BADAN PENDAPATAN DAERAH

Artikel Badan Pendapatan Daerah

Berikan Pelayanan Prima, Lamongan Hadirkan Pembayaran Pajak Berbasis Digital

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan bersama Bank Mandiri bekerja sama dalam penyediaan pelayanan perbankan dalam rangka penerimaan pembayaran wajib pajak daerah melalui sistem digital. Tujuannya tentu untuk memberikan kemudahkan kepada masyarakat dalam membayar pajak khusunya pajak PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).Nota kesepahaman (MoU) kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Kepala Bapenda Moch Wahyudi dan CEO Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional VIII/Jawa 3, I Gede Raka Arimbawa yang diwakilkan Kepala Area Head Gresik, Riandodjo Tri Banto Juwono serta disaksikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Abdul Rouf,  Sekda Kab Lamongan Moh Nalikan, Transaction Banking Sales Manager Bank Mandiri Regional VIII Jawa 3, Yanuar, Poedji selaku Area Transaction Funding Manager dan Rahma selaku Branch Manager Bank Mandiri KCP Lamongan di Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, Senin (30/8).Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Lamongan 2021 sendiri menurut Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi mencapai 44,1 Milyar dan baru terealisasi 50,75 persennya.Melalui cara ini, Wahyudi berharap pelayanan pembayaran semakin dekat dan mudah untuk diakses masyarakat terutama dalam proses pembayaran PBB P2.“Potensi PBB Kabupaten Lamongan tahun 2021 mencapai 44,1 Milyar. Realiasai sampai bulan Agustus 2021 baru mencapai 22,3 Milyar atau 50,75 persen. Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah wajib pajak PBB P2 Yang jumlahnya mencapai 820.120 wajib pajak. Tentu dengan cara ini kita dapat mendekatkan pelayanan pada masyarakat, juga perbaikan administrasi dalam proses pembayaran PBB,”ungkap Wahyudi.Sementara itu, Kepala Area Head Gresik Bank Mandiri, Riandodjo Tri Banto Juwono mengungkapkan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan untuk turut serta memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan pembayaran pajak daerah yang dapat diakses melalui smartphone maupun mesin ATM yang tersebar diseluruh pelosok kecamatan.“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemkab Lamongan kepada Bank Mandiri untuk memberi kontribusi yang bermanfaat. seperti taglinenya #SpiritMembangunNegeri, dimana pada saat pandemi seperti sekarang ini kami dituntut untuk kreatif, salah satunya dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara online. Sehingga masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak dari smartphone maupun ATM bahkan dapat membayar lewat agen Mandiri yang tersebar dipelosok desa-desa,” tukasnya.

Selengkapnya
Standar Operasional Dan Prosedur

Keputusan Kepala Bapenda Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten LamonganStandar Operasional dan Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Lampiran Standar Operasional dan Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Standar Operasional dan Prosedur Pajak ReklameLampiran Standar Operasional dan Prosedur Pajak ReklameStandar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanFlowchart Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Selengkapnya
Peraturan Pajak Lamongan

Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2019 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel & RestoranKeputusan Bupati Lamongan Tentang Pemberian Dispensasi PajakPeraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Perihal Tata Cara PemeriksaanPeraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dllPeraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati 16 Tahun 2019Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Perihal Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak DaerahPeraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)Surat Edaran Optimalisasi Pajak RestoranUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selengkapnya
Melihat informasi PBB Via Telegram

Cara Melihat Informasi PBB Via TelegramInstall telegram di ponsel android ataupun iOSKetik “pbb lamongan” di kolom pencarianPilih hasil “pbb lamongan botPilih mulai ulangTulis nomor NOPBot akan membalas info pajak NOP

Selengkapnya