BAGIAN KERJASAMA
  1. Home
  2. Kategori
  3. berita

Kategori berita

SINERGI ANTARA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Senin, 07 Agustus 2023Dalam rangka menyinergikan program Pengadilan Agama Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, maka dilaksanakan kerja sama antara Pengadilan Agama Lamongan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Kerja sama yang dituangkan dalam naskah kerja sama berupa Kesepakatan Bersama sekaligus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.#bagiankerjasamasetdakablamongan#bakersteam#pemkablamongan#penandatanganankerjasama

Selengkapnya
Penandatanganan MoU antara Pemkab Lamongan dan Kejari Lamongan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Lamongan - Selasa (31 Januari 2022)Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan tentang Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan upaya preventif dengan melalui jalur datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selengkapnya
Bimbingan Teknis "Penyusunan Naskah Kerja Sama"

Lamongan - Kamis (06 Oktober 2022)Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mengadakan acara Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama, dengan mengundang seluruh pejabat yang menangani Kerja Sama dan acara dibuka langsung oleh bapak Drs. Moh. Nalikan, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan,  dengan menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.Maksud dan Tujuan diadakannya Bimbingan Teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis terkait penyusunan Kerja Sama Daerah dengan tujuan bagaimana Kerja Sama Daerah bisa terlaksana dg baik, benar, efektif, efisien dan menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Selengkapnya