Berita 18 Desember 2024
Pada hari Rabu, 18 Desember 2024, Tim Survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kabid Poldagri dan Ormas, Erlina Marhaeni R, SE. MM., bersama Zainul Pujie Hidayat, SH. dan personil Bidang Poldagri dan Ormas melaksanakan dua kali survei keberadaan LSM/Ormas/Perkumpulan di wilayah Lamongan. Survei pertama dilakukan di kantor Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) yang berlokasi di Jl. Kaliwungu No. 27 RT 003/RW 002, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan. Survei kedua dilaksanakan di Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang beralamat di Jl. Raya Sukobendu, Dusun Krajan 2 RT 002/RW 005, Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup.
Kedua organisasi ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lamongan. BRNR hadir dengan visi mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Misinya meliputi penguatan persatuan melalui kegiatan positif, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta peningkatan kepedulian sosial. BRNR juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui kegiatan budaya, serta mendukung program pemerintah Prabowo-Gibran dengan membangun sinergi antar lembaga dan masyarakat. BRNR berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi serta penanaman nilai-nilai kemandirian dan pengabdian kepada bangsa.
Sementara itu, LSM GMBI, melalui pembentukan Dewan Pimpinan Distrik Lamongan, bertujuan untuk menjalankan tugas organisasi secara efektif dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menjalankan program-program organisasi, membangun struktur yang kokoh, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. LSM GMBI memprioritaskan optimalisasi kinerja dan perannya dalam mendorong kemajuan serta pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur.
Harapannya, kehadiran LSM/Ormas seperti BRNR dan LSM GMBI di Kabupaten Lamongan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.