SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

Terkait Masalah Banjir yang ada di Lamongan Komisi C DPRD Kab. Lamongan Berkoordinasi Dengan BBWAS Bengawan Solo

Bengawan jero merupakan daerah yang sering terdampak banjir musiman, sistem drainase bengawan jero sangat tergantung dengan elevasi muka air di bengawan solo. sampai saat ini, pengaturan muka air bengawan solo di hilir bendungan gerak babat belum terlaksana sesuai rencana terkait kendala penyelesaian jabung ring dike.“Bengawan jero mempunyai permasalahan yang harus di hadapi yaitu Kapasitas  sungai relative kecil, pemanfaatan air pada kali Blawi, alih fungsi tampungan, pola  operasi penutupan pintu pengatur pasang surut di kabupaten gresik, limpasan debit dari anak-anak sungai, pengeluaran air di suice tambakombo, pompa air yang diperlukan” kata salah satu anggota Komisi C DPRD Kab. Lamongan.BBWS Bengawan Solo sudah mempunyai Konsep Penanganan  jangka pendek dan jangka panjang yaitu jangka pendek meliputi living harmony with the flood, peran serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, perbaikan pola tata tanam, peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga sungai, konservasi DAS kali blawi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan da evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA di DAS kali Blawi.Jangka panjang meliputi mengoptimalkan Program BMCM (Blawi-Malang-Corong-Mireng), meningkatkan Kapasitas tampungan kali Blawi dengan melakukan normalisasi di kali Blawi, Laideng Wedung, Oxbbow plalangan dan Oxbow Bonsari untuk dijadikan long-storage, mengoptimalkan fungsi pengendali banjir sluice kuro sebagai outlet dengan mengatur pola operasi berdasarkan  beda tinggi muka air kali blawi dan bengawan soloMengalirkan aliran air dari kali blawi ke kali corong dengan pertimbangan tinggi muka air kali corong lebih rendah dari pada kali bengawan solo, dan merealisasikan Program DKWM (Dinoyo-Keputran-Wangen-Manyar).BBWS bengawan Solo juga sudah meninjau langsung ke lapangan pada 12 Januari 2022 dengan Dinas PU SDA Kab. Lamongan dan BAPPEDA Kab. Lamongan untuk melihat situasi banjir yang berada di bengawan jero deng dalih terdapat 2 alternatif penggunaan pompa di pintu air kero yaitu Pompa sistem pump gate dengan kapasitas sebesar 10 m3/dtk dan pompa submersible dengan kapasitas sebesar 10 m3/dtk.Dari permasalahan di kabupaten lamongan BBWS meminta “agar menggunakan pompa dengan sistem pompa gate karena  dikarenakan Stabilitas dan geometri struktur bangunan eksiting perlu untuk dikaji untuk memastikan keamanan bangunan apabila akan dilakukan instalasi  Pump gate dan pemasangan Pump gate pada perinsipnya adalah mengganti pintu air eksiting dengan pintu yang dilengkapi pompa”

Selengkapnya
Banjir dilamongan tak kunjung surut PC PMII menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD dan PEMKAB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan bersama warga menggelar aksi demo di depan gedung Pemkab Lamongan, Rabu, 23 Februari 2022Saat melakukan orasi, pendemo menuntut Pemkab Lamongan segera menuntaskan masalah banjir akibat luapan air sungai Bengawan Jero yang sudah merendam enam kecamatan di Kabupaten Lamongan selama kurang lebih tiga bulanSesegera mungkin menyelesaikan master plan tata kelola air, rehabilitasi DAS, memberikan ganti rugi bagi warga terdampak, dan mengembalikan fungsi waduk serta rawa," kata salah satu pendemoSementara itu, Ketua Komisi C DPRD Lamongan Baharuddin menyampaikan jika seluruh elemen sudah berupaya dalam penanggulangan banjir dan telah diadakan rapat terbatas dengan BBWS Bengawan Solo. “Sesuai tupoksi saya, yakni mengawal tuntuntan demonstaran dan memberi solusi terbaik," katanya.

Selengkapnya
Tolak Pupuk Subsidi dihapus, Petani Tambak Lamongan Gelar Aksi Unjukrasa

Ribuan petani tambak di Lamongan ini memulai aksinya dari GOR Lamongan yang kemudian melanjutkan dengan aksi longmarch menuju gedung DPRD Lamongan. Ribuan petani tambak ini hanya sebentar menyuarakan aspirasi mereka di DPRD LamonganTuntutan kita hanya satu, sediakan pupuk bersubsidi untuk petani tambak," kata Yusuf Fadli, salah seorang korlap aksi petani tambak, Rabu (2/2/2022).Usai menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Lamongan, ribuan petani tambak Lamongan ini melanjutkan aksinya di depan kantor Pemkab Lamongan. petani tambak tetap dengan tuntutan mereka agar pemerintah menyediakan subsidi pupuk untuk petani tambakribuan petani ini secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka. Kebijakan pemerintah yang menghapus pupuk bersubsidi untuk petani tambak yang akan berdampak langsung dengan kehidupan petani tambak di Lamongan karena produksi ikan berkurang,Layaknya aksi, ribuan petani ini juga membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Perwakilan massa kemudian diterima Bupati Lamongan Yuhronur di lantai 3 gedung Pemkab Lamongan, perwakilan massa bergantian menyampaikan semua keinginannya. Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini, sejatinya sejak November 2021 pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan berulang kali berkirim surat ke Dirjen Perikanan Budidaya KKP.Di hadapan perwakilan massa, Pak Yes juga berkomunikasi dengan Dirjen Perikanan Budidaya KKP melalui ponselnya. Saat itu, Dirjen menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya dengan pihak terkait."Saya sampaikan bahwa petambak budi daya bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi," kata Dirjen melalui ponselnya.Usai berdialog dengan perwakilan massa, Pak Yes kemudian bersama-sama menemui ribuan massa petani tambak yang menunggu di depan kantor Pemkab Lamongan. Bupati berjanji akan mendampingi perwakilan petani tambak untuk bertemu wakil rakyat di DPR RI yakni Panja.

Selengkapnya
KOMISI B DPRD KABUPATEN LAMONGAN BERTINDAK TEGAS DALAM PENANGANAN KELANGKAAN MINYAK GORENG DAN GULA

LAMONGAN – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan bertindak tegas dalam kelangkaan minyak goreng, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait di Ruang rapat Banggar. Kondisi kosongnya minyak goreng bersubsidi ini dinilai sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Karena dengan kondisi itu, otomatis harga akan terus melambung tinggi. Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan akan mendesak, agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera  melakukan sidak Pasar Tradisional / Pasar Modern dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan penimbunan minyak goreng di Lamongan. "Kami akan meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada bulan Februari ini agar segera melakukan operasi pasar serta dengan menyediakan kebutuhan minyak goreng dan gula," katanya.Selain itu, Anshori juga menambahkan, bahwa ia akan meminta kepada Dinas terkait dan Distributor untuk melakukan koordinasi untuk mempercepat pengiriman dan menambah kuota minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Lamongan. 

Selengkapnya
KOMISI B DPRD KABUPATEN LAMONGAN, SIDAK KELANGKAAN MINYAK GORENG

LAMONGAN – Untuk Mengantisipasi Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan kembali melakukan sidak di berbagai pasar Tradisional / pasar Modern yang ada di Lamongan. Dalam sidak ini Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan turut hadir mengundang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan agar masyarakat Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam pembelian Minyak Goreng yang dibutuhkan masyarakat. “Harga murah ini menyebabkan minyak goreng terbatas / stok menipis, sehingga tiap pasar tradisional / pasar modern menerapkan pembelian minyak goreng dibatasi dalam jumlah banyak,”Noor Fatonah selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan. 

Selengkapnya
PIMPINAN DPRD STUDY BANDING TERKAIT SOSIALISASI DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan melakukan Koordinasi / Konsultasi di DPRD kabupaten Sukoharjo. Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD ini bertujuan untuk mendalami ilmu terkait tugas dan Fungsi Pimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat Lamongan yang sejahtera. Pimpinan DPRD juga mengupayakan untuk menambah kegiatan sosialisasi dengan masyarakat. Kegiatan sosialisasi DPRD yang di kenal dengan sebutan SOSIS memiliki perbedaan di tiap Daerah sehingga, pimpinan DPRD ingin mengetahui perbedaan yang di miliki DPRD lain. Sedangkan DPRD Kabupaten Sukoharjo SOSIS di laksanakan oleh OPD dan DPRD Kabupaten Sukoharjo diundang sebagai narasumber,”jelas Retno Wardhani, selaku Wakil ketua I DPRD kabupaten Lamongan.”

Selengkapnya