RAPAT PARIPURNA HARI KEDUA DALAM RANGKA PU FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada senin (15/0682016). Rapat yang dipimpin oleh Saim S.Pd Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan membahas agenda tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi antara Lain : Ir. Sugeng Santoso ( Demokrat), H. Muslihan (PKB), Sholihin, SH (PDI-P), Muchi Nanang Efendi, SE (PAN), H. Hasan Bisri ( Golkar), H.R Imam Mukhlisin, M.Pd.I ( Gerindra), Drs. Na’im, M.Ag (PPP).
Fraksi Demokrat : terhadap rencana kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 10.02 persen, fraksi partai Demokrat menyampaikan harapan agar disertai kinerja yang lebih maksimal dari jajaran eksekutif, sehingga target tersebut dapat dicapai di akhir tahun anggaran 2016. Sementara rencana kenaikan Dana Perimbangan diharapkan dalam mengalokasikan dana tersebut dapat diprioritaskan pada penuntasan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan untuk dituntaskan lebih cepat.
Fraksi PKB : dengan adanya rencana kenaikan alokasi belanja, pemerintah harus lebih memperioritaskan program-program yang mampu menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi anggaran belanja ini, Pemerintah harus menitik beratkan pemerataan dalam penentuan lokasi penerima manfaat belanja. Dengan adanya kenaikan alokasi anggaran belanja, agar dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran dengan pola implementasi lebih meningkatkan alokasi belanja modal dan menekan alokasi belanja pegawai.
Fraksi PDI P : adanya penambahan anggaran untuk memenuhi komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan panjang jalan, disamping itu juga harus lebih difokuskan untuk normalisasi waduk dan sunggai agar memberikan sumber daya air untuk pertanian. Untuk mengoptimalkan potensi daerah agar lebih spesifik misalnya peningkatan produksi di sektor pertanian secara umum ( perikanan, peternakan dan perkebunan), sektor industri, perdagangan dan UMKM, maka anggaran pada sektor-sektor tersebut untuk lebih diprioritaskan. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sampai semester pertama masih banyak yang belum dilaksanakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap agar segera dilaksanakan sbelum Kegiatan Perubahan APBD diputuskan.
Fraksi PAN : melakukan optimalisasi terhadap obyek pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Serta perbaikan sistem pemungutan retribusi sehingga mekanisme pemungutan akan mudah dikontrol dan terukur agar hasilnya maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Bidang kesehatan, perlunya peningkatan kualitas pelayanan layanan kesehatan, karena masih banyaknya keluhan terhadap kurang maksimalnya pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin.
Fraksi Golkar : seharusnya Pemerintah Daerah mampu memunculkan langkah inovatif dan terobosan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yakni dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dari peningkatan pendapatan dari BUMD, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Terkait urusan perdagangan untuk memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan juga dibantu dalam proses pemasaran produk.
Fraksi Gerindra: kinerja sisi Pendapatan pada sektor Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan karena melihat target Pendapatan Asli Daerah belum sesuai dengan potensi yang ada, terutama sektor pendapatan Pajak Daerah dan menurunnya target Retribusi Daerah. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, perimbangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung belum ideal, untuk itu dimohon agar ada peningkatan Belanja Langsung sampai 40%.
Fraksi PPP : Sektor pajak dan retribusi daerah harusnya ada kenaikan bukan penurunan, untuk itu harus mengkaji ulang dan pendataan ulang dan mencari potensi-potensi yang ada sehingga kedepan ada kenaikan pada sektor retribusi. Anggaran 20% dalam bidang pendidikan kiranya lebih dari cukup untuk memberikan akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu sehingga tidak ada lagi di Kabupaten Lamongan ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena biaya, serta tidak ada lagi terdengar punggutan-punggutan yang membebani peserta didik. Maka fraksi berharap pembinaan dan pengawasan hendaknya sesering mungkin dilakukan terhadap sekolah-sekolah agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. (Ans/Fz)