BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kategori berita

BAPENDA Kick Off SPPT PBB-P2 2022

Memasuki awal tahun 2022, Rabu (5/1) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ahmad Farikh memulai proses pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Kegiatan dimulai secara simbolik oleh Bupati Yuhronur Efendi menekan tombol cetak.Dalam sambutannya, Ahmad Farikh menyampaikan bahwa jumlah SPPT PBB-P2 yang akan dicetak pada tahun ini sebesar 822.743 lembar dengan total pajak 44,4 milyar rupiah, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 820.120 lembar dengan total 44,1 milyar rupiah.Realisasi PBB pada tahun 2021 sebesar 98,14 persen. Untuk PAD, ditargetkan pencapaiannya minimal 95 persen dari tahun 2021, dari angka perolehan PAD pada tahun 2020 yang baru mencapai 91,5 persen, sehingga secara umum dapat memperoleh pencapaian PAD sebesar 97,6 persen di tahun 2021, melebihi target yang diharapkan.Ditambahkannya, dari capaian 97,6 persen tersebut terdapat beberapa pajak dengan capaian di atas 100 persen, yakni pajak hotel, reklame, ABT (Air Bawah Tanah), PPJ (Pajak Penerangan Jalan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).Dalam kegiatan tersebut, Pak Yes menyampaikan kemudahan-kemudahan pembayaran di era digital. Beberapa bank seperti Bank Jatim, BNI, maupun Mandiri turut menfasilitasi kemudahan pembayaran pajak secara online. Sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja melalui aplikasi dan dimana saja melalui retail modern.

Selengkapnya
BI GANDENG BAPENDA DORONG PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH

Untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bank Indonesia menggandeng Badan Pendapatan (Bapenda) Lamongan dalam kegiatan Pengisian Laporan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di Meeting Room Sheraton Hotel,dihadiri 14 Bapenda kabupaten dibawah naungan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/12).Imam Subarkah, selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, berharap agar seluruh transaksi pemerintah daerah bisa melalui digital. Diharapkan transaksi digital ini dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi pembayaran pajak ataupun retribusi.Kepala Badan Pendapatan Daerah, Ahmad Farikh antusias dalam pengembangan digitalisasi transaksi. Dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Lamongan.

Selengkapnya
BAPENDA GANDENG BNI UNTUK DIGITALISASI PELAYANAN

Senin (27/9), Kepala Badan Pendapatan Lamongan, Ahmad Farikh menandatangani kerja sama dengan PT BNI yang diwakili Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jatim Budi Hanoto terkait penyediaan layanan pembayaran untuk pajak dan retribusi daerah.Berdasarkan indeks capaian ETPD (Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah) sebagai salah satu sarana menilai indicator level digitalisasi daerah, Lamongan memperoleh nilai 74,63 atau dapat dikatakan sebagai kategori maju dalam bidang digital, satu strip di level digitalisasi (level paling tinggi). Dengan kesepakatan tersebut diharapkan dapat mendorong digitalisasi pelayanan dengan pembayaran cashless melalui QRIS, ataupun internet banking ataupun mobile banking.

Selengkapnya
Lokakarya Penguatan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

USAID Economic Growth Support Activity (USAID UGSA) mengundang Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan mengikuti lokakarya dengan materi penguatan kebijakan dan startegi pengelolaan pendpatan asli daerah.Acara berlangsung pada tanggal 11 - 13 November 2021 bertempat di Hotel Santika Surabaya.

Selengkapnya
Berikan Pelayanan Prima, Lamongan Hadirkan Pembayaran Pajak Berbasis Digital

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan bersama Bank Mandiri bekerja sama dalam penyediaan pelayanan perbankan dalam rangka penerimaan pembayaran wajib pajak daerah melalui sistem digital. Tujuannya tentu untuk memberikan kemudahkan kepada masyarakat dalam membayar pajak khusunya pajak PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).Nota kesepahaman (MoU) kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Kepala Bapenda Moch Wahyudi dan CEO Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional VIII/Jawa 3, I Gede Raka Arimbawa yang diwakilkan Kepala Area Head Gresik, Riandodjo Tri Banto Juwono serta disaksikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Abdul Rouf,  Sekda Kab Lamongan Moh Nalikan, Transaction Banking Sales Manager Bank Mandiri Regional VIII Jawa 3, Yanuar, Poedji selaku Area Transaction Funding Manager dan Rahma selaku Branch Manager Bank Mandiri KCP Lamongan di Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, Senin (30/8).Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Lamongan 2021 sendiri menurut Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi mencapai 44,1 Milyar dan baru terealisasi 50,75 persennya.Melalui cara ini, Wahyudi berharap pelayanan pembayaran semakin dekat dan mudah untuk diakses masyarakat terutama dalam proses pembayaran PBB P2.“Potensi PBB Kabupaten Lamongan tahun 2021 mencapai 44,1 Milyar. Realiasai sampai bulan Agustus 2021 baru mencapai 22,3 Milyar atau 50,75 persen. Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah wajib pajak PBB P2 Yang jumlahnya mencapai 820.120 wajib pajak. Tentu dengan cara ini kita dapat mendekatkan pelayanan pada masyarakat, juga perbaikan administrasi dalam proses pembayaran PBB,”ungkap Wahyudi.Sementara itu, Kepala Area Head Gresik Bank Mandiri, Riandodjo Tri Banto Juwono mengungkapkan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan untuk turut serta memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan pembayaran pajak daerah yang dapat diakses melalui smartphone maupun mesin ATM yang tersebar diseluruh pelosok kecamatan.“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemkab Lamongan kepada Bank Mandiri untuk memberi kontribusi yang bermanfaat. seperti taglinenya #SpiritMembangunNegeri, dimana pada saat pandemi seperti sekarang ini kami dituntut untuk kreatif, salah satunya dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara online. Sehingga masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak dari smartphone maupun ATM bahkan dapat membayar lewat agen Mandiri yang tersebar dipelosok desa-desa,” tukasnya.

Selengkapnya
Bulan Panutan Pajak Gerakan Sadar Pajak 2021

Bupati Lamongan Fadeli secara langsung memberikan contoh kepada semua wajib pajak (WP) untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajak. Kemarin (4/1), secara bergantian dengan Wakil Bupati Kartika Hidayati serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Moh. Nalikan, melakukan pembayaran PBB-P2 di outlet yang disiapkan.“Kemarin kita launching gerakan sadar pajak yang bertepatan dengan bulan panutan pajak. Dan Pak Bupati secara langsung memberikan contoh untuk melakukan pembayaran pajak,” ujar Kepala Bapenda Lamongan Drs M. Wahyudi, MM.Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan wajib pajak dari berbagai sektor seperti KPP Pratama, KTM, Depot Asih, dan WBL. Wahyudi mengatakan, launching gerakan sadar pajak memberikan motivasi kepada semua wajib pajak agar lebih tertib, baik pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran. Gerakan sadar pajak ini bertujuan meningkatkan kesadaran semua orang maupun badan bahwasannya pajak itu memang kewajiban.Kegiatan ini juga dapat membantu memperoleh database WP yang lebih akurat, serta mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. “Pajak ini kewajiban, dan gerakan ini untuk menumbuhkan kesadaran WP untuk taat dalam pembayaran pajak,” ujarnya usai memberikan laporan dalam kegiatan Gerakan Sadar Pajak di Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan kemarin (4/2).Menurut dia, tahun lalu beberapa wajib pajak sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, beberapa juga masih manual. Namun, beruntung untuk realisasi tidak ada kendala.Saat ini, tim terus berusaha memetakan potensi pajak yang bisa menjadi pemasukan daerah. Data sekarang, jumlah obyek pajak PBB-P2 sebanyak 81.577 WP dengan target yang ditetapkan tahun ini Rp 43 miliar lebih.Pajak reklame dengan obyek pajak 992 WP, pajak air tanah 71 WP, pajak bersifat pelaporan 283 WP, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Pajak ini belum bisa dihitung jumlah obyek dan besaran ketetapannya karena menyesuaikan dengan jumlah hak peralihan di Lamongan.“Secara global target PAD kita tetapkan Rp 140 miliar. Tentunya dengan tetap memetakan potensi yang ada,” terangnya.Saat ini, lanjut dia, usaha meningkatkan pajak daerah terus dimaksimalkan. Salah satunya dengan mengembangkan potensi dari portal parkir, PBB-P2, pelayanan saat Minggu Ceria, dan tapping box. Sementara itu, Bupati Lamongan H Fadeli, S.H, MM menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan anggaran daerah. Kemampuan fiskal mengalami penurunan.Dana bagi hasil (DBH) dan dana perimbangan juga dikurangi karena refocusing. Sehingga pemasukan dari sektor pajak sangat membantu dalam hal pembangunan daerah. “Alhamdulillah pajak kita terpenuhi, terutama PBB-P2 kita memenuhi target. Meski situasinya pandemi, saya berterima kasih kepada WP. Semoga ke depan lebih baik, “harapnya.Menurut dia, petugas pajak mulai sekarang harus gerak cepat. Setelah SPT didistribusikan, sebaiknya terus melakukan pengecekan agar dana bisa dikelola dengan baik. Apalagi, sekarang momen awal tahun anggaran. Bupati meminta agar sosialisasi di kecamatan besar lebih dimaksimalkan lagi seperti Kecamatan Lamongan, Paciran, dan Ngimbang. “Kita maksimalkan semua sektor, pajak wisata, resto, dan mengoptimalkan portal parkir untuk menghilangkan kebocoran,” ujarnya.

Selengkapnya