Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan bertranformasi menuju digital. Salah satunya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) Lamongan berbasis digital.
Pencanangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan model kreatif agar lebih efektif dijangkau masyarakat. Selain itu juga untuk mewujudkan good goverment menghadapi distruption era.
Berperan menjadi etalase tata kelola pemerintahan, MPP digital akan meng-upgrade layanannya dari one stop service menjadi non-stop service. Hal tersebut diungkapkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik transformasi layanan menuju MPP digital 2023, Rabu (4/1) di Aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7.
Meski mengalami penurunan pada penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2022, yakni sebesar 76% dari angka 83,16%, Lamongan terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan mulai dari Puskesmas sampai Badan/Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.
Sistem elektronik atau digital sudah sebagian berjalan di MPP Lamongan, seperti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi, yakni Digital Signature dan SIPPOMA. Digital signature digunakan untuk melakukan proses perijinan penandatangannya dilakukan secara digital. Jadi dapat menandatangani berkas di mana saja.
| Hari Ini | 0 |
| Kemarin | 0 |
| Minggu Ini | 0 |
| Minggu Lalu | 0 |
| Bulan Ini | 0 |
| Bulan Lalu | 0 |
| Tahun Ini | 0 |
| Semua | 0 |
#LamonganMegilan