Arsip Artikel
UPAYA DAN INOVASI DEMI MENINGKATKAN MUTU PANGAN
LAMONGAN – Komisi B DPRD Lamongan yang di pimpin oleh Sdr.Saifuddin Zuhri terus berupaya meningkatkan inovasi diLingkup Kabupaten Lamongan. Demi meningkatkan Mutu Pangan diLakukan Koordinasi ke Kantor Dinas Pertanian dan pangan Kota Yogyakarta (11/07). Kunjungan Kerja ini diterima Plt. Dinas Pertanian dan Pangan Kota yogyakarta Drs.Sugeng Darmanto.Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang sempit untuk menghasilkan produktifitas Lahan Pangan seperti di wilayah Yogyakarta. Dengan memiliki 2 Hektar Lahan Pertanian dan 2 Hektar tersebut, dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian khusus Produktifitas pisang, sehingga bisa diolah menjadi Kripik Pisang dan Bonggol Pisang juga bisa dikelolah menjadi Krupuk. Sehingga produktifitas pisang tersebut dijadikan Konservasi dan Wisata Edukasi. “ jelas Sugeng Darmanto.Kabupaten Lamongan, diharapkan dapat meningkatkan Produk yang dimiliki. Dan berdaya saing sebagai penghasil pangan yang di dapat. Tidak hanya produktifitas beras, Lamongan juga mampu memproduksi Jagung yang dapat menghasilkan 599 ton per tahun. Produksi Jagung mempunyai nilai yang sangat bagus jika dibandingkan dengan produksi kedelai.Pemerintah Kabupaten Lamongan,sangat mengapreasikan Kinerja yang dilakukan demi meningkatkan Mutu Kualitas Bahan Pokok yang dimiliki kabupaten Lamongan,”tambah Nur Kholiq,S.IP.,S.Pd selaku sekretaris Komisi B DPRD Lamongan”. (vra)
SelengkapnyaKOMISI A DORONG DISDUKCAPIL TINGKATKAN PELAYANAN E-KTP
Lamongan – Demi meningkatkan mutu pelayanan perekaman e-ktp, Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi ke Disdukcapil Kota Salatiga, Rabu (11/7). Kota Salatiga dipilih karena memiliki program jemput bola e-ktp.Di hadapan para anggota Komisi A, Warni, Sekretaris Disdukcapil Kota Salatiga menjelaskan jika program jemput bola menyasar ke siswa sekolah dan penyandang disabilitas.“Kami mendatangi sekolah dan menyediakan perekaman langsung bagi siswa yang cukup umur dan tidak sempat melakukan perekaman ke kantor,” jelasnya.Warni juga menambahkan, staf Disdukcapil turun langsung mendatangi rumah penyandang disabilitas. “Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Disdukcapil melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujarnya.Sonhadji Zainudin, selaku Wakil Ketua III menghendaki agar program jemput bola dapat diadopsi di Lamongan. “Program jemput bola diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan perekaman e-ktp di Lamongan,” katanya saat menutup kegiatan tersebut.
SelengkapnyaKOMISIA STUDY BANDING REGULASI PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN REMBANG
Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan yang di pimpin oleh Hj. Ning Darwati, S.PdI baru saja melaksanaakan study banding ke Pemerintah Kabupaten Rembang, study banding yang dilaksanakan ini terkait dengan regulasi Pilkades serentak “ hal ini di sampaikan oleh ketua Komisi A Ning Darwati usai rapat paripurna beberapa waktu yang lalu.Di jelaskan oleh Ning Darwati Pelaksanaaan Pilkades serentak di Rembang dilakukan satu hari dan jika pemenang lebih dari satu orang maka calon kepala desa ditetapkan pada wilayah pada perolehan suara sah yang paling luas.Lebih lanjut dijelaskan bahwa Setiap TPS terpusat di Balai desa, untuk pelaksanaanya menggunakan APBD dan di bantu APBDes adapun penggangarannya di buat dengan rincian jumlah penduduk 1-1500 dianggarkan 37 juta, 1501-3000 dianggarkan 42 juta, dan 3000 keatas sejumlah 37 juta.terangnya Terkait seleksi merupakan kewenangan panitia dan apabila mengunakan pihak ketiga dianggarkan Rp. 5 juta.
SelengkapnyaDPRD GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN APBD 2019
Jumat, (9/11), DPRD Kabupaten Lamongan menggelar paripurna penyampaian nota keuangan APBD tahun anggaran 2019. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II, Saim, serta dihadiri Forpimda dan Kepala OPD. Fadeli menyampaikan pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2019 secara keseluruhan mencapai 2 trilyun 939 milyar 286 juta 953 ribu Rupiah dengan rincian pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 503 milyar 985 juta 109 ribu 600 Rupiah atau naik 1,64 persen dari APBD tahun 2018. Peningkatan yang terjadi dpminan berasal dari dana JKN dan bagian laba atas penyusutan modal pada perusahaan milik daerah.Dana perimbangan dialokasikan sebesar 1 trilyun 742 milyar 489 juta 62 ribu Rupiah, naik 2,09 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 692 milyar 812 juta 781 ribu 400 Rupiah, turun 1,31 persen.Belanja daerah dialokasikan sebesar 2 trilyun 951 milyar 786 juta 953 ribu Rupiah, naik 0,04 persen dari APBD 2018. Dengan uraian belanja tidak langsung 1 trilyun 679 milyar 155 juta 653 ribu 765 Rupiah naik 1,69 persen. Peningkatan sebagian besar berasal dari alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.Belanja langsung dialokasikan sebesar 1 trilyun 272 milyar 631 juta 299 ribu 235 Rupiah atau turun sebesar 2,06 persen.Dari rancangan tersebut, mengalami defisit sebesar 12 milyar 500 juta Rupiah.
SelengkapnyaPARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP PEMBAHASAN APBD 2019
DPRD Kabupaten Lamongan melaksanakan Paripurna Hari Kedua Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, senin (12/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II, Saim.Juru bicara (jubir) Fraksi Partai Demokrat, Nahdliyah Kartika Agustin meninjau agar BUMD meningkat pola kerjanya agar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Demorat juga meninjau konsep Desaku Pintar. Selain itu, fraksi berharap agar adanya kebijakan pembiayaan modal kerja untuk UMKM.Kasdono, jubir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsan (PKB) menyarankan agar menargetkan penerimaan tetap dari Wisata Bahari Lamongan dan PT. LIS. Fraksi PKB juga meminta penjelasan turunnya alokasi belanja hibah dan bantuan sosial.Agus Sulistyo, jubir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meninjau proporsi pajak daerah dan retribusi daerahJubir Fraksi Partai Amanat Nasional, Ali Mahfudl, meminta penjelasan terkait tidak terjadinya kenaikan pada beberapa komponen pajak daerah. Fraksi mengapresiasi atas kebijakan kenaikan kenaikan honor GTT dan insentif guru PAUD serta optimalisasi pelayanan mobil sehat.Martin Masruroh, jubir Fraksi Partai Golongan Karya meninjau penentuan alokasi rehabilitasi sekolah. Fraksi juga menyarankan untuk melakukan pelebaran jembatan di jalan umum Kecamatan Ngimbang menuju Kecamatan Bluluk.Jubir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Imam Mukhlisin, menyarankan agar pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada jalan poros strategis dan jalan poros desa. Fraksi juga meminta pemerintah daerah agar melakukan pengawasan dana desa yang diberikan pemerintah setiap tahun.Naim, jubir dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kekurangan dokter di RSUD Ngimbang. Fraksi PPP mengapresiasi pengembangan Warung LA dan berharap Warung LA mampu meningkatkan kegiatan perekonomian di Lamongan.
SelengkapnyaMANTABKAN TUGAS FUNGSI KEDEWANAN, DPRD KOORDINASI KE PATI
Dalam rangka menigkatkan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan DPRD Kabupaten Lamongan untuk mendukung tugas, fungsi dan Wewenang DPRD Komisi A baru lalu melaksanakan Kunjungan kerja Ke DPRD Kabupaten Pati, hal ini di sampaikan oleh Ketua Komisi A Hj.Ning DarwatiAdapun hasil dari Kunker ke DPRD Pati Ning Darwati menjelaskan bahwa untuk memantau kinerja pemerintahan DPRD melaksanakan Sidak/kunker dalam daerah sebanyak 72 kali, dan terkait pelaksanaan reses di Kabupaten Pati dilaksanakan selama 4 hari.terangnyaUntuk sosialisasi Perda DPRD di libatkan secara aktif sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut ujarnya menambahkan.Terkait fungsi pengawasan anggaran DPRD Dapat melakukan pengecekan angaran Renja dan DPRD di fasilitasi PIN untuk embuka Website oleh Bappeda
Selengkapnya