Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim), Selasa (5/3/2024).
Wabup Abdul Rouf yang hadir bersama pimpinan daerah se-Jatim tersebut, juga menyaksikan Penyampaian LKPD Tahun Anggaran 2023 Unaudited yang dibuka langsung oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Dalam sambutannya, Adhy Karyono menyampaikan apresiasinya atas ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD masing-masing daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah serta jajarannya yang telah bekerja keras sehingga dapat menyerahkan LKPD ini tepat waktu sesuai undang-undang yang berlaku,” ucap Adhy Karyono.
Lebih lanjut, Adhy menjelaskan, melalui LKPD ini selain menyediakan informasi posisi keuangan daerah, juga dapat menganalisis kebijakan anggaran di tahun mendatang sehingga efektif dalam mengalokasikan anggaran.
“Melalui LKPD ini kita dapat mengetahui banyak informasi keuangan daerah, seperti sisa anggaran dan arus kas. Selain itu laporan ini juga bisa dilakukan untuk menganalisis kebijakan anggaran di tahun depan, termasuk jika terjadi temuan berulang ini akan menjadi perhatian," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang dihadiri Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V Ir Ahmadi Noor Supit, Adhy meyakini bahwa seluruh pemerintah daerah di jawa Timur berkomitmen melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sehingga sangat mungkin mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Saya yakin Opini WTP daerah di Jawa Timur sangat bagus. Mari kita bertekad bersama-sama memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam LKPD ini,” pungkasnya.