Arsip Artikel
KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH KE KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMONGAN
KOMISI AMINTA BPN KLARIFIKASI PRONABAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPUMembantu Masyarakat Tidak Mampu Dalam MensertifikatkanTanahKomisi A DPRD Kabupaten Lamongan Baru lalu (5/2) melakukan Silaturahim di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan minta Klarifikasi Program Pemerintah Pusat terhadap Pensertifikatan Tanah bagi masyarakat yang tidak mampu pada tahun 2015. Program tersebut oleh Pemerintah Pusat kali ini difokuskan pada dua Kecamatan yakni meliputi Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Glagah. Tahapan Program Nasional tersebut pada Tahun 2015 ini menggarap pensertifikatan tanah milik masyarakat yang tidak mampu secara gratis mencapai 2.500 bidang tanah. Antusias masyarakat dalam program tersebut disambut baik dua kecamatan itu, namun masyarakat tersebut mengalami kendala dalam persyaratan kecukupan administrasi untuk Program Nasional tersebut, sehingga program tersebut belum bisa maksimal dilaksanakan, sambil menunggu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, BPN minta kepada masyarakat yang mengurus Prona melalui Kepala Desa atau Pokja-Pokja untuk segera melengkapi persyaratan administrasinya, agar petugas yang menangani Prona tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Namun untuk sementara ini masyarakat pada dua Kecamatan tersebut yang sudah memenuhi persyaratan administrasinya baru mencapai 30 persen saja. Hal ini dikatakan Hj. Zulaikhah, Ak Ketua Komisi A DPRD Lamongan beberapa waktu yang lalu kepada Suara Dewan melalui telepon celulernya.Pada kesempatan yang lain Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan melalui juru bicaranya Achmad Ghoib, Apt Kepala Seksi Bidang Pengukuran kepada Suara Dewan beberapa waktu yang lalu mengatakan, “ Sebenarnya masyarakat yang lagi mengikuti Program Nasional pensertifikatan tanahnya di BPN tidak ada masalah, asalkan masyarakat tersebut sudah melengkapi data administrasi yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dari BPN Pusat. Memang masyarakt yang sudah mampu melengkapi persyaratan administrasi masih 30 persen saja selebihnya masih dalam proses pengurusan administrasi lain seperti KTP nya habis masa berlakunya ataupun mungkin KSK nya juga tidak sama dengan di KTP , hal tersebut akan menyulitkan petugas yang menangani Prona, untuk itu agar program tersebut cepat selesai BPN minta supaya kelengkapan admnistrasinya segera dicukupi, “ Imbuhnya (Ant).
SelengkapnyaMEMANTAU TITIK NOL PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN
KOMISI CMEMANTAU TITIK NOL PENINGKATANINFRASTRUKTUR JALAN KABUPATENMonitoring Pengawasannya dilaksanakan lebih awalKomisi C DPRD Kabupaten Lamongan Baru lalu (5/2) melakukan Monitoring Peningkatan pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lamongan yang perlu penanganan secara intensif di kalangan Anggota DPRD. Monitoring tersebut dilakukan Komisi C pada awal Tahun dimaksudkan sampai seberapa jauh tingkat kerusakan jalan dan jembatan dengan kebutuhan anggaran yang sudah tersedia di Tahun 2015.Disela-sela tugasnya, Moh. Amir Ketua Komisi C DPRD Lamongan dihubungi Suara Dewan mengatakan, “ Komisi C sedang monitoring kerusakana jalan dan jembatan mas, “ tuturnya. Menurutnya awal pertama monitoring dari titik nol terus dilakukan agar selanjutnya insfrastruktur tersebut dikerjakan Komisi C mengetahui ketebalan fisik material, lebar dan jarak bangunan yang akan ditingkatkan pembangunannya, jadi pengawasannya dilakukan lebih awal, meskipun siapa saja yang akan memenangkan terder tersebut, diharapkan kualitas pelaksanaan pekerjaannya mutunya baik dan sempurna, “ tuturnya.Dia mengungkapkan, “ Komisi C berharap kepada para pengusaha kontraktor agar mematuhi ketentuan yang ada, dimana dalam mengerjakan pekerjaan harus menyesuaikan keadaan seperti musim hujan saat ini apabila dilakukan pengerjaan pengaspalan, nantinya hasilnya dikuatirkan kualitasnya kurang baik, sehingga aspal tersebut akan mengelupas karena terkena air hujan. Hal ini akan memberikan efek kurang baik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang terkesan dipaksakan. “ Ungkapnya.(Ant).
SelengkapnyaSTRUKTUR TERBARU SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015
Klik Link Dibawah ini untuk melihat File Struktur Sekretariat DPRD Tahun 2015http://lamongankab.go.id/instansi/sekwan/wp-content/uploads/sites/65/2015/02/Struktur-Terbaru-Sekretariat-DPRD-per-1-Agustus-2014-Copy031.pdf
Selengkapnya