Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2023 :NODOKUMENDOWNLOAD1.RENSTRA 2021 - 2026KLIK DISINI2.IKU 2023KLIK DISINI3.IKI 2023KLIK DISINI4.PERJANJIAN KINERJA KLIK DISINI5.RENCANA AKSI KLIK DISINI6.PROSES BISNISKLIK DISINI7.POHON KINERJAKLIK DISINI8.LKjIP KLIK DISINI9.RENCANA KERJAKLIK DISINI10.LAPORAN KINERJA TRIBULAN IKLIK DISINI11.LAPORAN KINERJA TRIBULAN IIKLIK DISINI12.RKA KLIK DISINI13.DPAKLIK DISINI