SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  1. Home
  2. Arsip Artikel

Arsip Artikel

KOMISI B PELAJARI PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERIMBANG DI KABUPATEN GROBOGAN

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Rabu (08/08) melaksanakan koordinasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terkait Pola Tanaman Pertanian dan Pemakaian Pupuk. Rombongan diterima oleh Ir. Ahmadi Widodo selaku Asisten II di dampingi Sri Margono selaku Kasi. Pupuk, Pertistida dan Alsintan.Ir. Ahmadi Widodo menjelaskan di Grobogan terdapat 2 produsen pupuk yaitu : PT. PUSRI dan Petrokimia Gresik. Dari produsen, pupuk tersebut disalurkan 22 distributor. Kemudian Disalurkan ke penyalur (kios) yang ada di desa-desa untuk disalurkan ke petani. Petani di Grobogan memebawa kartu tani dan kartu Brilink. Penyalur (kios) dan Distributor wajib memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai acuan pendestribusian pupuk. RDKK ini diawasi oleh KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.Lebih lanjut dijelaskan, setiap 2 bulan sekali Dinas Pertanian melakukan evaluasi dengan distributor, UPTD, admin dan penyuluhan pertanian. Untuk memaksimalkan RDKK, pemerintah Kabupaten Grobogan memeberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat membina silaturahmi dan mendapatkan ilmu yang baru untuk memajukan masyarakat kabupaten Lamongan, “imbuh Okta Rosadinata, Politisi Fraksi Gerindra.

Selengkapnya
KOMISI D BERUPAYA TINGKATKAN KUALITAS GURU DI LAMONGAN

Lamongan – Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Lamongan serta dalam rangka konsultasi. Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada Rabu (8/8). Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi D, Ali Makhfudl, diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Marlan Nirsyamsu.Marlan menjelaskan program peningkatan kualitas pendidikan di Bandung fokus pada guru dan murid. “Tenaga pendidik yang handal diharapkan mampu menghasilkan murid yang berkompeten,” tuturnya.Guru yang memiliki kapablitas dapat mengikuti program teacher development professional. “Dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan study. Sehingga setelah selesai, guru dapat menerapkan pendidikannya,” ujar Marlan.Marlan juga menjelaskan gerakan budaya baca untuk murid. “Setiap murid diwajibkan membaca setiap pagi dan dalam seminggu harus selesai membaca 4 buku,” tambahnya.Sarmadi, salah satu anggota Komisi D berharap agar Lamongan dapat mengembangkan program pendidikan untuk guru dan murid. “Sehingga guru dapat melakukan pendekatan dengan murid secara optimal dan murid mampu menangkap penjelasan guru,” ujarnya usai acara.

Selengkapnya
SMART CITY, MENJADIKAN KOTA MODERN BERBASIS TEKNOLOGI

LAMONGAN – Komisi C DPRD Lamongan yang dipimpin oleh Siti Maskamah Mursyid, SE melakukan Koordinasi ke Pemerintah Kota Bandung. Diterima Drs.Tamzil Taher diruang rapat Bappedalitbang (07/08).Kabid Litbang Drs.TamziL Taher menegaskan,” bahwa Tujuan diadakan smart City Kota Bandung adalah untuk memudahkan segala urusan dengan dukungan Konektivitas pemanfaatan teknologi Informasi. Adapun Planning Smart City Kota Bandung yaitu Proses perencanaan kegiatan dan Proses Penganggaran Lebih mudah, Memantau Pengawasan manejemen asset dan Keuangan secara global, Pengendalian dan Pengawasan dalam pengembangan system Informasi, memudahkan pembangunan regulasi tentang SOP Tata Kelola, Peningkatan data dan pemenuhan mutu kualitas. Sehingga, Pemerintah Kota Bandung semakain maju melalui teknologi berbasis Smart City.Kunjungan Kerja tersebut, diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Lamongan, sehingga Lamongan bisa menjadi Kota Modern dengan berbasis Teknologi. (vra)

Selengkapnya
PENANDATANGANAN KUA PPAS P-APBD 2018

Lamongan – Setelah dilakukan pembahasan secara marathon, akhirnya DPRD Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pendandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2018, Jumat (10/8). 

Selengkapnya
PROGRAM E-PLANNING & E-BUDGETING DI KOTA MANADO

Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara terkait e-Planning dan e-Budgeting, Selasa (14/08). Dalam kunjungan tersebut diterima oleh Micler, SH.MM Asisten Pemerintah dan Kesra.Micler Menjelaskan “ APBD kota Manado sebesar 1,8 Triliyun dan PAD 690 Milyar dengan jumlah penduduk 516.625 jiwa. Pemerintah kota Manado menyediakan berbagai wadah di media sosial untuk pengaduan masyarakat melalui C3 yaitu Cerda, Command, Center. Laporan yang masuk dalam Aplikasi tersebut yaitu mengenai kemacetan, sampah, bancana banjir, kebakaran, jalan rusak, pengemis, kaki lima liar, kriminal, lampujalan rusak, pohon tumbang, parkir liar, pelanggaran IMB, iklan tidak berizin, narkoba dan lakalantas “ UjarnyaLebih lanjut dijelaskan, Sejak didirikan C3, sampai saat ini tercatat sudah 1500 laporan yang masuk, pengaduan yang ada akan direkap dan dimasukkan ke group WA dimana Walikota dan Wakil Wali Kota juga ikut memantau.Untuk menyikapi kemungkinan penyimpangan dalam perencanaan dan penganggaran APBD, pemerintah Kota Manado dan DPRD Manado berkomitmen meminimalisirnya melalui e-Pokir. Setiap Anggota Dewan diberi pasword, sehingga bisa memasukkkan usulan yang disampaikan secara langsung.Kunjungan kerja ini harapkan dapat membina silaturahmi dan mendapat ilmu yang baru untuk memajukan masyarakat Kabupaten Lamongan, Ujar Ujik Silvian Efendi politisi Fraksi Golkar.

Selengkapnya
MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN, DENGAN MENCAPAI TARGET PENGHASILAN 95 PERSEN

LAMONGAN – Komisi A DPRD Lamongan dipimpin Ketua Komisi Ning Darwati, S.Pdl terus melakukan upaya pembenahan, dengan Koordinasi di DPRD Kota Palembang, yang di terima oleh Sukarson, SH, MM (14/08).Kunjungan ini guna mengetahui perbandingan saat pelaksanaan Kegiatan Reses berlangsung, serta Tupoksi Kinerja dari Pihak yang dikunjungi yaitu DPRD Kota Palembang. Dalam kegiatan reses, Anggota DPRD Kota Palembang memaksimalkan Staf Sekretariat DPRD. Setiap staf yang bertugas mendampingi masing-masing dapil ini bertujuan untuk, membantu Koordinator dan administrasi selama kegiatan reses berlangsung.Sukarson,SH,MM menambahkan,”bahwa anggaran Pembangunan Kota Palembang saat ini diperoleh dari Hasil memaksimalkan pendapatan Pajak Truk pengangkutan batu bara yang dikenakan Rp 250 / per kilo, Pajak Pertamina, dan Pajak Hotel.Politisi PDI-Perjuangan menyimpulkan jika memaksimalkan pendapatan itu diterapkan di Kabupaten Lamongan, diharapkan dapat mencapai target penghasilan PAD tertinggi  menjadi 95 Persen,”ujarnya. (vra)

Selengkapnya