BADAN PENDAPATAN DAERAH

Artikel Badan Pendapatan Daerah

Standar Operasional Dan Prosedur

Keputusan Kepala Bapenda Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten LamonganStandar Operasional dan Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Lampiran Standar Operasional dan Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Standar Operasional dan Prosedur Pajak ReklameLampiran Standar Operasional dan Prosedur Pajak ReklameStandar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanFlowchart Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Selengkapnya
Peraturan Pajak Lamongan

Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2019 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel & RestoranKeputusan Bupati Lamongan Tentang Pemberian Dispensasi PajakPeraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Perihal Tata Cara PemeriksaanPeraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dllPeraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati 16 Tahun 2019Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Perihal Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak DaerahPeraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)Surat Edaran Optimalisasi Pajak RestoranUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selengkapnya
Melihat informasi PBB Via Telegram

Cara Melihat Informasi PBB Via TelegramInstall telegram di ponsel android ataupun iOSKetik “pbb lamongan” di kolom pencarianPilih hasil “pbb lamongan botPilih mulai ulangTulis nomor NOPBot akan membalas info pajak NOP

Selengkapnya
Bulan Panutan Pajak Gerakan Sadar Pajak 2021

Bupati Lamongan Fadeli secara langsung memberikan contoh kepada semua wajib pajak (WP) untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajak. Kemarin (4/1), secara bergantian dengan Wakil Bupati Kartika Hidayati serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Moh. Nalikan, melakukan pembayaran PBB-P2 di outlet yang disiapkan.“Kemarin kita launching gerakan sadar pajak yang bertepatan dengan bulan panutan pajak. Dan Pak Bupati secara langsung memberikan contoh untuk melakukan pembayaran pajak,” ujar Kepala Bapenda Lamongan Drs M. Wahyudi, MM.Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan wajib pajak dari berbagai sektor seperti KPP Pratama, KTM, Depot Asih, dan WBL. Wahyudi mengatakan, launching gerakan sadar pajak memberikan motivasi kepada semua wajib pajak agar lebih tertib, baik pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran. Gerakan sadar pajak ini bertujuan meningkatkan kesadaran semua orang maupun badan bahwasannya pajak itu memang kewajiban.Kegiatan ini juga dapat membantu memperoleh database WP yang lebih akurat, serta mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. “Pajak ini kewajiban, dan gerakan ini untuk menumbuhkan kesadaran WP untuk taat dalam pembayaran pajak,” ujarnya usai memberikan laporan dalam kegiatan Gerakan Sadar Pajak di Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan kemarin (4/2).Menurut dia, tahun lalu beberapa wajib pajak sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, beberapa juga masih manual. Namun, beruntung untuk realisasi tidak ada kendala.Saat ini, tim terus berusaha memetakan potensi pajak yang bisa menjadi pemasukan daerah. Data sekarang, jumlah obyek pajak PBB-P2 sebanyak 81.577 WP dengan target yang ditetapkan tahun ini Rp 43 miliar lebih.Pajak reklame dengan obyek pajak 992 WP, pajak air tanah 71 WP, pajak bersifat pelaporan 283 WP, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Pajak ini belum bisa dihitung jumlah obyek dan besaran ketetapannya karena menyesuaikan dengan jumlah hak peralihan di Lamongan.“Secara global target PAD kita tetapkan Rp 140 miliar. Tentunya dengan tetap memetakan potensi yang ada,” terangnya.Saat ini, lanjut dia, usaha meningkatkan pajak daerah terus dimaksimalkan. Salah satunya dengan mengembangkan potensi dari portal parkir, PBB-P2, pelayanan saat Minggu Ceria, dan tapping box. Sementara itu, Bupati Lamongan H Fadeli, S.H, MM menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan anggaran daerah. Kemampuan fiskal mengalami penurunan.Dana bagi hasil (DBH) dan dana perimbangan juga dikurangi karena refocusing. Sehingga pemasukan dari sektor pajak sangat membantu dalam hal pembangunan daerah. “Alhamdulillah pajak kita terpenuhi, terutama PBB-P2 kita memenuhi target. Meski situasinya pandemi, saya berterima kasih kepada WP. Semoga ke depan lebih baik, “harapnya.Menurut dia, petugas pajak mulai sekarang harus gerak cepat. Setelah SPT didistribusikan, sebaiknya terus melakukan pengecekan agar dana bisa dikelola dengan baik. Apalagi, sekarang momen awal tahun anggaran. Bupati meminta agar sosialisasi di kecamatan besar lebih dimaksimalkan lagi seperti Kecamatan Lamongan, Paciran, dan Ngimbang. “Kita maksimalkan semua sektor, pajak wisata, resto, dan mengoptimalkan portal parkir untuk menghilangkan kebocoran,” ujarnya.

Selengkapnya