Arsip Artikel
KOMISI C DORONG PEMBANGUNAN RING ROAD UTARA DI PERCEPAT
Maraknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di sebelah barat terminal Lamongan mendapat perhatian serius oleh komisi C, hal ini disampaikan oleh Siti Maskamah Mursyid selaku ketua Komisi C saat melaksanakan Koordinasi di Ditjen.Bina Marga Kementerian P.U dan P.R, Selasa (15/01).Dari hasil koordinasi di tersebut di Kementerian P.U dan P.R Maskamah menjelaskan bahwa untuk pembangunan ring road lingkar utara sudah dianggarkan, namun dalam proses pembangunan tidak bisa dalam waktu satu kali anggaran dan diperkirakan peembangunan ring road lingkar utara sekitar 20 bulan.“ Saat Kunjungan Kemarin Komisi C juga meminta agar kementerian PUPR menjadwalkan waktu ke Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pembebasan lahan, sehingga pembangunan ring road lingkar utara dapat segera terealisasikan ” ujarnya Maskamah juga menjelaskan bahwa pihak Kementerian PUPR juga menyarankan agar Komisi C mendorong Pemda untuk pembebasan lahan. Jelasnya
SelengkapnyaGTT DAN PTT KOTA SEMARANG SUDAH MENDAPATKAN BPJS KESEHATAN
Komisi D selalu berupaya untuk dapat meningkatkan Kualitas Pendidikan dan juga kesejahteraan para GTT di Kabupaten Lamongan. Kali ini Komisi D bertandang ke Dinas pendidikan Kota Semarang, Selasa, ( 15/01). Hal ini di sampaikan oleh Ali Makfudl ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan.Dari hasli kunjungan di Kota Semarang Ali Makfudl menjelaskan Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai inovasi pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan program sang juara.Terkait kesejahteraan GTT dan PTT Ali Makfudl menambahkan bahwa GTT dan PTT di Kota Semarang mendapatkan Gaji di atas UMR dan tunjangan BPJS kesehatan, dengan persyatatan untuk tenaga kerja yang belum satu tahun di berikan gaji UMK sedangkan yang lebih dari satu tahun di berikan UMK Plus. Terangnya.Kebijakan yang di terapkan oleh Pemkab Semarang ini tentunya sangat bagus untuk dapat mensejahterakan para GTT dan PTT, Komisi D selalu berupaya untuk dapat mensejahterakan para GTT dan PTT di Kabupaten Lamongan. Ujar Ali Makfudl
SelengkapnyaTINGKATKAN PAD MELALUI SEKTOR KELAUTAN
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan melaksanakan Koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, selasa (15/01). Koordinasi yang di pimpin oleh Saifudin Zuhri, ketua Komisi B ini terkait dengan Peningkatan PAD dari sektor pengelolan tempat pelelangan ikan.“ Koordinasi tersebut terkait upaya meningkatkan PAD dari sektor tempat pelelangan ikan” Ujar Saifudin Zuhri.Lebih lanjut saifudin zuhri menjelaskan PAD Kota pekalongan tahun 2018 mencapai 4.7 Milyar, PAD tersebut diperoleh dari tarif retribusi TPI 3 % yang diperoleh dari nilai lelang dengan perincian 1.5% dari nelayan dan 1.5 % dari pedagang ikan pemenang lelang. Dan retribusi tersebut diserahkan setiap hari ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan DPPK Kota Pekalongan. Selain itu terdapat sanksi administratif apabila tidak membayar retribusi tepat waktu. terangnya
SelengkapnyaKOMISI A INGIN TINGKATKAN PELAYANAN DI DISDUKCAPIL
Seperti beberapa kunjungan sebelumnya Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan kembali melakukan kunjungan kerja mengenai Peningkatan Pelayan Publik Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.Dengan jumlah penduduk yang mencapai 985.145 jiwa dari 20 Kecamtan, 20 Kelurahan dan 266 Desa. “kami menerapkan program dari pusat yang apabila sampai tanggal 31 Desember 2018 belum melakukan perekaman KTP Elektronik maka NIK akan dinonaktifkan, per 31 Desember 2018 NIK yang telah dinonaktifkan sebanyak 117.052 orang.” Ujar Bambang Dwiono selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.“Kami juga menempatkan staf operator di 20 Kecamatan. dan juga mengikuti pedoman pelayan sesuai dengan keputusan Kadinas Nomor 470/290/Dispendukdukcapil, Nomor 470/041/Dispendukcapil, Nomor 470/042/Dispendukcapil.” Tambahnya.Terdapat pelayan terhadap penduduk rentan memungkinkan orang gila dan gelandangan di buatkan KTP Elektronik dan memberikan fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus diantaranya seperti kursi roda, toilet khusus difabel, loket khusus dan juga petugas khusus serta terdapat ruang laktasi dan ruang bermain.
SelengkapnyaKOMISI A STUDY BANDING PENEGAKAN PERDA TATA TERTIB DI KOTA SALATIGA
Lamongan – Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menilai Penegakan Perda tata tertib Pemkot Salatiga cukup bagus. Hal ini menjadi alasan Komisi A DPRD Lamongan melakukan Study banding ke Pemkot Salatiga, Selasa (21/01).“study banding terkait upaya penertiban dan penegakan perda, hal ini di sampaikan oleh Ketua Komisi A, Hj. Ning Darwati.Komisi A study banding di Kota Salatiga di terima oleh Sdr. Yayat Nurhayat, AP. M.Si selaku Kepala Satpol PP Kota Salatiga.Yayat menjelaskan tujuan penataan PKL untuk memberi kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi binaan, mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro dan mewujudkan kota yang bersih, indah dan aman.terangnyaUntuk penetapan lokasi binaan berpedoman pada Perda RTRW dan RDTRW dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, ekonomi , keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. Terhadap PKL yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan hingga denda uang .“ Dengan harapan penataan yang bersih, indah dan aman bisa di terapkan di Kabupaten Lamongan terutama penertiban PKL” ujar Ning Darwati
SelengkapnyaKOMISI B KOORDINASI TERKAIT KOPERASI DAN UMKM DI DKI JAKARTA
Pelaku usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi memerlukan perhatian dan binaan dari pemerintah. Karena para pelaku UMKM ini mampu menciptakan peluang usaha dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan yang membidangi Perekonomian melaksanakan koordinasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta , Selasa(12/02). Koordinasi di pimpin oleh Syaifudin Zuhri, selaku Ketua Komisi B.“ Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengetahui terkait peranan Koperasi dan UMKM, serta upaya untuk mengembangkan Koperasi dan UMKM” jelas Nur Kholik, Sekretaris Komisi B politisi Fraksi PAN.Dari hasil koordinasi tersebut Pemrof DKI Jakarta melakukan Arah Kebijakan Pembinaan Koperasi yaitu melalui SDM, Kelembagaan, Pemasaran, Permodalan, Informasi Teknologi, dan Akses /Networking. Jelas Nur Kholik.Selain itu juga terdapat PKT (Pedagang Kewirausahaan Terpadu) dengan menggunakan 7P yakni Pendaftaran, Pelatihan, Pendamping, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan dan Permodalan. Selain itu juga terdapat bidang Wasdah yang bertugas mengawasi Wirausaha.
Selengkapnya