Kategori

Tanggal 10 November di Indonesia umumnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Namun, tanggal ini juga merupakan peringatan Hari GANEFO. Games of the New Emerging Forces (GANEFO) merupakan salah satu peristiwa di mana Indonesia berani menentang hegemoni Barat melalui olahraga. Konsepsi Politik Luar Negeri Sukarno Membahas GANEFO tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang melatarbelakanginya. Situasi dunia pada dekade 1960an diramaikan dengan negara-negara Barat melakukan dekolonisasi terhadap wilayah jajahannya. Akibatnya, banyak negara-negara di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaannya. Sayangnya, keadaan internasional pada masa itu masih berada dalam Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Negara-negara yang baru merdeka tadi berada dalam kontestasi perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan masing-masing memberikan bantuan luar negeri agar negara yang baru merdeka tersebut tidak jatuh dalam pengaruh rivalnya. Indonesia, sebagai negara yang menjalankan politik bebas aktif, turut terlibat dalam pusaran ini. Sukarno, yang anti terhadap neokolonialisme dan imperialisme, membawa Indonesia mendekat ke Blok Timur. Melalui pidatonya yang disampaikan di Konferensi Negara-Negara Non-Blok bulan September 1961 di Beograd, Sukarno membagi dua kekuatan dunia, yaitu OLDEFO dan NEFO. OLDEFO (Old Established Forces) merujuk kepada negara-negara yang sudah mapan, yang umumnya kapitalis dan pernah terlibat dalam praktik kolonialisme dan imperialisme. NEFO (New Emerging Forces) di sisi lain adalah negara-negara yang baru merdeka, non-imperialis, dan sosialis. Sukarno percaya bahwa OLDEFO adalah ancaman bagi keamanan dunia, karena negara-negara OLDEFO ingin menguasai negara-negara NEFO melalui rezim-rezim internasional yang berlaku saat itu. Karena itu, Sukarno memiliki gagasan agar negara-negara NEFO bisa saling bekerja sama dan bersatu, salah satunya dengan menggunakan olahraga (Mustikawati, 2020). Latar Belakang Penyelenggaraan GANEFO Olahraga idealnya harus netral dari politik. Namun pada kenyataannya, olahraga sering kali digunakan sebagai alat politik. Sukarno memanfaatkan hal ini karena menurutnya, olahraga dan politik adalah tak terpisahkan. Olahraga dalam hal ini menjadi perlawanan terhadap Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang melarang keikutsertaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Vietnam Utara dalam Olimpiade. Bahkan, Sukarno terang-terangan menyebut IOC sebagai antek kolonialisme dan imperialisme (Pauker, 1965). Sebagai balasan, Sukarno tidak mengundang Republik Tiongkok (Taiwan) dan Israel dalam gelaran Asian Games 1962 di Jakarta. Hal ini dikarenakan dengan mengundang dua negara tersebut akan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dan RRT, yang memiliki pandangan sama dengan Indonesia dalam menolak imperialisme Barat. Tindakan Sukarno yang tidak mengundang Taiwan dan Israel membuat murka Avery Brundage, Ketua IOC. Brundage mengancam akan menskorsing Indonesia dari Olimpiade yang akan datang. Ancaman tersebut tidak membuat Sukarno tunduk, tetapi malah meyakinkan Sukarno untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan IOC. Untuk menjaga eksistensi Indonesia, Sukarno juga memerintahkan agar diselenggarakan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) secepatnya. Menteri Olahraga waktu itu, Maladi, ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksanaan GANEFO. Sebelas negara diundang untuk menghadiri Konferensi Persiapan GANEFO yang diadakan di Jakarta pada 27-29 April 1962. Sebelas negara tersebut adalah: Kamboja, RRT, Guinea, Irak, Pakistan, Mali, Vietnam Utara, Republik Arab Bersatu, Uni Soviet, Ceylon, dan Yugoslavia. Dalam konferensi tersebut disepakati bahwa: (1) GANEFO didasarkan atas semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan Olimpiade; (2) GANEFO akan diselenggarakan di Jakarta pada pertengahan November 1963, dan; (3) GANEFO akan diselenggarakan tiap empat tahun sekali (Mustikawati, 2020). Sukarno membuat gestur jelas bahwa pelaksanaan GANEFO bertujuan sangat politis dan diarahkan kepada IOC yang dianggap antek Barat. IOC dan beberapa federasi olahraga internasional juga mengancam akan mengeluarkan keanggotaan negara yang terlibat dalam GANEFO. Meski demikian, ancaman tersebut tidak menyurutkan negara-negara untuk ikut serta dalam GANEFO. Pelaksanaan GANEFO GANEFO dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 22 November 1963 yang diikuti oleh 51 negara peserta dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Prosesi pembukaan dilakukan oleh Sukarno di depan 100.000 penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. 51 negara peserta GANEFO adalah: Afghanistan, Albania, Aljazair, Argentina, Belgia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burma, Kamboja, Cile, Ceylon, Kuba, Cekoslowakia, Korea Utara, Republik Dominika, Finlandia, Prancis, Jerman Timur, Guinea, Hungaria, Indonesia, Irak, Italia, Jepang, Laos, Lebanon, Meksiko, Mongolia, Maroko, Belanda, Nigeria, Pakistan, Palestina, RRT, Filipina, Polandia, Mali, Rumania, Arab Saudi, Senegal, Somalia, Suriah, Thailand, Tunisia, Uni Soviet, Vietnam Utara, Republik Arab Bersatu, Uruguay, Yugoslavia Untuk perolehan medali, Indonesia menempati posisi empat di bawah RRT, Uni Soviet, dan Republik Arab Bersatu, dengan total 81 medali yang terdiri dari 21 emas, 25 perak, dan 35 perunggu (Pauker, 1965). Arti Penting GANEFO bagi Indonesia dan Sukarno Bagi Sukarno, kesuksesan GANEFO turut menyukseskan tujuannya dalam membangun bangsa yang revolusioner melalui olahraga dan diplomasi. Skorsing IOC berhasil diubah menjadi sebuah kebanggaan. Terlebih, ikutnya negara-negara yang termasuk dalam OLDEFO, seperti Prancis, untuk berpartisipasi dalam GANEFO merupakan tamparan telak kepada IOC. Salah satu poin penting penyelenggaraan GANEFO adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan sesama negara peserta. Atlet-atlet Indonesia diundang untuk makan bersama dengan Presiden Sukarno, yang meminta kepada para atlet untuk tidak hanya menunjukkan kemampuan mereka, tetapi juga menjalin pertemanan dengan atlet negara lain. Karena itu, atas desakan negara-negara Timur Tengah dan Jepang, IOC kemudian mencabut skorsing Indonesia sehingga Indonesia bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 1964. Namun, Indonesia memilih untuk mengundurkan diri setelah permintaan untuk melibatkan atlet yang terlibat GANEFO ditolak oleh IOC. Suksesnya penyelenggaraan GANEFO merupakan bentuk keseriusan Sukarno untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor negara dunia ketiga. Selain itu, kesuksesan GANEFO juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang belum lama berdiri pun bisa menggebrak kekuatan yang lebih mapan dan kuat. Meski dikritik tidak kompetitif, namun Sukarno tidak ambil pusing karena telah menunjukkan sikap politisnya bahwa Indonesia akan selalu berpegang pada semangat anti-imperialisme dan kolonialisme.   Referensi: Mustikawati, R., 2020. The Games of the New Emerging Forces (GANEFO) 1963: The Olympics of the Left. International Journal of Culture and History, 6(2). Singapura: Macrothink Institute. Pauker, E.T., 1965. GANEFO I: Sports and Politics in Djakarta. Asian Survey, 5(4). Berkeley: University of California Press.Mohon kesediaannya meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner berikut agar kualitas konten materi menjadi lebih baik. Terima kasih.

Linimasa media sosial beberapa waktu silam sempat diramaikan dengan kabar mengenai perdebatan teritorial Pulau Pasir. Sebelumnya, Pemegang Mandat Hak Ulayat Laut Timor, Ferdi Tanoni, menyatakan bahwa Pulau Pasir adalah bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).Menurut Ferdi, bukti bahwa Pulau Pasir milik masyarakat adat NTT dapat dilihat dari ditemukannya berbagai artifak dan makam leluhur Rote.Sementara itu, warganet ramai memberikan reviu bintang 1 ke Pulau Pasir di Google Maps. Mayoritas warganet mengomentari bahwa Pulau Pasir adalah milik Indonesia dan menyuruh Australia untuk hengkang dari pulau tersebut.Buntut dari ramainya isu ini membuat Kementerian Luar Negeri melakukan klarifikasi terkait status Pulau Pasir. Melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, Kemenlu menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia.Kemenlu juga menyatakan bahwa dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1960, menegaskan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957 maupun dalam peta-peta yang dibuat setelahnya. Hal ini menarik untuk dijadikan pembahasan mengapa wilayah yang lebih dekat secara geografis dengan Indonesia, namun berada dalam wilayah administrasi negara lain.Sejarah Penentuan Batas Wilayah IndonesiaPenentuan batas wilayah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi internasional saat itu. Jepang yang menduduki Indonesia dan banyak wilayah di Asia Tenggara lainnya mulai terdesak. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh Jepang di Pasifik.Kekalahan tersebut membuat Perdana Menteri Jepang saat itu, Jenderal Koiso Kuniaki, membuat sebuah pernyataan. Pernyataan yang dikenal sebagai Janji Koiso tersebut berisikan tentang perjanjian bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia) di kemudian hari.Pernyataan tersebut tentunya dimaksudkan agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam peperangan mereka (Rohayuningsih, 2009). Untuk lebih memikat hati rakyat, Jepang mengizinkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan bendera Merah Putih dikibarkan bersama dengan bendera Jepang.Jepang juga membentuk Dokuritsu Junbi Chōsakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Shōwa, yang bertugas untuk mempersiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. BPUPK sendiri bersidang selama dua kali yakni pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama ini, lahir Pancasila yang digagas oleh Sukarno. Sidang kedua dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945 yang salah satunya membahas mengenai batas wilayah Indonesia merdeka.Dalam Risalah Sidang BPUPKI PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara, tercatat beberapa pandangan para anggota sidang mengenai penetapan batas wilayah negara, yakni:1.   Seluruh Hindia Belanda2.   Seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua. 3.   Seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo UtaraUsulan pertama ini diusulkan oleh Mohammad Hatta. Dalam argumennya, Papua adalah bangsa Melanesia sehingga berbeda dengan bangsa Indonesia. Hatta lebih menerima Malaya dan Borneo Utara karena didasarkan atas kesamaan budaya. Namun, tentu apabila rakyat di dua wilayah tersebut benar-benar menghendakinya.Usulan pertama didasarkan pada hukum internasional yang berlaku, yakni uti possidetis juris, yang mana digunakan untuk menentukan batas wilayah sebuah negara yang sebelumnya dijajah. Artinya, batas wilayah negara yang baru berdiri tersebut mengikuti batas wilayah ketika negara tersebut masih dijajah.Usulan kedua diusulkan oleh Mohammad Yamin. Dalam argumennya, Yamin menggunakan pendekatan budaya sebagai justifikasi masuknya wilayah Semenanjung Malaya sebagai bagian dari Indonesia.Sementara untuk Papua, Yamin menggunakan pendekatan sejarah yang mana Papua menjadi daerah perpindahan bangsa Indonesia (Wanderungsgebiet) yang sebagiannya pernah menjadi bagian dari Tidore-Halmahera. Selama seribu tahun ke belakang telah bersatu dengan tanah Maluku, sehingga menjadikan Papua juga sebagai bagian dari Indonesia.Usulan Yamin tersebut didukung oleh Sukarno. Menurutnya, dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca menyebutkan bahwa wilayah Kerajaan Majapahit turut mencapai Papua. Bahkan, Sukarno juga mengemukakan gagasan terkait Pan Indonesia yang turut mencakup Filipina, meski pada akhirnya Sukarno memilih untuk mengakui kedaulatan Filipina.Berdasarkan usulan-usulan yang ada, Ketua BPUPK, Radjiman Widyodiningrat, kemudian mengadakan voting untuk menentukan batas wilayah ketika Indonesia merdeka. Hasilnya, 39 dari 66 anggota setuju dengan usulan Yamin, bahwa Indonesia nantinya akan mencakup Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis hingga Papua. Meski hasil sidang BPUPK kedua memutuskan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda yang lebih luas, tetapi pada perkembangannya tidak jadi diterapkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno menemui Jenderal Terauchi Hisaichi untuk memberitahukan perkembangan dan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang mana wilayah Indonesia hanya sebatas eks-Hindia Belanda saja, tidak lebih.Berdasarkan kemufakatan para pendiri bangsa, wilayah Indonesia hanya terdiri dari eks-wilayah Hindia Belanda. Meski demikian, pada perkembangannya, wilayah-wilayah Indonesia mengalami pasang surut. Wilayah Indonesia bahkan baru mulai lengkap dengan wilayah eks-Hindia Belanda setelah hasil Pepera di Papua pada tahun 1969 memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia.Sebuah RenunganPara pendiri bangsa memiliki cita-cita besar untuk menyatukan seluruh Nusantara, namun sadar apabila keinginan untuk memperbesar wilayah benar-benar terlaksana, maka Indonesia tak ubahnya dengan negara-negara imperialis. Sebagai bangsa yang beradab, Indonesia menghormati hukum internasional yang berlaku dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa lebih memilih untuk membatasi ego dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional.Karena itu, patut disayangkan ketika warganet membombardir Pulau Pasir dengan reviu buruk kendati Indonesia sendiri menegaskan kedaulatan Australia atas wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya masyarakat Indonesia untuk belajar mengenai sejarahnya dan memiliki literasi digital, karena nasionalisme yang tidak dibarengi dengan literasi hanya akan memunculkan nasionalisme buta yang akan berdampak buruk pada citra Indonesia di mata dunia internasional.Referensi:Pramudyani, Y.D., 2022. Kemlu Tegaskan Pulau Pasir Bukan Milik Indonesia. ANTARA News. Tersedia di: https://www.antaranews.com/berita/3207273/kemlu-tegaskan-pulau-pasir-bukan-milik-indonesia (Diakses 29 Oktober 2022)Prastya,D., 2022. Warganet Indonesia Hujani Bintang 1 ke Ashmore Reef di Google Maps. Suara. Tersedia di: https://www.suara.com/tekno/2022/10/25/091637/warganet-indonesia-hujani-bintang-1-ke-ashmore-reef-di-google-maps (Diakses 29 Oktober 2022)  Rohayuningsih, H., 2009. Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Forum Ilmu Sosial, 36 (2).  Semarang: UNNES Press. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kerapatan Besar Pemuda (Kongres Pemuda I) yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Abdul Rahman, et al., 2008). Namun, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres, Muhammad Tabrani, tidak sepakat dengan Mohammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah dua tahun, para pemuda yang dimotori PPPI (Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia) mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI) Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java) Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) Bendahara : Amir Sjarifoeddin (Jong Bataks Bond) Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond) Pembantu II : R. Katjasoengkana (Pemoeda Indonesia) Pembantu III : R.C.L. Senduk (Jong Celebes) Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon) Pembantu V : Mohamad Rocjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi) Kongres Pemuda II dilangsungkan selama dua hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam tiga kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Mohammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan kepanduan bagi persatuan bangsa. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, yakni Indonesia Raya yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, putusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta, sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: Pertama Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia Kedua Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia Ketiga Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia Makna Sumpah Pemuda Tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Mengutip Mahda Ahdiyat dalam Gelombang Semangat Sumpah Pemuda (2021), masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut: Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.     Referensi: Abdul Rahman, M., Darmansyah, Suswadi, Wiyadi, S.S., Misman, 2008. Sumpah Pemuda: Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda. Ahdiyat, M., 2021. Gelombang Semangat Sumpah Pemuda. Dalam: Hayat, ed. 2021. Menggali Pondasi Karakter Bangsa dengan Semangat Sumpah Pemuda. Malang: Unisma Press.  Mohon kesediaannya meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner berikut agar kualitas konten materi menjadi lebih baik. Terima kasih.

Selayang Pandang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PembantuBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah  kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik  harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Demikian di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik / OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /OPD. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 dibentuk berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN No. 188/38/KEP/413.207/2022, yang bertugas : PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas : 1.    Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan  informasi;2.    Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;3.    Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;4.    Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;5.    Pengujian konsekuensi;6.    Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;7.    Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;8.    Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik, PPID Pembantu Bakesbangpol Kabupaten Lamongan memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan di Jalan Lamongrejo No. 92 Kabupaten Lamongan. Selain itu PPID Bakesbangpol Kabupaten Lamongan juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain sebagai berikut : Telepon : (0322) 321706 Email : bakesbangpol@lamongankab.go.id Lapor.go.id : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Facebook : Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Instagram : @bakesbangpollmg Website : www.lamongankab.go.id/bakesbang Youtube : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamongan LaporWBS  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Berikut ini adalah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan1. Paparan SAKIP : (2020, 2021)2. Paparan Proses Bisnis : (2020, 2021)3. Indikator Kerja Utama (IKU) : (2020, 2021)4. Indikator Kerja Individu (IKI) : (2020, 2021)