Berita

LAMONGAN – Sejak mulai tahun 2018, BPJS mengimplementasikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh perangkat desa dari mulai kepala desa sampai seluruh perangkatnya melalui Alokasi ADD, Hingga pada Tahun 2021 beralih diambilkan dari Dana BHPD.

BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai jaminan sosial kerja para perangkat desa yang bertujuan pada peningkatan taraf hidup para perangkat desa. Karena pemberian jaminan sosial ini mampu meringankan beban para perangkat desa apabila terjadi sesuatu di luar harapan.

Hari Rabu (21/09/2022) kemarin, BPJAMSOSTEK Lamongan Lakukan koordinasi di Kantor Dinas PMD Lamongan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kadis PMD Lamongan (Bapak M. Zamroni, S.Sos., M.Si) dan Kepala BPJAMSOSTEK Lamongan (Bapak Dadang Setiawan), serta turut hadir pula dari BPKAD Lamongan (Bapak Mustaqim dan Ibu Tri W. Wijayanti) serta dari Bank Jatim (Bapak Ary Pradana dan Uci Rahmawati).

Program BPJS Ketenagakerjaan ini dirasa sangat bagus karena seluruh perangkat desa nantinya akan mendapatkan jaminan sosial yang berimbas pada peningkatan rasa aman, lebih merasa terlindungi dan kinerja jadi lebih bersemangat. Bahkan program ini akan berjalan sukses mengingat kondisi keuangan desa yang sudah memungkinkan.

Disampaikan oleh Kepala BPJAMSOSTEK Lamongan Bapak Dadang Setiawan, bahwa Program BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri 4 program jaminan yaitu jaminan kesehatan kerja, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun.

"Maka sangat diharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PMD Kabupaten Lamongan untuk membantu agar saling mengingatkan kepada desa agar tepat waktu dalam membayar iuran, yakni setiap tanggal 10 di tiap Tribulan", Tutur Bapak Dadang.

Kadis PMD Lamongan pun berharap kedepan, komitmen dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat terjalin baik dan mensukseskan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. (One_ta)