DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Berita

Berita 24 Oktober 2024

GANDENG BNN GRESIK DAN BPJAMSOSTEK LAMONGAN, DINAS PMD LAMONGAN GELAR RAKOR KASI TAPEM KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMONGAN

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Kasi Tata Pemerintahan (Tapem) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lamongan di ruang Sasana Abdi Praja Dinas PMD Kabupaten Lamongan pagi ini, Rabu (23/10/2024).
Rapat koordinasi (rakor) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan merupakan forum untuk membahas berbagai hal terkait tata pemerintahan di kecamatan dan desa-desa wilayahnya. Beberapa agenda yang dibahas dalam rakor Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ini, antara lain: Evaluasi kinerja realisasi terhadap kegiatan-kegiatan desa, Monitoring tahun berjalan, Penyusunan rencana pembangunan, sosialisasi kuesioner yang disampaikan oleh BNNK Kerja Gresik serta evaluasi terkait program dari BPJAMSOSTEK Lamongan.
Mengingat ini merupakan debut pertama Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, S.STP., M.AP bertemu dengan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan, maka Kadis PMD mengajak berkenalan satu persatu sembari mennyebutkan nama lengkap serta kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan pun dalam sambutannya mengajak kepada Kasi Tapem Kecamatan untuk mendukung program kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK Gresik dan BPJS Ketenagakerjaan/ BPJAMSOSTEK Lamongan.
Sambutan dilanjutkan oleh Katim P2M BNN Gresik, Basuki Risdianto, MM yang menjelaskan secara sepintas program kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan urgensi pengisian kuesioner dari BNNK Gresik tersebut. Basuki menjelaskan deadline pengisian kuesioner BNN tersebut paling lambat tanggal 30 bulan ini.
Disusul sambutan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Hadi Susanto. Beliau menerangkan presetasi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendukung program kegiatan dari BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, melalui program JKK, JKm dan JHT yang diikuti oleh Pemerintah Desa (Perangkat Desa), Ketua RT/RW, Anggota BPD, Nelayan hingga buruh tani tembakau.
@bnnkgresik @bpjs.ketenagakerjaan @dpmd.lamongan