Arsip Artikel
DPRD DORONG PEMKAB TINGKATKAN PAD DENGAN PENGGALIAN SUMBER PENDAPATAN BARU
Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2016 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Lamongan Pada, Senin ( 03/07/21017).Badan Anggaran ( Banggar ) di wakili Juru bicaranya M. Rafik Politisi dari Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa penyusunan Raperda Kabupaten Lamongan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 telah berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan disahkan sebagai Perda Kabupaten Lamongan dalam Paripurna ini.Banggar berharap Pemerintah Daerah agar mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta melakukan pembinaan kepada seluruh OPD agar ditahun berikutnya dapat dipertahankan, Ujarnya.Selain itu juga diharapkan Pemerintah Daerah menggali sumber Pendapatan baru dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Serta menyempurnakan beberapa perda yang mengatur pajak dan retribusi menggingat pajak dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang dapat diandalkan, tegasnya.Dalam rapat kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Kaharudin, SH yag didampingi wakilnya, H. Abdul Ghafur, Sa’im, S.Pd, dan H. Sonhadji Zainudin, SE, MM serta di hadiri langsung oleh Bupati Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Hj. Kartika Hidayati.
SelengkapnyaDPRD LAMONGAN GELAR HALAL BI HALAL USAI SIDANG PARIPURNA
Hari pertama kerja pasca libur Lebaran, DPRD Kabupaten Lamongan menggelar halal bi halal bersama Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda beserta staf dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Senin kemarin (3/7/2017). Hal ini dilakukan guna mempererat hubungan silaturrahmi Para Wakil Rakyat Daerah Lamongan sebagai Legislatif dengan instansi Pemerintah Daerah sebagai Eksekutif.Dengan terjalinnya Sillaturrahmi melalui Halal bi Halal tersebut, diharapkan Perpaduan kinerja antara Pemkab dengan DPRD bisa membangun Kabupaten Lamongan menjadi lebih baik.Walaupun kegiatan halal bi halal dilaksanakan usai sidang Paripurna, namun suasana saling memaafkan masih begitu terasa karena acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD.
SelengkapnyaDPRD BANJARNEGARA BELAJAR OPTIMALISASI PERAN DEWAN DI DPRD LAMONGAN
Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menerima tamu kunjungan dari Bapemperda dan Banggar DPRD Kab. Banjarnegara, Rabu kemarin ( 05/07/21017).Di Ruang Banggar lantai 2 DPRD Lamongan, H. Purwadi, SH dari Bapemperda DPRD Lamongan dan Sarmadi, S.Pd dari Anggota Banggar DPRD Lamongan menerima Tamu dari DPRD Banjarnegara tersebut. Dalam kunjungannya, DPRD Banjarnegara ingin menjalin Sillaturahmi sekaligus menggali ilmu mengenai optimalisasi peran Dewan dalam Legislasi di Bapemperda dan peran Dewan dalam percepatan ekonomi di Badan Anggaran DPRD.Purwadi SH menjelaskan bahwa saat ini DPRD Lamongan sedang memproses Raperda tentang PP 18 Tahun 2017 yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dan Pimpinan DPRD beserta Ketua Fraksi sedang mengkonsultasikan PP tersebut ke Bina Keuangan Daerah Kemendagri Jakarta Pusat, agar dalam proses pembahasannya tidak berbenturan dengan aturan diatasnya.Terkait percepatan ekonomi dalam menunjang pembangunan daerah, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 saat ini 2 triliun 611 milyar 381 juta dengan perolehan murni dari Potensi Wisata Bahari Lamongan dan sisanya diambil dari Pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Daerah lainnya.Untuk pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2017, DPRD Lamongan masih akan dibahas setelah Raperda terkait PP 18 tahun 2017 selesai di sahkan menjadi perda.
SelengkapnyaKOMISI C SERIUS MENDALAMI PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK DI PEMERINTAH KOTA BATAM
Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan selasa kemarin (10/7/2017) melakukan Kunjungan Kerja di Pemerintah Kota Batam. Dalam kegiatan Kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan yang di pimpin oleh H.Abd. Ghofur selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lamongan dan di terima oleh Ipe, ST. MT selaku Kepala Bidang Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Pokok pembahasan Kunjungan Kerja ini terkait tentang Analisa Dampak Pengelolaan Limbah Lingkungan. Dapat di jelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam dengan jumlah Perusahaan terbanyak ternyata sudah peduli terhadap kataatan dokumen Lingkungan , yang menjelaskan ketika semua Perusahaan yang ada di Wilayah Kota Batam telah menghasilkan Limbah B3. Dengan kesadaran mereka yang langsung melaporkan dan mengurus Ijin Limbah B3. Sifat tegas yang aktif ini sangat memudahkan Pemerintah Kota Batam dalam Melakukan Kontroling yang terbebas dari Pencemaran Limbah B3. Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan menegaskan Kesadaraan masyarakat akan Pencemaran Limbah akan mudah teratasi , sedangkan di Kabupaten Lamongan masih kurang peduli adanya peristiwa ini yang menyebabkan masih terjadi pencemaran Limbah di wilayah Kabupaten lamongan. Pemerintah Kota Batam yang terkenal dengan keindahannya juga mempunyai julukan sebagai Kota Seribu Ruko , dan wilayah Kota Batam juga mempunyai Kawasan Pengelolaan Industri seluas 19,7 Hektar yang di harapkan mampu menampung dan memanfaatkan Limbah yang di hasilkan oleh Industri. Jumlah Limbah berbahaya B3 yang telah berhasil di kelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Batam melaui peranan aktif dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan sangat berharap untuk mempertahankan Kota Adipura Kencana dan dapat mengelolah / memanfaatkan Limbah dengan baik sehingga Kabupaten Lamongan dapat terbebas dari pencemaran Limbah Lingkungan. (vra)
SelengkapnyaKOMISI A BELAJAR SISTEM PERCEPATAN PEREKAMAN E-KTP KE PEMKOT PALEMBANG.
Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Palembang , Selasa ( 11/07/2017). Kunjungan kerja ini terkait bidang ketertiban umum dan Administrasi kependudukan.Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hj. Ning Darwati menyampaikan tujuan kunjungannya untuk study banding, dan ngangsuh kaweruh dengan jajaran Pemkot Palembang. Rombongan yang berjumlah sekitar 15 orang, diterima oleh Assisten III Bpk Ir. Agus Kelana, Mt serta didampingi oleh OPD terkait, Dinas Perhubungan, satpol PP, Disdukcapil dan Bagian Umum di ruang walikota.Menurut Ir. Agus Kelana terkait Administrasi Kependudukan, Kota Palembang mendapatkan peringkat ke III Tingkat Nasional terkait perekaman E-KTP yang mencapai 98.23 %.Adapun strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik, yakni dengan berkeliling ke kecamatan setiap minggu untuk melakukan perekaman E-KTP, tambahnya.Terkait Ketertiban Umum, Satpol PP di kota Palembang sudah memiliki Perda khusus Nomor 44 tahun 2002 dengan Perda Sapujagat.“Belajar dari Palembang kami berharap dinas terkait dapat melakukan inovasi untuk mempercepat pelayanan perekaman E-KTP di Kabupaten Lamongan “, kata Hj. Ning Darwati Ketua Komisi A dari Fraksi PDI-P .
SelengkapnyaKOMISI B BELAJAR PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BOGOR
Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan melakukan Kunjungan kerja ke DPRD Kota Bogor pada, Selasa (11/07/2017). Kunjungan kerja diterima oleh Drs.Dadang Abdurrahman,MM ini terkait dengan peningkatan dan pengembangan UMKM di ruang Rapat II.Dadang Abdurrahman memaparkan beberapa kemajuan Kota Bogor terutama dalam sektor pengembangan UMKM.“melalui Mursenbang kegiatan UMKM yg mencapai lebih dari 200.000 akan dimaksimalkan potensinya untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah Kota Bogor sudah memperhatikan pelaku UMKM yang berada ditingkat Kecamatan, salah satu contohnya UMKM di Kec.Cibinong yang terdapat beberapa produk unggulan seperti kuliner, fashion,handycraft yang sudah masuk Pasar Ekspor.Untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM, pemerintah memberikan bantuan Kredit Cinta Rakyat, yang hingga tahun 2017 jumlahnya telah mencapai Rp.285 milyar, dengan 14.800 debitur. Kota Bogor juga mempunyai inovasi perizinan secara online, pendidikan dan pelatihan teknis, pendampingan teknologi dan informasi, managemen, membantu pemasaran melalui teknologi e-marketing yang bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kampus, lembaga perekonomian dan ahli ekonomi serta bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.“dengan harapan sistem tersebut, semoga dapat diterapkan di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ”. Kata Saifudin Zuhri, Ketua Komisi B dari Fraksi PKB.
Selengkapnya