SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

BLK (BALAI LATIHAN KERJA) HARUS BISA MENGURANGI PENGANGGURAN

LAMONGAN, Pemerintah kabupaten Lamongan bertekad untuk terus berbenah dalam membangun Sumber Daya Manusia, salah satunya menyiapkan tenaga kerja terlatih terutama dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia yang ada  di kabupaten Lamongan secara khusus dan bangsa Indonesia pada umumnya. Maka kami Pemerintah saat ini berusaha mengoptimalkan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membantu menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang siap pakai, kata  Bupati Lamongan H. Fadeli saat membuka BLK pada Selasa (15/3). hadir dalam acara pembukaan ini mendampingi Bupati Fadeli, Wakil Bupati Dra Hj Kartika Hidayati,M.Si, Sekdakab DR. Yuhronur Efendi,MM. Kepala inspektorat Drs Agus Suyanto,MM,. Ali Makhfudl ketua komisi D beserta Sarmadi, S.Pd Sekretaris Komisi D, serta beberapa kepala SKPD lainnya, ketika ditanya tentang keberadaan BLK Makhfudl menjelaskan bahwa pembangunan BLK ini menelan anggaran yang cukup besar tentu saja diharapkan keberadaannya betul-betul bisa memberikan sumbangsih yang besar pula untuk pembangunan Lamongan kedepan, bahkan kami juga berharap bahwa BLK harus bisa mengurangi angka pengangguran, pintanya.

Selengkapnya
KOMISI C KOORDINASI KE BADUNG TERKAIT IRIGASI

Lamongan – Selasa, (17/4), Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan melakukan studi banding ke Pemerintah Kabupaten Badung Bali. Diterima oleh Agung Mas Putri Agung selaku Kepala Bagian Pembangunan.Agung menjelaskan sistem irigasi di Badung tergantung pada subak. “Subak merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengatur pembagian air sesuai konsep Tri Hita Karana,” terangnya. Selain itu UNESCO juga mengakui keberhasilan subak di BaliDalam pembuatan saluran irigasi dan drainase, Pemkab Badung mengganti bahan utamanya yang semula batu kali menjadi precast. “Sehingga pemkab memilih beralih ke precast  karena umur daya tahan  saluran dinilai lebih lama serta tidak adanya kebocoran air,” ungkap Agung.Ketua Komisi C, Moh. Amir berharap agar saluran drainase dan irigasi dapat diterapkan menyesuaikan kondisi pertanian di Lamongan. “Seiring dengan adanya sistem irigasi baru diharapkan hasil pertanian di Lamongan juga meningkat,” harapnya.

Selengkapnya
GENJOT PAD, KOMISI B LAWATAN KE BEKASI

Lamongan – Demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri Kabupaten Lamongan, Komisi B melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/4). Rombongan diterima Cucu Muhammad Syamsudin, Staf Ahli Bidang Keuangan Rommi, Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah, dan Delni, Kepala Seksi Industri, Logam, Mesin, dan Elektronik.Dalam kesempatan tersebut, Cucu menjelaskan target PAD kota Bekasi naik setelah diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kewenangan pemerintah daerah”, jelasnya.Ia juga menambahkan dalam meningkatkan penerimaan PAD, Pemkot Bekasi memasang tapping box di setiap wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir. “Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan PAD tanpa adanya manipulasi pelaporan pajak karena tapping box terhubung langsung ke Bapenda,” terang Cucu.Ketua Komisi B, Syaifudin Zuhri berharap taping box dapat diterapkan di Lamongan. “Alat ini mempermudah wajib pajak dan Bapenda dalam pelaporan pajak yang sering kali terjadi pelaporan yang terlewat,” ungkapnya saat menutup kegiatan studi banding.

Selengkapnya
OPTIMALISASI PAD SEKTOR UMKM DAN PENATAAN PKL

Komisi B melaksanakanan Koordinasi ke DPRD Kota Yogyakarta terkait dengan upaya peningkatan PAD, Selasa (22/01).Koordinasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Yogyakarta untuk meningkatkkan PAD ? Ujar Okta Rosadinata, Wakil Ketua Komisi B.Koordinasi tersebut di terima oleh sdr. Ririk Banowati Permatasari SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta serta di dampingi oleh Yunianto dan Benetik Cahyo dari Disperindakop serta ANT Sukandi dari P3ADK.Dari hasil Koordinasi tersebut PAD terbesar Kota Yogyakarta  berasal dari pajak hotel dan pajak restoran, ujar OktaLebih lanjut terkait tentang Penataan PKL, ? PKL harus mempunyai izin pengunaan lokasi dan kartu identitas, PKL harus menggemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai dan apabila melanggar akan dicabut ijin pengunaan lokasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang pengelolaan PKL?. JelasnyaAdapun peran DPRD Kota Yogyakarta terkait dengan PAD yaitu sebelum merealisasikan PAD, Komisi B meminta kajian-kajian yang sudah dilaksanakan oleh pemda terlebih dahulu sehingga dari kajian tersebut dilaksanakan diskusi dengan pihak ketiga dari hasil lelang untuk menentukan potensi dan target sehingga hasilnya sesuai dengan yang ada di lapangan.               ?Terkait dengan retribusi di tangani oleh bagian Perekonomian yang bertugas untuk menentukan, menargetkan dan mengawasi hasil retribusi tersebut dan dan melaporkannya setiap tribulan kepada walikota dan DPRD, sedangkan Dispenda bertugas sebagai eksekutor atau penarik pajak ?               Semoga dapat mendorong Pemkab Lamongan untuk dapat meningkatkan PAD dari sektor UMKM. Ujar Politisi fraksi Gerindra.

Selengkapnya