Kategori berita
HARI JADI LAMONGAN KE – 443
PAWAI BUDAYA SEMARAKKAN PUNCAK HUT LAMONGANLamongan – Puncak HUT ke 443 Kabupaten Lamongan disemarakkan dengan kirab pataka serta pawai budaya yang diikuti forum pimpinan daerah serta berbagai elemen masyarakat setempat, Sabtu.Prosesi kirab pataka diawali dengan ketika Ketua DPRD Makin Abbas pembukaan selubung pataka lambang daerah kemudian memasang oncer sesanti oleh Ketua DPRD Lamongan Makin Abbas. Pataka selanjutnya diserahkan kepada Bupati Lamongan Fadeli untuk kemudian dikirab keliling Kota Lamongan.Bupati Lamongan dan Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin serta forum pimpinan daerah seperti Ketua DPRD Lamongan Makin Abbas, Kapolres Lamongan AKBP Marsudianto, Kajari Lamongan Dyah Retnowati Astuti, Dandim 0812 Lektol Inf Yudha Fitri dan Ketua Pengadilan Negeri lamongan Suhartoto mengenakan baju gamis dan bersurban ala Tumenggung Surajaya.Dalam prosesi kirab tersebut juga diikuti pawai budaya dari sejumlah kecamatan dan lembaga pendidikan di Lamongan.SMPN I Lamongan misalnya, menampilkan sosok Jaka Tingkir dalam mobil hiasnya, SMPN 2 Lamongan menampilkan pengantin bekasri, pengantin khas Lamongan serta tari-tarian khas Lamongan di antaranya Tari Boranan dan Tari Mayang Madu.Para kadet dari Akademi Angkatan Laut (AAL) TNI AL Surabaya yang tergabung dalam drum band Gita Jala Taruna juga turut serta menyemarakkan peringatan Hari Jadi Lamongan.Kirab berakhir di pelataran Pendopo Lokatantra dan dilanjutkan dengan prosesi Pasamuan Agung, yakni prosesi penyemayaman lagi pataka lambang daerah.
SelengkapnyaKHATMIL QUR’AN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
Keluarga besar Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mengadakan khatmil Qur`an pada Jumat (21/05/16) kemarin. Suasana nampak berbeda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Seluruh karyawan dan karyawati menggunakan busana muslim serba putih. Lantunan Ayat Suci Al Quran terdengar di lingkungan DPRD sehingga suasana terlihat sangat religius.Kegiatan yang bertempat di Mushola DPRD ini, Pertama kali diadakan di Lingkungan Sekretariat DPRD dan di pimpin langsung oleh Ibu Dra. Sulastri, M.Si selaku Sekretaris DPRD dengan harapan agar semua kegiatan di Sekretariat Dewan dapat berjalan lancar dan seluruh keluarga Besar Sekretariat DPRD mendapat Rahmat Serta Keselamatan Dunia dan Akhirat. Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula ibu-ibu Dharma Wanita Sekretariat DPRD yang bersama-sama ikut dalam mengkatamkan Al-Qur’an. (Ans/erl)
SelengkapnyaKOMISI D DPRD KABUPATEN LAMONGAN MELAKUKAN HEARING DENGAN PERSATUAN GURU DI GEDUNG DPRD KABUPATEN LAMONGAN TERKAIT MASALAH KEJELASAN STATUS DAN GAJI
DSC05989Lamongan – Puluhan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) dan Dewan pimpinan Daerah Gerakan Honorer Kategori II Indonesia Bersatu ( GHK2-IB) mengadu ke DPRD Kabupaten Lamongan Senin (16/05/16). Puluhan guru tersebut mengelar hearing yang di pimpin oleh ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan Ali Makhfudl, S.Ag, SH didampingi oleh Sarmadi Sekretaris komisi D dan Sa’im S.Pd Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan.Ketua Gerakan Honorer Kategori II Indonesia Bersatu ( GHK2-IB) Ahmad Wasiran, SH. S.Pd dan puluhan guru honorer tersebut meminta Komisi D DPRD agar memperjuangkan nasib kesejahteraan guru terutama gaji honor dan juga status selama ini yang belum jelas.Dalam Hearing tersebut Tenaga Honorer K2 dan PD PGRI menyampaikan tuntutannya antara lain:Tenaga honorer kategori II Kabupaten Lamongan yang berjumlah 838 orang agar segera dituntaskan untuk diangkat menjadi CPNS pada tahun 2016 secara bertahap.hal ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat.DPRD, BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Dinas-Dinas di Kabupaten Lamongan yang lainnya agar senantiasa menjaga dan mengamankan jatah tenaga honorer kategori II sejumlah 838 orang agar tidak ada opengelembungan data THK2 di Lamongan.DPRD melalui Komisi D agar bisa mengalokasikan anggaran dana insentif atau dana lainnya untuk kesejahteraan para tenaga honorer Katagori II Kabupaten Lamongan, yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan sejumlah 637 orang, Dinas Kesehatan sejumlah 173 orang dan lainnya sejumlah 28 orang dengan dana insentif Rp. 500.000 perbulan.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar bisa mengusulkan dana kesejahteraan bagi THK2 sejumlah 637 orang bisa berupa dana insentif , tunjangan kinerja, atau yang lainnya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan agar bisa mengusulkan dana kesejahteraan bagi THK2 sejumlah 173 orang yang belum mendapat dana kesejahteraan sama sekali bisa berupa dana insentif, tunjangan kinerja, atau yang lainnya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar menertibkan para tenaga honorer khususnya THK2 yang meninggal, tidak aktif, dengan pendataan ulang agar mengetahui jumlah yang sebenarnya dan penggembangan pendidikannya.Bila tuntutan para tenaga honorer tidak mendapat tanggapan dari pemerintah maka akan mengadakan aksi turun jalan.Selain itu juga terdapat tuntutan dari Forum Honorer Sekolah Non Kategori yang diwakili oleh Bapak Sukran yang menyampaikan tuntutannya agar GTT segera diangkat menjadi K2 dan juga menuntut kesejahteraan GTT yang selama ini jauh dari Standar Kesejahteraan Sosial.Menanggapi hal itu , DPRD akan berusaha semaksimal mungkin membantu para GTT. Sebab, gaji para GTT dinilai belum sesuai dengan Kriteria Hidup Layak (KHL).Menurut ketua Komisi D Ali Makfudl mengatakan bahwa akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar proses belajar mengajar tidak terhenti. (Ans)
SelengkapnyaKUNJUNGAN KERJA BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TABANAN KE DPRD KABUPATEN LAMONGAN
Lamongan – Jumat (13/05/16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menerima kunjungan kerja dari Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabanan Provinsi Bali di ruang Banggar pada Pukul 10.00 WIB. Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Tabanan tersebut di terima oleh Bapak Okta Rosadinata, S.E Wakil Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Lamongan.Jumlah peserta kunjungan kerja tersebut adalah 19 orang yang terdiri dari 15 anggota dari DPRD Kabupaten Tabanan dan 4 anggota dari staff DPRD Kabupaten Tabanan. Selain itu juga dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Lamongan yaitu dari : Dinas Pendapatan Daerah ( DISPENDA) dan BPKAD Kabupaten Lamongan.Maksud/tujuan dilaksanakan kunjungan kerja tersebut bertukar pendapat dan sharing tentang rencana kerja DPRD dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD).Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan Bersumber dari sektor Pariwisata yang berkembang pesat. Selain itu pertanian juga menjadi sektor andalan Kabupaten Tabanan.Menurut Bapak Mursyid Kepala Dispenda Kabupaten Lamongan, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan berasal dari Pajak dan Pariwisata menjadi sektor andalan untuk menyumbang PAD. Namun sektor pariwisata perlu di kembangkan dan di promosikan lebih luas lagi karena wisata merupakan andalan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah PAD Kabupaten Lamongan pada pertengahan tahun 2016 sebesar 2.7 triliun dan sudah melebihi target yang di tetapkan. (Ans)
SelengkapnyaKUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN GUNUNG KIDUL KE DPRD KABUPATEN LAMONGAN TERKAIT PEMBAHASAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Lamongan – Kamis (12/05/2016) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menerima Kunjungan Kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta di Ruang Banggar pada Pukul 09.30 WIB. Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Gunung kidul tersebut di terima oleh Bapak Drs. H. Na’im, M.Ag Sekretaris Komisi A ( Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Lamongan.Jumlah peserta kunjungan kerja tersebut adalah 12 orang yang terdiri dari 9 anggota dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul dan 3 anggota dari staff DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Yang dipimpin oleh Bapak Sugiarto selaku Ketua rombongan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu juga dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Lamongan yaitu dari Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Bappeda Kabupaten Lamongan.Maksud/tujuan dilaksanakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka pendalaman informasi dan studi banding terkait pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016-2032.Menurut Bapak Edwyn dari Bappeda, Pembahasan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 menggacu pada pembahasan RPJMD Tahun 2010. Penetapan RPJMD ditetapkan 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik, dan apabila belum selesai ditetapkan, maka akan di berikan sanksi yakni berupa tidak di berikannya gaji kepada Bupati. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten lamongan terdiri dari 5 macam urusan antara lain:Urusan Wajib : meliputi urusan bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sosial, Pekerjaan Umum, Tata Ruang.Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar : meliputi urusan bidang pertahanan, Tenaga Kerja, Ketahanan Panggan, perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Catatan Sipil, Koperasi dan UKM, pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan.Urusan Pilihan : meliputi Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian dan Kehutanan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Industri dan Perdagangan.Urusan Penunjang : meliputi Urusan Perencanaan Keuangan dan Pengembangan.Urusan Pemerintahan Daerah : meliputi Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
SelengkapnyaKOMISI II DPRD KABUPATEN MAGELANG MELAKUKAN STUDY BANDING TERKAIT PERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI KE DPRD KABUPATEN LAMONGAN
Lamongan – Rabu 11/05/2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menerima Kunjungan Kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tenggah di ruang banggar Pada Pukul 10.00 WIB. Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Magelang tersebut di terima oleh Bapak Okta Rosadinata, S.E Wakil Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Lamongan.Jumlah peserta kunjungan kerja tersebut adalah 11 orang yang terdiri dari 10 anggota dari DPRD kabupaten Magelang dan 1 anggota dari staff DPRD Kabupaten Magelang. Yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Soledi selaku Ketua rombongan dari DPRD Kabupaten Magelang. Selain itu juga dihadiri oleh instansi terkait yaitu dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan.Maksud/tujuan dilaksanakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka pendalaman informasi dan sharing terkait Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pengan Berkelanjutan. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai tempat untuk Kunjungan Kerja Karena Kabupaten Lamongan merupakan Lumbung Pangan Nomor dua di Jawa timur dan juga Lumbung Pangan Nasional.Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, Bapak Aris Setiadi menjelaskan bahwa untuk Pembangunan Pertanian Pemerintah memberikan Program Pemberdayaan Petani, program ini bertujuan untuk meningkatkan Produktivitas, Pendapatan dan Kesejahteraan petani. Adapun jenis program bantuan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi: Adanya Balai Penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Petani terkait masalah Akses Teknologi pertanian saat ini, sehingga dalam perkembangannya petani dapat memanfaatkan teknologi tersebut dan memperoleh ilmu tentang pertanian. Pemberian bantuan Modal, sehingga dapat di akses bagi petani berupa pinjaman Modal dari Pemerintah Kabupaten atau mitra Perbankan. Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) meliputi peningkatan hasil produktivitas padi, kedelai, jagung, tebu dan tembakau.Pengembangan produktivitas padi dengan cara penggunaan pupuk organik, Agensia Hayati, dan Burung hantu Tyto Alba untuk menggusir tikus. Pengembangan Produktifitas kedelai dengan menggunakan varietas kedelai Grobokan yang lebih unggul dari pada jenis kedelai lainnya. Pengembangan produktivitas Tebu dengan cara mendorong masyarakat untuk kembali menanam tebu karena di kabupaten Lamongan terdapat pabrik gula terbesar Se-Asia Tenggara sehingga akan menyerap pemasukan tebu secara proporsional dari petani tebu untuk kebutuhan pabrik. Pengembangan produktivitas tembakau dengan cara perbaikan pupuk yakni dengan mengunakan pupuk yang tidak menggandung NPK. Adapun jenis tembakau yang di tanam adalah jenis tembakau Jawa dan tembakau Virginia.Selain itu juga terdapat Program Asuransi Pertanian, Program Asuransi pertanian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani dari berbagai masalah pertanian misalnya bencana alam, kerusakan dan hama. Adapaun cakupan perlindungan dalam program Asuransi Pertanian ini meliputi : pertanian, peternakan dan perikanan darat. Biaya yang dikenakan yaitu Rp 36.000 per Hektar.Kemudian rombongan dari DPRD Kabupaten Magelang menanyakan terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan menggingat saat ini banyak sekali lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan menjadi lahan industri. Sehingga lahan produktif yang ada akan semakin berkurang dan menyempit.Bpk Okta Rosadinata, S.E wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan menambahkan bahwa untuk lahan produktif di Kabupaten Lamongan di atur oleh Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 15 tahun 2011 sehingga jika ada lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umum maka akan di ganti dengan lahan produktif lainnya. Selain itu juga lahan produktif pertanian dilindungi oleh perda dan di larang untuk di alih fngsi atau di jadikan industri. (Ans)
Selengkapnya