SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Artikel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

GTT DAN PTT KOTA SEMARANG SUDAH MENDAPATKAN BPJS KESEHATAN

Komisi D selalu berupaya untuk dapat meningkatkan Kualitas Pendidikan dan juga kesejahteraan para GTT di Kabupaten Lamongan. Kali ini Komisi D bertandang ke Dinas pendidikan Kota Semarang, Selasa, ( 15/01). Hal ini di sampaikan oleh Ali Makfudl ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan.Dari hasli kunjungan di Kota Semarang Ali Makfudl menjelaskan Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai inovasi pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan program sang juara.Terkait kesejahteraan GTT dan PTT Ali Makfudl menambahkan bahwa GTT dan PTT di Kota Semarang mendapatkan Gaji di atas UMR dan tunjangan BPJS kesehatan, dengan persyatatan untuk tenaga kerja yang belum satu tahun di berikan gaji UMK sedangkan yang lebih dari satu tahun di berikan UMK Plus. Terangnya.Kebijakan yang di terapkan oleh Pemkab Semarang ini tentunya sangat bagus untuk dapat mensejahterakan para GTT dan PTT, Komisi D selalu berupaya untuk dapat mensejahterakan para GTT dan PTT di Kabupaten Lamongan.  Ujar Ali Makfudl

Selengkapnya
KOMISI C DORONG PEMBANGUNAN RING ROAD UTARA DI PERCEPAT

Maraknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di sebelah barat terminal Lamongan mendapat perhatian serius oleh komisi C, hal ini disampaikan oleh Siti Maskamah  Mursyid selaku ketua Komisi C saat melaksanakan Koordinasi di Ditjen.Bina Marga  Kementerian P.U dan P.R, Selasa (15/01).Dari hasil koordinasi di tersebut di Kementerian P.U dan P.R Maskamah menjelaskan bahwa untuk pembangunan ring road lingkar utara sudah dianggarkan, namun dalam proses pembangunan tidak bisa dalam waktu satu kali anggaran  dan diperkirakan peembangunan ring road lingkar utara sekitar 20 bulan.“ Saat Kunjungan Kemarin Komisi C juga meminta agar kementerian PUPR menjadwalkan waktu ke Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pembebasan lahan, sehingga pembangunan ring road lingkar utara dapat segera terealisasikan ” ujarnya Maskamah juga menjelaskan bahwa pihak Kementerian PUPR juga menyarankan agar Komisi C mendorong Pemda untuk pembebasan lahan. Jelasnya

Selengkapnya
PARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PU FRAKSI TERHADAP R-APBD 2019

Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan kembali menggelar paripurna dalam rangka jawaban bupati atas PU Fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2019. Rapat dipimpin oleh Saim dan dihadiri Wakil Bupati, Kartika Hidayati, dan segenap kepala OPD, Kamis (15/11).Dalam rapat tersebut, Kartika hidayati membacakan jawaban eksekutif. Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing perusahaan daerah agar sumber pendapatan lebih meningkat.Beberapa komponen pajak tidak mengalami peningkatan sesuai dengan analisa berbagai aspek, diantaranya besaran potensi pajak dan kinerja realisasi.penerimaan pajak dan retribusi daerah masih berada di bawah 10 persen sehingga peranannya pada PAD mengalami penurunan.Pemkab Lamongan mengalokasikan rehabilitasi sekolah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RKPD. Sehingga apabila masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan agar segera diusulkan.Dalam R-APBD 2019, pembangunan ruas jalan akan mengutamakan pada jalan poros strategis dan jalan poros desa. Mengenai kualitasnya, pemerintah telah menupayakan peningkatan kualitas secara konsisten dan pengawasan secara intensif.

Selengkapnya
KOMISI B KOORDINASI TERKAIT KOPERASI DAN UMKM DI DKI JAKARTA

Pelaku usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi memerlukan perhatian dan binaan dari pemerintah. Karena para pelaku UMKM ini mampu menciptakan peluang usaha dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan yang membidangi Perekonomian melaksanakan koordinasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta , Selasa(12/02). Koordinasi di pimpin oleh Syaifudin Zuhri, selaku Ketua Komisi B.“ Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengetahui terkait  peranan Koperasi dan UMKM, serta upaya untuk mengembangkan Koperasi dan UMKM” jelas Nur Kholik, Sekretaris Komisi B politisi Fraksi PAN.Dari hasil koordinasi tersebut Pemrof DKI Jakarta melakukan Arah Kebijakan Pembinaan Koperasi yaitu melalui SDM, Kelembagaan, Pemasaran, Permodalan, Informasi Teknologi, dan Akses /Networking. Jelas Nur Kholik.Selain itu juga terdapat PKT (Pedagang Kewirausahaan Terpadu)  dengan menggunakan 7P yakni Pendaftaran, Pelatihan, Pendamping, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan dan Permodalan. Selain itu juga terdapat bidang Wasdah yang bertugas mengawasi Wirausaha.

Selengkapnya