TASYAKURAN OPERASIONAL PENAMBAHAN MESIN CUCI DARAH (HEMODIALISA) DAN PELAYANAN KEMOTERAPI DI RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Image

Selalu berbenah dan semakin baik dan maju, RSUD dr. Soegiri Lamongan menggelar Acara Tasyakuran Operasional Penambahan Mesin Cuci Darah dan Pelayanan Kemoterapi. Dalam hal ini RSUD Dr. Soegiri Lmongan sudah memiliki keunggulan dari segi sarana prasarana penunjang yang lengkap serta dapat memenuhi keinginan masyarakat Lamongan untuk memanfaatkan sarana penunjang Layanan tersebut. saat melakukan peninjauan di layanan tersebut, Bupati Lamongan, Fadeli mengapresiasi upaya yang dilakukan RSUD dr. Soegiri Lamongan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Lamongan, Fadeli berharap, dengan penambahan mesin hemodialisa dan pelayanan kemoterapi RSUD dr Soegiri Lamongan, selayaknya rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan, terus melakukan inovasi. Menurut dia, membahagiakan pasien selama rawat inap hingga memberikan pelayanan terbaiknya merupakan bagian dari keseriusan dalam melayani pasien.

Bupati Lamongan melihat langsung Sarana Faslitas Ruang Kemoterapi

RSUD dr Soegiri Lamongan melengkapi fasilitas 31 unit mesin hemodialisa (cuci darah) dan pelayanan kemoterapi. Direktur RSUD dr Soegiri dr M Chaidir Annas mengungkapkan, tahun ini ada penambahan 16 unit hemodialisa. Sehingga yang sebelumnya hanya memiliki 15 unit, kini sudah ada 31 unit. Tak hanya penambahan unit hemodialisa, RSUD dr Soegiri kini juga sudah memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan kemoterapi.

“RSUD Dr. Soegiri juga memiliki pelayanan pengobatan nonbedah untuk memeriksa saluran pencernaan, operasi katarak dengan sayatan minimal, dan metode ESWL yakni pengobatan batu ginjal tanpa operasi, serta pelayanan informasi ketersediaan ruang rawat inap .

RSUD dr. Soegiri Lamongan, ke depan akan terus meningkatkan layanan rawat terpadu dengan membangun beberapa sarana dan prasarana untuk menuju RS Pendidikan pada tahun 2020 mendatang. Kini RSUD dr. Soegiri sudah bekerja sama dengan UM Surabaya.

Pembangunan Zona Integritas di RSUD Dr.Soegiri Lamongan

Image

RSUD Dr.Soegiri -Pemerintah   telah   menerbitkan Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan pelayanan  publik

Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan POM  membangun  unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.Predikat Menuju WBK adalah predikat yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi  sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen     SDM,     penguatan     pengawasan,     dan     penguatan  akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat   yang   diberikan   kepada   suatu   unit   kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi    sebagian    besar    manajemen    perubahan,    penataan tatalaksana,     penataan     sistem     manajemen     SDM,     penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan melalui pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

RSUD Dr.SOEGIRI DALAM KEGIATAN LAMONGAN TEMPO DOELOE

Image

Wakil Bupati Lamongan berdialog langsung dengan salah satu pegawai RSUD Dr.Soegiri

Puluhan warung disepanjang Jl. Lamongrejo Lamongan pada Jum’at malam (06/9) didesain dengan tampilan jadul. Berdinding anyaman bamboo dan berhiaskan berbagai pernik tempo dulu. Perangkat makanan yang digunakan untuk menghidangkan makanan dalam Lamongan Tempo Doeloe dan Makan Tradisional dalam tema “Festifal Lamongan Tempo Dulu” itu juga jadul.

Meskipun Remang karena kondisi lampu disepanjang jl lokasi kegiatan dimatikan , Pengunjung dan para pejabat Lamongan yang malam itu berkunjung dibuat tersenyum dengan berbagai hidangan tradisional seperti Nasi Jagung , berbagai minuman seperti ronde dan makanan tradisional lainnya. Lebih-lebih minumannya pun dihidangkan dalam gelas dari batok dan kendi dari tanah liat.

RSUD Dr. Soegiri Lamongan juga tidak ketinggalan, Rumah Sakit ini juga menyajikan masakan khas Tempoe Doeloe, seperti Nasi jagung, Rangen dll dan minumnya seperti ronde dll yang disajikan trutama nasi jagung dengan daun pisang.

Bukan hanya makanannya, penjaja makanan di stand itu juga berpakaian jadul. Yang laki-laki dan perempuan memakai baju adat tempo doeloe ada yang hanya mengenakan celana kolor hitam dengan sabuk besar dan berkaos oblong dengan blangkon sebagai penutup kepala. Sementara yang ibu-ibu juga berkebaya, memakai jarit dan penutup rambut dengan kain seperti emak-emak Lamongan tempo dulu.dilokasi stand pun juga melayani konsultasi kesehatan gratis bagi pengunjung.

Selain makanan, minuman, ataupun cara berpakaian dalam event Lamongan Tempoe Doeloe yang jadul itu, stand RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang dipimpin langsung oleh Kabag Umum dan Kepegawawain Idawati,SE.MM juga menunjukkan stand yang menyerupai teras rumah dan gapura yang malam itu memakai tema Icon Lamongan yaitu Pintu gerbang Paduraksa dan teras rumah warga Sendang Dhuwur Paciran Lamongan masa lampau.

Disela kegiatan masyarakat juga disuguhi doorprize bagi pengunjung stand RSUD Dr. Soegiri yang bisa menjawab pertanyakaa seputar RSUD Dr.soegiri Lamongan dan sekitar sejarah lamongan secara umum. Pengunjung mengantri untuk berselfie ria dengan Duta Layanan dan maskot stand RSUD Dr.Soegiri yakni petuga memakai kostum Sunan Drajad dan Sunan Sendang sebagai kenang-kenangan di festifal Lamongan tempo doeloe yang merupakan acara rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

“Lamongan masa kini semakin maju. Bagaimana kehidupan yang dilandasi kebersamaan guyub rukun, sak iyek sak eko proyo, bersatu padu membangun daerah yang dicintai dan dibanggakan. Mewujudkan wilayah yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo”. (mim

Survey Simulasi Akreditasi RS SNARS Edisi 1 oleh KARS di RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Image

Dalam rangka persiapan Akreditasi SNARS Edisi 1, RSUD Dr.Soegiri Lamongan melaksanakan survey simulasi akreditasi pada tanggal 19 s/d 23 Aguastus 2019.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kesiapan sekaligus memberikan gambaran kepada RSUD Dr.Soegiri Lamongan untuk melaksanakan Akreditasi SNARS Edisi 1. Tim Surveyor dari KARS berjumlah 6 orang yaitu dr. Hendryk Kwandang, M.Kes, dr. Aman Mashuri, MARS, dr. Syamsul Bachri,Sp.OG (K),Ph.D, dr. Miryanti, Sp.PK, Lince Gultom,S.Kp, M.Kes, Ns. Ni Made Murtini, S.Kep yang menilai di bidang medis, manajemen maupun keperawatan.


Kegiatan Survey Simulasi Akreditasi SNARS Edisi 1 ini dibuka oleh Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan RSUD Dr.Soegiri Lamongan, dr. Moh Chaidir Annas.
Hari pertama dilakukan telaah regulasi dan dokumen oleh para Surveyor kepada setiap Pokja.
Esok harinya, setiap Surveyor menyampaikan hasil telaah regulasi dan dokumen tiap pokja, serta memberikan masukan dan saran demi perbaikan pokja untuk menghadapi Akreditasi yang sesungguhnya.


Setelah itu, dilanjutkan dengan telusur lapangan oleh surveior untuk mengetahui secara langsung kondisi tiap ruangan dan pelayanan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
Pada kegiatan yang berlangsung selama 5 hari tersebut jg dilaksanakan simulasi Code red (kebakaran), juga wawancara kepada Pemilik Rumah Sakit (bupati Lamongan), staf medis, perawat, profesi lain, institusi pendidikan dalam hal ini mahasiswa, petugas satpam serta pada pasien.
Di hari terakhir, dilakukan pula simulasi Code Blue dan ditutup dengan sesi foto bersama Direktur RSUD Dr.Soegiri Lamongan dr. Moh Chaidir Annas. beserta ketua Pokja dan Staf terkait.

Besar harapan dengan dilaksanakannya Survey Simulasi Akreditasi SNARS Edisi 1 ini memberikan dampak besar bagi RSUD Dr.Soegiri Lamongan agar dapat menghadapi Akreditasi yang sesungguhnya dengan harapan meningkatnya keselamatan pasien yang dilayani dan peningkatan mutu pelayanan RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada umumnya.(PKRS RSUD Dr. Soegiri Lamongan)

Lahir Tepat 17 Agustus, Delapan Bayi Dapat Kado Spesial

Image

Delapan bayi lahir tepat di Hari Kemerdekaan RI di RSUD Dr. Soegiri Lamongan, Sabtu (17/8). Kebahagiaan Ke delapan pasangan pasutri tersebut semakin bertambah karena mendapat surprise dari Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Soegiri Lamongan serta didampingi Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan dr Moh Chaidir Annas, mengunjungi pasutri beserta bayi ke ruang perawatan masing-masing sekitar pukul 11.30.

Direktur beserta Istri selaku Ketua DWP RSUD Dr. Soegiri Lamongan memberikan langsung surprise berupa bingkisan bayi kepada masing-masing pasangan pasutri yang dirawat di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. “Karena hari ini istimewa (peringatan HUT RI,) maka kami juga memberikan sesuatu yang spesial kepada kedelapan bayi tersebut,” beber Ibu Annas, Sabtu (17/8). Dalam kesempatan itu, Salah satu dari pasutri menyampaikan ungkapan kebahagiaannya.”Saya juga tak menduga jika lahir tepat di hari kemerdekaan. Tadi pagi sekitar pukul 1.00 sudah kontraksi dan Alhamdulillah lahir secara normal. Harapannya anak saya nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa,” ucap salah satu dari bapak bayi tersebut dengan sumringah. (PKRS RSUD Dr.Soegiri Lamongan)

TINGKATKAN LAYANAN RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN LOUNCHING PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN ONLINE

Image

Warga di Lamongan, kini bisa sedikt diberikan kemudahan layanan dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan . Sebab RSUD Dr. Soegiri Lamongan  kini dilengkapi pendaftaran rawat jalan berbasis aplikasi online. Aplikasi ini di-launching pada selasa (13/8).
Sistem pendaftaran antrian online ini menjawab harapan masyarakat untuk mengurai antrean rawat jalan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan dr. Moh Chaidir Annas  menyampaikan untuk pendaftaran rawat jalan online ini kita sepakat memberi nama RAJA ORI (Rawat Jalan Soegiri) begitu nanti sangat mudah di kenal masyarakat terutama masyarat Lamongan , sistem pendaftaran online untuk rawat jalan berbasis aplikasi ini sudah tersedia basis web dan lebih kanjut akan berkembang  di Playstore. Sehingga seluruh masyarakat yang hendak berobat ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan, bisa mengakses aplikasi ini. Menurutnya, hal ini dapat mempersingkat waktu tunggu antrean pada poli rawat jalan.

”Adanya sistem pendaftaran online ini merupakan jawaban atas harapan masyarakat kepada RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Jika sebelumnya masyarakat antre bahkan sejak dini hari karena ingin dilayani cepat dan masuk ke kuota pelayanan harian, maka sekarang masyarakat bisa mengambil nomor antrean lebih cepat melalui aplikasi,” dr Annas sapaan akrabnya.

Di awal implementasi antrean online ini, antrean dibatasi untuk 50 pendaftar pertama di setiap poli. Karena mempertimbangkan pasien yang datang langsung ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan. ”Sisanya antrean onsite. Kami mempertimbangkan, wilayah akses internet belum terlalu lancar. Juga untuk membiasakan pasien dengan sistem antrean online. Jika sudah terbiasa, ke depannya kuota kami tambah. Harapan kami, tidak ada lagi pasien antre sejak dini hari,” bebernya.Pasien dapat mengakses data real time. Berupa jadwal pelayanan, poli rawat jalan, dokter yang bertugas, hingga informasi ketersediaan kamar. Pasien akan mendapat kartu periksa elektronik. Berisi informasi pasien berikut nomor rekam medik pasien. Jika pasien kebingungan, dapat menggunakan fitur yang telah disediakan dengan petugas rumah sakit.

Di awal implementasi antrean online ini, antrean sementara tidak dibatasi untuk kuota pendaftar. Kami mempertimbangkan, wilayah akses internet belum terlalu lancar. Juga untuk membiasakan pasien dengan sistem antrean online. Jika sudah terbiasa, ke depannya kuota kami tambah. Harapan kami, tidak ada lagi pasien antre sejak dini hari,” bebernya.Pasien dapat mengakses data real time. Berupa jadwal pelayanan, poli rawat jalan, dokter yang bertugas, hingga informasi ketersediaan kamar. Pasien akan mendapat kartu periksa elektronik. Berisi informasi pasien berikut nomor rekam medik pasien. Jika pasien kebingungan, dapat menggunakan fitur yang telah disediakan dengan petugas rumah sakit.

Ta’mir Masjid Asy-Syfa’ RSUD Dr. Soegiri Lamongan Adakan Penyembelihan Hewan Qurban

Image

Pose foto Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan dr.Moh Chaidir Annas dan Pengurus Ta’mir Masjid Asy-Syifa’ RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Ta’mir Masjid Asy-Syfa’ RSUD Dr. Soegiri Lamongan, mengadakan pemotongan hewan qurban, pada hari Raya Idul Adha 1440 H di kompleks RSUD Dr. Soegiri (11/08). Dalam Idul Adha 1431 H Masjid Asy-Syfa’ Karyawan / Karyawati RSUD Dr. Soegiri, mengadakan pemotongan hewan qurban, pemotongan hewan qurban sebanyak tiga ekor lembu dan tujuh ekor kambing berlangsung lancar.

Menurut keterangan yang diterima di lokasi Qurban, Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan dr. Moh Chaidir Annas memberikan keterangan, Penyembelihan Hewan Qurban Ta’mir Masjid Asy-Syifa’,  mengatan bahwa hari ini  merupakan semangat berqurban, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim AS, yang mendapat wahyu dari Allah SWT untuk menyembelih anaknya bernama Nabi Ismail AS, maka dengan wahyu tersebut Ismail rela untuk disembelih, apalagi karena perintah Allah SWT, maka pada hari Raya Idul Adha yang disebut juga hari Raya Haji atau Qurban ini, oleh  kehendak Allah SWT, pada zaman itu dengan dilaksanakan penyembelihan  Nabi Ismail AS, Allah SWT menggantikannya dengan seekor qibas (domba) dan setiap tahunnya dilaksanakanlah penyembelihan hewan qurban, setiap hari Raya Idul Adha.

Ta’mir Masjid Asy-Syifa’, setiap setahun sekali mengadakan kegiatan ini kita bagikan kepada tenaga Cleaning service, Security  penjaga masjid, warga disekitar Rumah Sakit dan pedagang kali lima disekitar rumah sakit.

Ketua pengurus Ta’mir masjid asy-syfa’ yakni Kartono,SST pada seksi penggalian dana mengatakan, Penghimpunan dana dari tiap-tiap donatur baik tetap maupun tambahan dari donatur baru telah diedarkan dan Alhamdulillah telah terkumpul sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar yang membutuhkannya. (mim)

RSUD Dr. Soegiri Lamongan Terapkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Image

RSUD Dr.Soegiri -Pemerintah   telah   menerbitkan Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan pelayanan  publik

Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan POM  membangun  unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi  sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen     SDM,     penguatan     pengawasan,     dan     penguatan  akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat   yang   diberikan   kepada   suatu   unit   kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi    sebagian    besar    manajemen    perubahan,    penataan tatalaksana,     penataan     sistem     manajemen     SDM,     penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

DI RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN 

ZI adalah singkatan dari Zona Integritas
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi
(Menuju) WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program:
a. manajemen perubahan,
b. penataan tata laksana,
c. penataan sistem manajemen SDM,
d. penguatan akuntabilitas kinerja, dan
e. penguatan pengawasan

WBBM adalah singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(Menuju) WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap-tahap pembangunan zona integritas terdiri dari:
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
• Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.
• Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI
• Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.

Komponen apa saja yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM? Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu:
1. Komponen pengungkit
Terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun, yaitu:
a. Manajemen Perubahan,
b. Penataan Tatalaksana,
c. Penataan Sistem Manajemen SDM,
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
e. Penguatan Pengawasan, dan
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Komponen Hasil
Merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari:
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bagaimana keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur? Keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit diberi bobot 60% dan Komponen Hasil diberi bobot 40%.

Bobot 60% dari Komponen Pengungkit diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Pengungkit, yaitu:
a. Manajemen Perubahan : 5%
b. Penataan Tatalaksana : 5%
c. Penataan Manajemen SDM : 15%
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%
e. Penguatan Pengawasan : 15%
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%

Bobot 40% dari Komponen Hasil diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Hasil, yaitu:
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): 20%.
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal): 20%

KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Apa yang dimaksud dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.
Kolusi Adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Sebutkan tujuh klasifikasi korupsi. Tujuh klasifikasi korupsi adalah:
1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Konflik kepentingan
7. Gratifikasi

Apa yang dimaksud merugikan keuangan negara Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada nomor satu di atas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

Apa yang dimaksud dengan suap menyuap?

Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap.

Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan?

Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

Apa yang dimaksud dengan pemerasan? Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.
b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian.
2. Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan (perbuatan curang)?

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan?

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:
1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
9. Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);
10. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
11. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya);
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

16. Apakah yang dimaksud dengan gratifikasi?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalan-an wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

17. Bagamana suatu gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:
a. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima
b. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
c. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) satuan kerja dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.

18. Apabila Anda menerima gratifikasi, apa yang akan Anda lakukan?

Yang akan dilakukan apabila menerima gratifikasi:
1. Saya akan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas saya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan mengisi Forrnulir Pelaporan Gratifikasi, atau
2. Saya akan menyampaikan Formulir Laporan Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RSHS d.a. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi, atau
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas terlampaui, maka saya akan menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email, atau website KPK ( online).

19. Sebutkan contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau KPK Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi kepada UPG atau KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:
1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugasnya.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan whistle blower. Apa yang dimaksud dengan whistle blower?

Whistle blower adalah pelapor yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi dan pelapor tersebut bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi yang dilaporkannya.Singkatan dari apa WBS itu? Dan apa yang dimaksud dengan WBS?

WBS adalah singkatan dari Whistle Blower System
WBS merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Apa yang akan Anda lakukan apabila melihat/menemukan tindak pidana korupsi di RSUD Dr. Soegiri Lamongan, Saya akan bertindak sebagai whistle blower dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi tersebut melalui: alamat email (sumber : http://bp3ipjakarta.ac.id )

Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan Duta Pelayanan Tingkatkan Pelayanan di RSUD Dr.Segiri Lamongan

Image

Sebanyak 2 pegawai RSUD Dr. Soegiri Lamongan didaulat menjadi Duta Pelayanan di lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Para duta pelayanan RSUD Dr. Soegiri Lamongan menyambut pengunjung di lokasi depan Layanan Informasi tepatnya saat pasien mengambil nomor antrian untuk menyapa dan membantu warga selama menjalani penanganan medis. Mereka juga turut membagikan minuman air mineral kemasan dan teh hangat dengan Tim PKRS RSUD dr. Soegiri Lamongan kepada pasien.
Direktur RSUD Dr. Soegiri, dr Moh Chaidir Annas memberikn keterangan bahwa, pihaknya menyiapkan Duta Pelayanan tersebut untuk memberikan penjelasan, dan menyapa dengan keramahtamahan kepada masyarakat.

“Jadi Duta layanan ini kita libatkan untuk membantu masyarakat, mengenai pelayanan,” katanya. Duta layanan juga disediakan agar karyawan bersikap ramah kepada pasien, sebab layanan kesehatan harus dilakukan dengan senyum-salam-sapa yang menumbuhkan sikap empati kepada pasien. “Kegiatan PKRS di RSUD dr. Soegiri Lamongan merupakan momen buat kita untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat, jadi kalau bisa jangan sebatas saat pada hari itu saja,” katanya

Tingkatkan Kerja Sama, FK UM Surabaya Selenggarakan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) di RSUD Dr. Soegiri

Image

FK UM Surabaya telah menjalin kerjasama dengan RSUD Dr. Soegiri Lamongan dengan ditandatanganinya MoU pada tanggal 9 Januari 2019. RSUD Dr. Soegiri Lamongan merupakan salah satu wahana Kepaniteraan Klinik FK UM Surabaya. Dalam rangka persiapan proses pembelajaran di RSUD Dr. Soegiri Lamongan dilakukan kegiatan Peningkatan Ketrampilan Teknik Intruksional (PEKERTI) pada tanggal 2- 4 Agustus 2019. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi bagi para pembimbing dan penguji dengan seperangkat keterampilan dasar yaitu: 1) mampu merancang pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip belajar, 2) mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, dan 3) melakukan evaluasi pembelajaran dengan efektif.

Pembukaan Pelatihan Pekerti diselenggarakan di Gedung Bougenvile RSUD dr.Soegiri  Lt.5 dibuka dan dihadiri oleh Direktur RSUD Dr. Soegiri dr.Moh.Chaidir Annas dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiwaan FK UM Surabaya Dr..dr.M.Anas,Sp.OG. dengena peserta dari RSUD Dr. Soegiri sejumlah 35 Dokter dan FK UM Surabaya 15 Dokter.

Selain itu untuk menyamakan proses pembimbingan dilakukan Pelatihan Fasilitasi dan Penilaian Pembelajaran oleh Dosen Pembimbing Klinik yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019 . Kegiatan pelatihan tersebut dengan menghadirkan narasumber dr. Widyandana,MHPE,Ph.D, Sp.M dan dr. Pratamama Santoso Utomo,M.H.P.Ed serta dr.M.Reza Utama,MHPE dari FK UM Surabaya  yang akan menyampaikan tentang Peran Pendidik Klinik di RS Pendidikan untuk Menghasilkan Dokter yang Kompeten, serta Persiapan dan kesiapan RSUD Dr. Soegiri Lamongan  sebagai wahana Kepaniteraan klinik. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan dan Dekan FK-UM Surabaya menyampaikan tentang Sistem Kepaniteraan Klinik FK-UM Surabaya  berdasarkan SKDI. Saat Pelatihan selama 3 hari diharapkan dapat menyepakati bersama rencana kegiatan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan dapat diimplementasikan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Dr. Tulus Pujianto Sekaligus Wadir Pelayanan dan Penunjang menyampaikan bahwa kegiatan Pekerti  ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga mutu pendidikan FK UM Surabaya dan hasilnya menjadi dokter yang bermutu dan mampu memberikan layanan kesehatan secara profesional ujarnya  (mim – Hukormas RSUD dr. Soegiri Lamongan)