KEMENTERIAN DALAM NEGERI GELAR RAPAT KOORDINASI TERKAIT MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PENYALURAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA & PERANGKAT DESA MELALUI MEDIA ZOOM MEETING PAGI INI
LAMONGAN – Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka hari ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi terkait hal tersebut melalui media zoom meeting, Kamis (28/03/2024).
Zoom meeting monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dengan diikuti sebanyak 14 Provinsi dan 57 Kabupaten/ Kota yang mengalami kendala dalam penyaluran ADD.
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Bapak Gatot Sugiharto, SE., MM didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Keungan, Aset & Sumber Daya Desa, Bapak Anang Budi Santosa, SH., M.Si dan Subkoordinator Penataan Aparatur dan Lembaga Desa, Bapak Wiji, SH., MM hadir dalam zoom meeting tersebut.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si pada sambutannya menjelaskan terkait instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk segera tersalurkan dengan maksimal.
Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Bapak Gatot dalam laporannya kepada Kemendagri menyampaikan bahwa, "Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyalurkan ADD Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun 2023 sudah 100%, sedangkan untuk Tahun 2024 sudah cair 2 bulan yaitu Januari dan Februari di 462 Desa se-Kabupaten Lamongan, penyaluran Siltap tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku", terang Bapak Gatot.