DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Pemerintah Kabupaten Lamongan | PPID -
SELAYANG PANDANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan , setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.
Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
Demikian di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /SKPD.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 dibentuk berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN No. 48 Tahun 2019, yang bertugas :
PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi Publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
Berikut ini SK Pembentukan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN :
- SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
- SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020
- SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021
- SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 (PERUBAHAN)
- SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022
- SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan di Jalan Jaksa Agung Suparpto Kabupaten Lamongan. Selain itu PPID Dinas PMD Kabupaten Lamongan juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain sebagai berikut :
| Telepon | : | (0322) 321171 |
| : | dinpmd@lamongankab.go.id | |
| Lapor.go.id | : | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| : | https://www.facebook.com/dinpmdlamongan/ | |
| : | https://www.instagram.com/dpmd.lamongan | |
| : | https://twitter.com/LamonganPmd | |
| Website | : | https://lamongankab.go.id/beranda/dinpmd |
| Youtube | : | https://www.youtube.com/channel/UC3WZCd8HA7NOjYV8Kh2QO5Q |
Dokumen PPID
| No | Judul | Aksi |
|---|
