Arsip Artikel
Sampaikan Hasil RB, Pak Yes Perintahkan Perbaiki Isu Permasalahan Strategis
Reformasi Birokrasi (RB) bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat, tapi juga menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan sebagai bentuk tekad merubah pola pikir menjadi birokrasi yang melayani, salah satunya dengan evaluasi kinerja.Guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021, Pemkab Lamongan melaksanakan penyampaian hasil pelaksanaan RB serta sosialisasi core values dan employer branding di Ruang Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan, Kamis (3/2). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun komitmen seluruh kepala perangkat daerah di Lamongan untuk meningkatkan kinerja pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2022.Diungkapkan Pak Yes, masih terdapat beberapa isu permasalahan strategis yang harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Permasalahan tersebut yakni birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, birokrasi yang belum efektif dan efisien, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung pelayanan yang belum merata, juga kualitas indeks profesionalisme ASN yang masih rendah.“Penyelesaian masalah ini akan dilaksanakan agenda reformasi birokrasi terutama delapan area perubahan. Telah dibuat road map reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026,dengan tiga quick wins sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih baik, yakni dengan peningkatan akuntabilitas, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Pak Yes.Ditambahkan Pak Yes, bahwa nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Lamongan tahun 2021 adalah 95,3 (peringkat 7 nasional dan tertinggi di Jatim), memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan, nilai survey penilaian integritas 78,83 (peringkat 46 nasional dan nomor 5 Jatim), predikat Sakip A (81.30) tahun 2020, predikat dan nilai RB 66,30 (B) pada 2020, pengendalian gratifikasi tahun 2020 memperoleh nilai 95 (peringkat 28 nasional dan 3 Jatim), telah mengusulkan 56 unit Zona Integritas (ZI) dengan 46 unit kerja WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan 10 WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 95,6 persen, dan memperoleh penghargaan ombudsman.“Poin pentingnya adalah bagaimana kita berintegrasi, ini harus terus kita bina, sehingga secara esensial perubahan reformasi birokrasi, Lamongan Zona Integritas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harapan kedepannya kita harus bisa mewujudkan harapan masyarakat, seluruh unit kerja juga saya harap turut berperan aktif,” imbuhnya.Pada kesempatan tersebut, Bupati Yes juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja tahun 2022 dengan seluruh kepala perangkat daerah; penandatangan pakta integritas; menyerahkan evaluasi kerja dengan kategori baik sebanyak 28 OPD dan 11 kecamatan serta kategori cukup sebanyak 10 OPD dan 16 kecamatan; menyerahkan penghargaan Sakip berpredikat AA pada Dinas Perikanan, Inspektorat, dan kecamatan Lamongan, 55 Sakip predikat A, dan 7 predikat BB; juga memberikan apresiasi pembangunan ZI.Hadir pula dalam acara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono untuk menyampaikan materi tentang kiat sukses mencapai WBBM dan mempertahankan Opini WTP, juga secara daring Kepala Biro Organisasi Ramliyanto untuk menyampaikan materi tentang sosialisai core values (ASN Berakhlak) dan employer branding (Bangga Melayani Bangsa).
Selengkapnya
Sukses Percepatan PTSL, Lamongan Deklarasikan Desa Lengkap Terbanyak se-Indonesia
Sukses pelaksanaan PTSL, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berhasil memperoleh penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atas dukungan dan hibah sarana penunjang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Lamongan tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil BPN (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional) Jawa Timur, Johanar di Pendopo Lokatantra Lamongan, Rabu (2/2).Keberhasilan Lamongan menjadi Kabupaten dengan total sertifikat terukur paling banyak di Jawa Timur dan nomor 2 se-Indonesia dengan jumlah 118.305 bidang ini, merupakan kesuksesan yang luar biasa. Selain itu, Lamongan juga menjadi kabupaten dengan DDL (Deklarasi Desa Lengkap) terbanyak se-Indonesia.Diungkapkan Kakanwil BPN Jatim Johanar, menjadikan DDL terbanyak merupakan suatu persoalan yang tidak mudah. Dengan adanya DDL maka diungkapkan Johanar sudah tidak ada ketumpang-tindihan antar bidang tanah dalam suatu desa."DDL terbanyak itu tidak mudah, jadi atas bantuan bapak/ibu semuanya akhirnya Lamongan nomor 1 se-Indonesia. Saya mohon kepada Pak Bupati agar DDL di Lamongan ini nanti berbasis bidang. Nanti kalau DDL berbasis bidang, ini adalah sudah sempurna," ucapnya.Selain itu dikatakan Johanar, BPN Jatim telah mengajukan agar desa yang sudah deklarasi di Jawa Timur untuk memiliki hukum yang berbeda dari desa lainnya, yakni berhukum positif. Dengan demikian, tanah yang telah bersertifikat sudah memiliki hukum yang kuat dan tidak bisa diganggu gugat."Sekarang di Indonesia hukumnya masih negatif bertendensi positif, jadi di sertifikat tanah masih bisa digugat. Pada saat Rakorpim di bulan Desember kemarin, Jawa Timur kami mengusulkan desa yang sudah lengkap sudah berhukum positif," tambahnya.Sukses percepatan PTSL dan DDL terbanyak, Bupati Yes sangat berterimakasih dengan kerjasama dari semua pihak di Kabupaten Lamongan. Menurutnya percepatan PTSL ini sangat membantu masyarakat dalam proses legalisasi aset yang dimiliki."Alhamdulillah dengan hubungan yang baik ini membawakan hasil yang luar biasa, bahwa Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten terbaik se-indonesia. Masyarakat sangat senang menerima sertifikat yang telah kita berikan, dengan demikian legalisasi atas aset yang dimiliki akan lebih mudah, dan tentunya dapat menghindari sengketa. Terima kasih atas kerjasamanya dari forkopimda dan semua pihak, sehingga kita bisa mensukseskan pelaksanaan PTSL di Lamongan tahun 2021, semoga ini berlanjut di tahun 2022," kata Pak Yes.PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Program yang mulai dijalankan sejak tahun 2017 ini memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat, sehingga dapat menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.Dilaporkan oleh Kepala Kantor BPN Lamongan Eko Jauhari bahwa target program pengukuran tahun 2021 di Lamongan adalah 103.300 bidang, yang menghasilkan produk sertifikat sejumlah 104.943 bidang dan produk K3 (peta bidang tanah) 14.363 bidang, dengan total sertifikat yang sudah terukur sejumlah 118.305 bidang. Produk sertifikat serta DDL (100 desa) terbanyak nasional.Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU tentang percepatan dan suksesi ptsl Tahun 2022 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dengan PolresLamongan, Kondim 0812 Lamongan, dan Kejaksaan Negeri Lamongan.
Selengkapnya
Temui Pendemo, Bupati Yes Telepon Dirjen di KKP
Desakan petani Lamongan agar pemerintah mengembalikan lagi subsidi pupuk bagi petani tambak bergulir kembali. Meski kebijakan pengembalian subsidi pupuk ini berada pada wewenang Pemerintah Pusat, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tak tinggal diam. Beliau melakukan berbagai upaya agar petani ikan budidaya masih tetap bisa mendapat alokasi pupuk bersubsidi.Saat menemui perwakilan pendemo di Ruang Pertemuan Ronggohadi, Rabu (2/2) Bupati Yes menghubungi langsung Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dr. TB. Haeru Rahayu melalui saluran telepon yang di loudspeaker sehingga bisa didengarkan oleh perwakilan pendemo.Dalam penjelasannya, Haeru Rahayu menyatakan akan berusaha mengembalikan lagi pupuk subsidi bagi para petani ikan budidaya yang sebelumnya telah dihapus. Dimana pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pengembalian subsidi pupuk ini.“Kami memohon maaf atas berbagai kemungkinan ini, terkait dengan aspirasi teman-teman untuk mendapat pupuk subsidi kami telah dikoordinasikan dengan beberapa pihak. Saya telah berkoordinasi dengan Dirjen Sarpras Kementan dan direktur. Saya juga sudah berkomunikasi dengan direktur pupuknya. Memang teman-teman di Kementan juga ingin membantu,” ungkap Haeru Rahayu dalam percakapannya.Selain berkoordinasi dengan Kementrian Pertanian, Haeru Rahayu mengungkapkan bahwa telah mengkomunikasikan kebijakan ini kepada Kementrian Perekonomian agar KKP diberi alokasi dana untuk tetap memberi subsidi pupuk kepada para petani.“Kami juga berkoordinasi dengan Komisi VI membahas agar petani ikan budidaya ini bisa mendapatkan haknya kembali. Bahkan tadi pagi saya juga telepon dengan Deputi Perekonomian, saya menyampaikan agar teman-teman di KKP agar tetap diberi alokasi dana untuk pupuk subsidi,” imbuh Haeru Rahayu.Menanggapi apa yang telah disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya Haeru, Bupati Yes siap melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memperjuangkan adanya pupuk subsidi untuk petani tambak Lamongan.Selain menemui perwakilan pendemo, Bupati Yes juga menemui langsung pendemo di halaman Kantor Pemda Lamongan untuk menyampaikan hasil koordinasi dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dr. TB. Haeru Rahayu.Secara terpisah Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arif Bakhtiar mengungkapkan, Pemkab Lamongan sebenarnya telah mengantisipasi kelangkaan pupuk subsidi di sektor perikanan budidaya sejak terbitnya Permentan No. 41 Tahun 2021 yang tidak mencantumkan alokasi pupuk subsidi bagi sektor perikanan.Dijelaskan Arif, pada tanggal 29 November dan 7 Desember 2021 Pemkab Lamongan melalui melalui Dinas Perikanan bahkan mengadakan rapat koordinasi membahas strategi antisipasi kelangkaan pupuk sektor perikanan di Tahun 2022 dengan mengundang Distributor Pupuk, Camat di 11 Kecamatan, perwakilan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Kepala Desa, Perwakilan Kios Pupuk, Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Lamongan-Gresik, dan Perwakilan Penyuluh Perikanan yang akhirnya menghasilkan tiga kesepakatan bersama.“Dari rakor tersebut dihasilkan tiga kesepakatan yakni percepatan penyerapan sisa alokasi pupuk bersubsidi jenis SP-36 Tahun 2021 yang dipergunakan di sektor perikanan. Distributor berkomitmen untuk segera menyalurkan sisa kuota pupuk SP-36 Tahun 2021 kepada kios pupuk sesuai dengan permintaan pembudidaya perikanan dan Usulan kuota alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan tahun 2022 akan difasilitasi oleh Anggota DPR RI Komisi VI untuk diteruskan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan RI,” jelas Arif Bakhtiar.Tak cukup disitu, setahun kemudian tepatnya pada tanggal 15 Januari 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan telah mengirimkan data kebutuhan pupuk bersubsidi sektor perikanan kepada Direktorat Jendral Perikanan Budidaya KKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dan masih di bulan yang sama, pada 27 Januari 2022 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan menemui Bapak Dirjen Perikanan Budidaya KKP di Hotel Alana Yogyakarta dalam rangka koordinasi dan menyampaikan aspirasi pembudidaya ikan di Kabupaten Lamongan.“Disitu Bapak Dirjen PB KKP menyampaikan bahwa Ditjen PB KKP belum dapat alokasi anggaran pengadaan pupuk bersubsidi sektor perikanan dan aspirasi ini akan dibawa ke forum RDP dengan komisi IV DPR RI, Kemetrian Pertanian dan Kementrian Keuangan yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2022,” imbuhnya.Menurut data ERDKK kebutuhan pupuk perikanan Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan sejumlah 38.395.501 kg urea, 24.895.308 kg SP-36, 1.424.054 kg NPK dan 5.077.438 kg pupuk organic yang tersebar di 16 kecamatan dengan luas lahan 20.416,48 Ha.
Selengkapnya
Forum Konsultasi Publik, Kontribusi Bersama untuk Perencanaan Lamongan 2023
Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini adalah Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Lamongan melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023, Senin (31/1) di Ruang Pertemuan Gajah Mada Setda Lamongan.Hadir membuka acara, Sekda Lamongan Moh. Nalikan mengungkapkan bahwa forum ini merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat, dan berbagai stakeholder Lamongan dalam penyusunan rencana kerja Kabupaten Lamongan.“Kami sangat mengharapkan saran dan masukan, hal-hal baru, dan inovasi untuk pencapaian target pada RPJMD Tahun 2021-2026. Forum ini merupakan partisipasi kita, untuk memberikan kontribusi untuk perencanaan tahun 2023 agar mampu menjawab keinginan serta kebutuhan masyarakat Lamongan,” terangnya.Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Lamongan Anis Kartika Yes yang juga turut hadir dalam forum menyatakan kesiapannya untuk turut serta dilibatkan dalam setiap progam pemerintah. “OPD yang mempunyai program keterlibatan dengan masyarakat, kami mohon untuk dilibatkan. PKK Kabupaten Lamongan siap turut serta sebagai mitra pemerintah,” ungkapnya.Kepala Bappelitbangda Lamongan Suyatmoko mengungkapkan 11 program prioritas Kabupaten Lamongan pada tahun 2023. Hal tersebut meliputi, pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang sejahtera (Perintis), Lamongan sehat, Young Entrepreneur Success (YES), Jalan Mantap dan Alus (Jamula), Lumbung Pangan Lamongan, UMKM, Pemda dan Olahraga, Gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi (Rama Sinta), Yakin Semua Sejahtera (YES), 100 persen pelayanan publik berkualitas, dan desa berjaya.“Konsultasi publik ini guna memberikan masukan dan saran terhadap beberapa program yang telah disepakati,” ucap Suyatmoko.Sementara itu, terkait proyeksi fiskal tahun 2023 Plt. Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lamongan Heri Pranoto berharap tahun ini tidak terjadi refocusing, sehingga semua program yang diharapkan dapat terlaksana. “Mudah-mudahan tidak ada tanda-tanda refocusing di tahun 2022. Semoga apa yang menjadi usulan program dengan kekuatan fiskal yang ada bisa terlaksana keseluruhannya,” tambahnya.
Selengkapnya
Ombudsman RI : Pelayanan Publik Lamongan Berpredikat Tinggi
Ombudsman Republik Indonesia menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kepada Kabupaten Lamongan untuk kategori pemerintah daerah. Standar pelayanan publik yang diperoleh Kabupaten Lamongan masuk pada zona hijau (tinggi) dengan nilai kepatuhan 83,13.Penghargaan tersebut diterima Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Surabaya, Senin (31/1).Acara yang digelar Ombudsman, selaku lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan pelayanan publiknya.Penganugerahan predikat kepatuhan tinggi tahun 2021 dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik pada kementrian, lembaga dan pemerintah kabupaten/kota terhadap UU nomor 25 tahun 2009 dengan tujuan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi.Kabupaten Lamongan sendiri memperoleh predikat ini dalam sembilan variable penilaian yakni standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi, misi dan motto pelayanan serta kelengkapan atribut pegawai.Lima unit pelayanan publik yang disurvey yakni, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Puskesmas Turi.“Terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah mendapat nilai hijau hasil penilaian pelayanan publik oleh tim Ombudsman. Ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan sudah semakin baik. Karena Ombudsman saat menilai dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya,” Ungkap Bupati Yes.Tentu dari hasil penilaian tersebut, lanjut Bupati Yes ada beberapa masukan dan koreksi dari Ombudsman yang harus tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Terutama terkait standar pelayanan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan.“Saya akan terus memantau secara langsung peningkatan kualitas pelayanan, sehingga konsistensi pelayanan yang sudah dilakukan semakin baik. Kedepan standar pelayanan kami harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar semakin prima, Pemkab Lamongan akan menyatukan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik, pendampingan pada unit pelayanan publik yang diusulkan zona integritas menuju WBK/WBBM serta evaluasi dan monitoring secara berkala yang dipimpin langsung Bupati Yes.
Selengkapnya
Ajak Konsisten Cek Peralatan Kerja BPBD, Pak Yes Analogikan Sebagaimana Merawat Istri
Seperti yang direncanakan oleh Bupati Lamongan yang kerap dipanggil Pak Yes, guna mendorong kesiapan ASN dalam menghadapi tugas sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan tugasnya, secara bergilir beliau akan hadir untuk melakukan apel di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Lamongan. Kali ini, Senin (31/1) Pak Yes memimpin secara langsung apel pagi di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Lamongan didampingi oleh Wabup Abdul Rouf.Pada kesempatan tersebut, Pak Yes menghimbau agar BPBD terus hadir ditengah-tengah masyarakat, kembali mengaktifkan posko 24 jam tanggap bencana, juga yang paling penting adalah melaksanakan perencanaan dalam penyelesaian bencana dengan lebih baik lagi. Selain itu juga, menurut beliau konsolidasi serta penguatan tim harus terus dilakukan.“Konsolidasi, kekuatan tim di BPBD ini juga terus diperkuat, tidak hanya persoalan SDM-nya saja, tapi juga peralatan-peralatan yang mendukungnya. Saya berulang-ulang, sering datang, untuk apa? Untuk mengecek dan melihat peralatan-peralatan ini, jangan sampai ketika terjadi bencana peralatannya tidak bisa dipakai,” ucap Pak Yes.Mencontoh dari berbagai senjata militer yang setiap hari dilakukan pengecekan, Pak Yes mengajak dalam memperlakukan peralatan kerja yang digunakan BPBD untuk terjun ke lapangan sebagaimana memperlakukan istri.“Terus dicek, dilihat. Contoh dalam bidang militer, senjata itu pagi-pagi sudah dibersihkan, diuji coba, diperlakukan sebagaimana istrinya. Sama dengan kita, BPBD ini peralatan yang digunakan untuk terjun ke lapangan ini adalah sama dengan istri. Harus kita rawat, dibersihkan, jangan sampai berdebu atau bahkan tidak siap untuk digunakan,” tambahnya.Tidak hanya mengajak merawat peralatan kerja dengan baik, Pak Yes juga mengajak untuk BPBD terus hadir di tengah masyarakat, juga melaksanakan tugas yang telah dicanangkan dan direncanakan dengan baik, jangan sampai ada staf yang kemudian tidak memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi pekerjaannya.“Terima kasih atas partisipasi BPBD dengan hadir memberikan bantuan baik barang maupun transportasi ketika banjir, ketika covid-19. Mari terus kita tingkatkan konsolidasi kita, kekuatan kita, sehingga kehadiran BPBD semakin dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Pak Yes.
Selengkapnya