Arsip Artikel
POLA PERIJINAN AMDAL DI KABUPATEN REMBANG MENGUNAKAN SISTEM OSS (ONLINE SINGLE SUBMISION)
Pengelolaan tata ruang merupakan bagian penting dari pembangunan di wilayah Kabupaten atau kota. Dalam pembangunan harus memperhatikan Analisa dampak Lingkungan (Amdal). Oleh karena itu Komisi C melakukan study banding ke Pemerintah Kabupaten Rembang, Diterima oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Rembang Bapak Drs. Noor Effendi.Nor Efendi menyampaikan di Rembang Setiap perusahaan yang akan berdiri harus memaparkan AMDALnya, izin usaha di Rembang melalui sistem OSS pusat (Online Single Submission). Sistim tersebut memudahkan pelaku usaha bisa mengakses perijinan dari manapun dan kapanpun melalui online. Dengan catatan pengusaha harus memenuhi persyaratannya antara lain Izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan lingkungan dan sertifikat layak fungsi (SLF).Komisi C berharap agar Kabupaten Lamongan dapat menerapkan OSS terpadu untuk perijinan dan juga AMDALNYA.
SelengkapnyaJOGJA SMART CENTER DIMINATI KOMISI A
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat Komisi A DPRD kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Hj. Ning Darwati, SPd.i beserta rombongan melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Diterima oleh Dra Christy Dewayanti,MM, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta.M. Rafik anggota Komisi A menjelaskan di Jogja terdapat Aplikasi Online Jogja Smart Service (JSS), yaitu sistem online yang diperuntukan untuk membantu masyarakat dibidang perijinan. Adapun sistem online tersebut meliputi Pelayanan Antrian Online, Touchscreen Ijin Usaha, Pendukung Pelayanan Perijinan seperti Petugas Penghubung, Klinik Pengawasan serta untuk memfasilitasi masyarakat konsultasi terkait IMB dan TTE (Tanda Tangan Elektronik dengan izin kementerian, serta harus ada MOU dengan Ciber Kementerian dan harus memiliki sertifikat.Jogja Smart Center ini untuk Kemudahan dalam mengurus perijinan bagi masyarakat, kami berharap Kabupaten Lamongan berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang mudah dan efisien. Ujar politisi F. Demokrat ini
SelengkapnyaKOMISI C KOORDINASI TENTANG INFRASTRUKTUR JALAN DI PEMKAB BATANG
Komisi C melaksanakan Koordinasi Ke Pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah terkait pembangunan infrastruktur jalan, selasa (22/01). Koordinasi tersebut dipimpin oleh Siti Maskamah Mursyid Ketua Komisi C.Ujik Silvian Efendi Wakil ketua Komisi C menyampaikan dari hasil koordinasi di Pemkab Batang bahwa Anggaran Di PUPR untuk infrastruktur jalan sebesar 101 M dengan panjang jalan 552 KM.Lebih lanjut dijelaskan bahwa Proses lelang dimulai dari bulan Januari hal ini diharapkan pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu, untuk menghindari keterlambatan dan berpotensi rendahnya nilai kualitas bangunan Pemkab Batang tidak menganggarkan pembangunan tambahan di Perubahan APBD.Setiap penyedia jasa yang nilai kontraknya diatas Rp.3,5 M di wajibkan mempunyai pabrik Asphat Mixing Plant (AMP), Riqid Pavement dan Prodemix. Koordinasi tersebut diterima di Dinas PUPR oleh Ketut Mariaji selaku Kadis PUPR Kab. Batang
SelengkapnyaKOMISI D KONSULTASI KE KEMENTRIAN KESEHATAN RI TERKAIT BPJS KESEHATAN
Regulasi BPJS yang selalu berubah-ubah menyebabkan terjadinya berbagai Polemik dalam masyarakat, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI, selasa (22/01). Rombongan diterima oleh Ka. Subbag Kepegawaian&Umum PPJK, Ira Miranti, S.SI., MHSM, Apt bserta jajarnnya. ?? Konsultasi yang Kami lakukan di Kemenkes untuk memperoleh informasi tentang BPJS kesehatan ? Ungkap Moh. Dachlan wakil Ketua Komisi D DPRD Lamongan.Moch. Dachlan menjelaskan Bayi dari orang tua yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) langsung dijamin JKN, sehingga jika terjadi permasalahan bayi yang belum ditanggung BPJS, maka perlu diklarifikasi apakah trmasuk PBI APBN/APBD. JelasnyaTerkait dengan pola rujukan BPJS sistemnya asuransi sosial, dengan prinsip kendali mutu dan biaya. Adanya rujukan berjenjang digunakan untuk menghindari penumpukan pasien di RS tertentu. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan rujukan online. Rujukan ini untuk mempermudah dalam menerbitkn SEP (surat Egibilitas Pasien) dan mengarahkan sesuai dg kompetensi RS yg dituju.Moch. Dachlan juga menjelaskan bahwa Tidak ada perbedaan antara Pelayanan BPJS dan umum Pelayanan tetap sama sesuai standart untuk penanganan 1 pnyakit (1 paket pngobatan), dengan harapan pelayanan dioptimalkan. Kemenkes saat ini tengah mendorong BPJS agar sistem regional pelayanan BPJS lebih fleksibel (dengan mempertimbangkan area geografis dan kompetensi tenaga medis di RS rujukan). Selain itu Kemenkes juga memberikan beberapa masukan agar DPRD dapat mendorong adanya monev dari dinas-dinas terkait untuk merekonsiliasi data dan evaluasi pelayanan BPJS ksehatan. Dan juga Mendorong Pemerintah atau RS agar melengkapi sarprasnya sesuai Permenkes 56/2014, begitupun dengan pemenuhan tenaga medis dan penyebarannya.
SelengkapnyaBERDAYAKAN PETANI TEBU, KOMISI B SIDAK KE PT.KTM
Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Syaifudin Zuhri melakukan sidak ke PT. KTM Ngimbang. Sidak diterima oleh Agus Santoso selaku Direktur Operasional PT. Kebun Tebu Mas Ngimbang.Sidak yang di lakukan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan petani tebu untuk meningkatkan produktifitas, ujar Syaifudin Zuhri.Dari hasil sidak tersebut Agus Santoso menjelaskan Kapasitas pabrik 12.000 TCD sedangkan Kapasitas pasokan bahan baku tebu 6000 TCD sehingga PT. KTM saat ini melakukan perluasan lahan disekitar Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Sekitarnya. Untuk perluasan dan pengembangan lahan dengan cara Membantu memfasilitasi pinjaman modal untuk usaha budidaya Tebu bagi petani melalui perbankan. Dan adanya bantuan benih kepada petani mitraUntuk pembibitan dengan cara pembangunan benih sumber di pembibitan PG PT. KTM-Mantup , Kerjasama operasional KBD Jasa dengan petani mitra PG PT. KTM, Pengadaan benih kerjasama dengan balai benih/balittas Malang dan P3GI, dan bekerjasama dengan penangkar benih swasta lokal dan luar daerah (Lampung, Kendari, Muktiharjo,).Perluasan dan pengembangan lahan PT.KTM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani tebu, dengan adanya perluasan lahan diharapkan tebu hasil petani dapat diserap secara maksimal. Ujar Nur Kholiq Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan.
SelengkapnyaTINGKATKAN PAD KOMISI B NGANGSUH KAWERUH KE KABUPATEN KENDAL
Usaha untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan selalu dilakukan oleh Komisi B (Bidang Perekonomian) salah satunya dengan belajar dari berbagai daerah sebagai referensi untuk dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Lamongan. Kali ini komisi B ngangsuh Kaweruh di ke Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.Hasan Bisri anggota Komisi B menyampaikan dalam meningkatkan PAD Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah lebih memfokuskan pada Pembinaan. Produk ? produk dalam negeri yang dijual, agar mampu besaing dengan produk asing, selain itu juga terdapat Pelatihan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) untuk meningkatkan industri-industri kecil menjadi lebih besar. Dan pemerintah juga membantu dengan program kemitraan, seperti mencari supliyer agar lebih menghasilkan UKM yang tinggi.Usaha yang dilakukan oleh Pemkab kendal dalam program kemitraan ini bagus untuk dapat membantu para pelaku IKM. Ujar politisi F. Golkar ini
Selengkapnya