SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  1. Home
  2. Arsip Artikel

Arsip Artikel

PANTAU PELAYANAN KESEHATAN KOMISI D SIDAK PUKESMAS KARANGPILANG

Lamongan ? Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan melakukan kunjungan kerja dalam daerah ( sidak) ke Pukesmas Karangpilang Kecamatan Modo. Sidak diterima oleh  dr. JUDI HARI WIBOWO Kepala Pukesmas KarangpilangSidak kali ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelayanan kesehatan di pukesmas yang terakreditasi madya ini. Ujar  Sarmadi Sekretaris Komisi D.Disampaikan oleh dr. Judi Hari Wibowo di Pukesmas Karangpilang terdapat kendala yakni kurangnya tenaga ahli kesehatan lingkungan, rekam medis, apoteker, ahli gizi, dokter dan perawat gigi.Selain itu Judi Hari wibowo juga berharap agar DPRD Lamongan dapat membantu dalam proses perizinan gedung/IMB. Pasalnya tanah Pukesmas masih brstatus tanah milik desa. IMB sangat dibutuhkan karena mnjadi syarat untuk akreditasi selanjutnya, dan tentunya akan berpengaruh terhadap kerjasama dengan BPJS.

Selengkapnya
KOMISI D TINJAU PELAYANAN PUKESMAS

Dalam rangka meninjau  pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Komisi D melaksanakan sidak ke beberapa Pukesmas di Kabupaten Lamongan, Salah satunya di Pukesmas Bluluk.Untuk mengetahui sejauhmana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat selain itu juga  Untuk meninjau penanganan terkait wabah Demam Berdarah. Ujar Eko Agus Sunarto Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan.Pukesmas Bluluk telah melaksanakan Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan Usaha kesehatan masyarakat (UKM), baik yg essensial maupun pengembangan dengan cara Mengadakan survey mawas diri dan cooking class di desa-desa, Mengadakan minilokakarya dan peggalangan komitmen lintas sektor. Serta Meningkatkn mutu kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Basic Life Suport (BLS).Terkait dengan Faskes di Pukesmas Bluluk memiliki 3 pustu namun Pukesmas Bluluk sampai saat ini belum memiliki lahan parkir . Ujar politisi F. PDI-P ini

Selengkapnya
KEMENPAN RB JELASKAN REKRUTMEN CPNS DAN PPPK

Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.Dalam agenda koordinasi tersebut, Komisi A melakukan konsultasi tentang rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2019 di Lamongan.Widaryati, selaku Kepala Bidang Pengadaan SDM KemenpanRB menjelaskan kondisi terkait penerimaan CPNS tahun 2019 masih menunggu usulan kebutuhan formasi di setiap pemerintah daerah, paling lambat minggu ini.Ia juga menjelaskan K2 masih menjadi prioritas utama untuk rekrutmen CPNS tahun ini. Sedangkan regulasi usulan PPPK hanya bisa menempati jabatan fungsional pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi utama.Kadam Mustoko, anggota Komisi A berharap agar kekosongan formasi di pemerintah daerah dapat terisi sehingga mampu memaksimalkan kinerja dari dinas tersebut.

Selengkapnya
KOMISI D KOORDINASI KE KARANGANYAR TERKAIT GURU TIDAK TETAP

Demi kesejahteraan guru tidak tetap, Komisi D berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Rombongan diterima Tarsa selaku Kepala Dinas Pendidikan.Guru Tidak Tetap (GTT) di Karanganyar menerima honor minimal empat ratus ribu rupiah. Bagi GTT yang baru masuk, honor akan disesuaikan tergantung masa pengabdiannya.Penerimaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Karanganyar diberlakukan sistem zonasi yang dimulai dari penjaringan wilayah desa atau kelurahan.Ketua Komisi D, Ali Makhfudl, berharap agar kesejahteraan GTT  mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Selengkapnya
KOMISI B DUKUNG PDAM TINGKATKAN PELAYANAN

Guna tingkatkan pelayanan PDAM, Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan lakukan studi banding ke PDAM Kota Denpasar. Rombongan diterima Putu Mahendra selaku staf ahli bidang teknik.Putu menjelaskan Denpasar mengelola 3 sumber air yaitu sumber air permukaan, air tanah dalam, dan pembelian air dari PDAM di sekitar Bali.Ia juga menjelaskan upaya PDAM meningkatkan kinerja. Antara lain meningkatkan kualitas kuantitas dan kontinuitas pelayanan, mewujudkan tarif air pada tingkat full cost recovery, menurunkan tingkat kehilangan air, dan transparansi akuntabilitas laporan dan pertanggungjawaban kinerja.Syaifudin Zuhri, Ketua Komisi D menginginkan PDAM Lamongan juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan agar warga Lamongan dapat menikmati air PDAM dengan kualitas yang memadai.

Selengkapnya
KOMISI C TINDAK LANJUTI PENDIRIAN PUSAT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI LAMONGAN

Lamongan ? Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Selasa (16/7). Kunjungan diterima oleh Edward Nixon Pakpahan selaku Kepala Sub Direktorat Prasarana dan Jasa.Freddy Wahyudi, Wakil Ketua Komisi C mempertanyakan keselamatan pemukiman sekitar meningat warga Lamongan semangat menolak rencana pembangunan Pengelolaan Limbah dan B3.Edward menjelaskan bahwa limbah B# tidak berbahaya selama selama dikelola dengan teknologi yang tepat. Kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah.Pembangunan pengelolaan limbah di Lamongan merupakan salah satu upaya menjaga lingkungan di tengah rencana penguatan industri. Kementrian Lingkungan Hidup siap memfasilitas i pendirian pengelolaan limbah tambahnya di akhir konsultasi.

Selengkapnya