggulan karena selama ini di Kabupaten Nganjuk kegiatan pameran tersebut hanya merupakan suatu rutinitas yang tidak memberikan hasil .Bapak Gunadi menjelaskan, setelah diadakannya pameran tersebut hasilnya baru bisa dimulai karena banyak para pelaku UMKM mendapatkan pesanan produk sehingga setelah pameran tersebut harus di dampingi lagi. (Ans/Fz)
SelengkapnyaMEMPERKUAT TALI SILATURRAHIM , DPRD LAMONGAN MENGADAKAN HALAL BI HALAL
DPRD Kabupaten Lamongan menggelar acara Halal Bi Halal di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan dengan meriah dan sukacita yang dilaksanakan pada hari Selasa (12/07/2016). Acara tersebut di hadiri oleh Bupati Lamongan H.Fadeli, SH, MM, Wakil Bupati Dra.Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Forum Pimpinan Daerah ( Forpimda), serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se kabupaten Lamongan dan sejumlah Wartawan media cetak dan elektronik.Halal Bi Halal di DPRD Kabupaten Lamongan merupakan suatu tradisi yang di gelar rutin setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antar anggota DPRD, Forkopimda, Pejabat Instansi Vertikal Kabupaten Lamongan, serta masyarakat Kabupaten Lamongan. Halal Bi Halal di Gedung DPRD sengaja dilaksanakan setelah berselah satu hari setelah acara Halal Bi Halal di Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sebelum dimulai sambutan dari Ketua DPRD dan Bupati Lamongan, acara Halal bi Halal dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dengan harapan acara tersebut mendapatkan Rahmat serta Ridho Alllah Subhanahu Wa Ta Ala.H.Kaharudin, SH Ketua DPRD Kabupaten Lamongan dalam sambutannya menggatakan, “ baik atas nama pribadi, Segenap Pimpinan serta Anggota DPRD Lamongan di hari yang suci ini menyampaikan permohonan maaf khususnya pada seluruh undangan yang hadir pada saat itu dan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan pada umumnya, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah Minal Aizin Wal faizin Mohon Maaf lahir dan Batin”, Katanya. Diakhir sambutannya beliau mengharapkan agar tetap bisa menjalin kerjasama untuk menjadi Lamongan lebih baik.Sementara itu dalam sambutan kedua, Bupati Lamongan H. Fadeli, SH, MM mengatakan dalam sambutannya, “ diperlukan kerja keras agar program-program dapat berjalan dengan baik dan Atas nama Pribadi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mengucapkan “ Minal Aizin Wal faizin Mohon maaf Lahir Batin.Sebelum acara Halal bi Halal diakhiri, KH. Syaerozi sedikit memberikan Kajian islam mengenai betapa pentingnya saling memaafkan serta menjalin hubungan silaturrahim khususnya dihari Raya idul Fitri agar diakhirat nanti tidak saling menuntut kesalahan yang belum termaafkan.Setelah itu acara Halal bi Halal diakhiri dengan saling berjabat tangan antar tamu undangan dengan diiringi musik religi gambus sehingga acara tampak meriah dan penuh sukacita. (Ans/Fz)
SelengkapnyaRAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
Lamongan – Rangkaian pembahasan Raperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 kembali digelar, setelah sebelumnya digelar Rapat Paripurna dalam acara mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Senin (20/06/2016) dilaksanakan Rapat Paripurna dalam acara mendengarkan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna gedung DPRD Kabupaten Lamongan. Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekretaris DPRD dan Camat Se Kabupaten Lamongan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Abdul Ghofur.Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi, Bupati Lamongan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum-nya terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.Jawaban Bupati Lamongan atas Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tersebut terangkum dalam beberapa point. Mengenai Pendapatan yang disarankan Fraksi Partai Demokrat tentang pengembangan potensi tradisi budaya yang dapat dikemas dalam sebuah ‘Event Wisata’ sebagai salah satu daya tarik dan alternatif baru Pendapatan Daerah, Bupati Lamongan menyampaikan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki tradisi budaya lokal dengan ragam potensi yang dapat dikembangkan dan dipopulerkan ke khalayak luas dengan kemasan yang lebih menarik serta layak jual bagi Wisatawan Domestik. Salah satunya dengan menggelar event Festival Kupatan Tanjung Kodok. “salah satu langkah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menggelar event festival Kupatan Tanjung Kodok yang akan digelar satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah Tahun ini. Kegiatan ini merupakan langkah untuk melestarikan tradisi Kupatan Masyarakat Pantura (Paciran – Brondong) yang sudah berjalan turun-temurun setiap tahunnya”. Ujarnya.Sedangkan mengenai menurunnya Realisasi Retribusi Daerah yang disampaikan oleh Fraksi PKB, Bupati Lamongan menjelaskan ada beberapa faktor penyebab menurunnya Realisasi Retribusi Daerah yaitu (1) tidak adanya lagi Retribusi Penyelenggaraan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Retribusi tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (2) Penerimaan BPJS pada Dinas Kesehatan yang seharusnya diterima pada akhir tahun, bergeser menjadi diterimakan pada awal tahun berikutnya. (3) Dengan adanya status RSUD Ngimbang dan Akademi Keperawatan menjadi BLUD, maka penerimaan Retribusi dari kedua Instansi tersebut berubah menjadi penerimaan sektor lain-lain PAD yang sah. Selain itu, tidak tercapainya pendapatan dari pajak parkir, Bupati Lamongan menjelaskan hal ini dikarenakan adanya sebagian pengusaha parkir masih belum memanfaatkan lahan parkir secara optimal sehingga pendapatannya menjadi belum maksimal. Begitu juga mengenai belum tercapainya target pajak hiburan hal tersebut dikarenakan masih adanya beberapa objek pajak hiburan yang belum mencapai target penerimaan. Bupati Lamongan berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan penerimaan sektor pajak tersebut. “ke depan kami akan lebih mengintensifkan lagi optimalisasi penerimaan pajak sektor tersebut” imbuhnya.Terkait Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mengatasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok pada bulan suci Ramadhan dengan melalukan operasi Pasar serta kegiatan Pasar Murah dibeberapa titik lokasi di kabupaten Lamongan.Sedangkan Penjelasan mengenai besaran Surplus Anggaran dan SILPA, Bupati Lamongan menyampaikan penjelasan bahwa Surplus Anggaran terjadi karena adanya pelampauan dari Penerimaan Daerah dan efesiensi belanja, sedangkan SILPA merupakan sisa lebih yang berasal dari Surplus Anggaran ditambah pembiayaan netto.Disela-sela akhir penyampaiannya, Bupati Lamongan meyampaikan akan berusaha menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang memperoleh opini BPK dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan melakukan beberapa langkah diantaranya yaitu bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendampingan pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2016. (Ans/Fz)
SelengkapnyaRAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada selasa ( 14/06/2016). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H.Sonhadji Zainudin, SE.MM membahas agenda tentang pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi antara Lain : Debby Kurniawan, S.Kom ( Demokrat), H. Ali Afandi (PKB), Drs. H. Darwoto, MM (PDI-P), H. Wiji, SE (PAN), H. Hasan Bisri ( Golkar), H.R Imam Mukhlisin, M.Pd.I ( Gerindra), Drs. Na’im, M.Ag (PPP).Kesempatan pertama dibacakan oleh Fraksi Demokrat Debby Kurniawan. Dalam penjelasannya, Demokrat mengajak untuk mengangkat nama Lamongan agar menjadi daya tarik alternatif bagi wisatawan.“ Potensi pendapatan sektor pariwisata yang saat ini masih bertumpu pada penerimaan pendapatan dari WBL, agar kedepan dapat dimulai langkah yang lebih kongkret guna menggali potensi destinasi wisata baru di Lamongan, untuk diangkat dan di Publish ke masyarakat umum, sekaligus sebagai salah satu alternatif pendapatan daerah. Salah satu potensi besar yang mampu dikembangkan di Kabupaten Lamongan adalah beragamnya tradisi budaya yang unik dan masih tumbuh subur sampai saat ini, ’’ Ucap Debby Kurniawan.Sementara dari Fraksi PKB, H.Ali Afandi Menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus mendorong peningkatan kinerja dan kesesuaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.“Kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan terus dapat ditingkatkan, yang tentu saja disertai dengan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan , diperoleh hasil yang sesuai sebagaimana yang diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran tanpa bisa membukukannya secara baik,’’ Kata Ali Afandi.Dari Fraksi PDI-P menyampaikan rekomendasinya “untuk meningkatkan Rasio kemampuan Pendapatan Asli Daerah didalam membiayai keseluruhan belanja daerah, meningkatkan kemampuan BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak membebani masyarakat, dan meningkatkan efisiensi anggaran Belanja Pegawai agar dicapai belanja Publik yang lebih besar,” Ujar H. Darwoto.Dari fraksi PAN menyampaikan “ Terhadap menjamurnya usaha galian C, agar sebelum memberikan izin usaha galian C, Pemerintah Daerah dan pihak terkait melakukan kajian yang serius akan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang diakibatkan juga selektif dalam memilih dan menentukan lokasinya, sehingga mampu meminimalisir dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat,” Ujar H. Wiji.Dari fraksi Golkar menyampaikan “ Pemerintah Daerah supaya lebih cermat dan rasional dalam proses perencanaan. Momentum perubahan APBD 2016, kiranya bisa menjadi awal keseriusan perencanaan dan identifikasi pendapatan daerah khususnya pada Pos pendapatan Asli Daerah. Terkait belanja Daerah kami meminta adanya peningkatan realisasi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan meminimalisir belanja yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat,” Ujar, H. Hasan Bisri.Dari fraksi Gerindra menyampaikan “ fraksi Gerindra meminta agar alokasi APBD pada tahun-tahun berikutnya meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal. Dan meminimalisir Belanja Operasional, Belanja Barang dan Jasa, menggingat alokasi anggaran tersebut menyumbang SILPA terbesar setiap tahunnya, disamping itu, alokasi APBD semacam itu kurang baik bagi percepatan pembangunan. Selain itu juga meminta kepada saudara Bupati agar menegur seluruh SKPD yang kinerja realisasi anggarannya rendah,” Ujar H.R. Imam Mukhlisin.Sementara dari fraksi PPP menyampaikan “ fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap kenaikan realisasi anggaran, walaupun demikian pendapatan asli daerah seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi, karena setelah kami cermati pendapatan terbesar dari total pendapatan yaitu berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, fraksi PPP berharap pendapatan asli daerah dari berbagai sektor agar lebih ditekankan lagi”. (Ans/Fz)
Selengkapnya