Informasi

LAMONGAN – Senin (23/12/2024), Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Lamongan berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.7 untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh segenap Operator Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa di Wilayah Kecamatan Ngimbang.

Acara dibuka dengan sambutan dari Camat Ngimbang, Bambang Purnomo, AP., MM yang menekankan pentingnya percepatan penyelesaian rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebelum tenggat waktu 31 Desember 2024. Beliau juga berharap supervisor Siskeudes di tingkat kecamatan dapat memberikan pendampingan maksimal dalam mengevaluasi rancangan APBDes secara akurat.

Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa (PKASDD), Yanuar Rosidi, S.Sos yang sekaligus menjadi narasumber dalam sambutannya mengapresiasi perkembangan Aplikasi Siskeudes sejak 2015 hingga versi terbaru 2.0.7. Beliau menekankan pentingnya penggunaan aplikasi ini secara optimal dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Materi utama disampaikan oleh Yanuar Rosidi, S.Sos dari Dinas PMD Kabupaten Lamongan, yang menjelaskan berbagai fitur tambahan pada Aplikasi Siskeudes 2.0.7, antara lain: Buku Kas Umum (BKU) per Sumber Dana, Laporan Penganggaran, Laporan Realisasi Anggaran per Paket Kegiatan.

Para peserta diharapkan dapat memahami pembaruan ini untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara lebih profesional. Operator desa juga diimbau untuk tidak menggunakan kode kegiatan 90-99 kecuali yang telah ditambahkan oleh administrator kabupaten.

Acara berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan Tim Admin Siskeudes Kabupaten Lamongan. Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.