November 10

2018

KPU KABUPATEN LAMONGAN IKUTI RAKOR KESIAPAN PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA PPK PASCA PUTUSAN MK OLEH KPU JATIM

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pembatalan pasal 52 ayat 1 di UU  nomor 7 tahun 2017 terkait jumlah anggota PPK sebanyak 3 orang. Dari putusa MK ini tebtunya akan berdampak pada pembagian tugas anggota PPK dan tahapan kedepannnya juga bisa semakin optimal. Dalam waktu sepuluh hari kedepan yaitu sejak tanggal 10 hingga 20.Nobember 2018 ini, KPU Kabupaten Lamongan sudah menyusun tahapan rekruitmen penambahan jumlah PPK dengan mempersiapkan Pembuatan Keputusan, Verifikasi terhadap calon anggota PPK hasil rekruitmen pada Pilkada tahun 2018/Pilgub Jatim.

 

Penetapan calon anggota PPK Hasil verifikasi, Wawancara calon anggota PPK Hasil Verifikasi dan kemudian akan ditetapkan dan diumumkan 2 orang anggota terpilih yaitu pada tanggal 20 November 2018.  Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam proses verifikasi terhadap 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil.Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

1 fatur 8 nov

Berikutnya dengan 5 (Lima) orang calon anggota PPK peringkat Keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi hasil seleksi calon anggota PPK Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Pilkada/Pilgub Jatim tahun 2018). Kedepan sudah kami persiapkan secara teknis untuk perekrutan penambahan jumlah 2 anggota PPK untuk 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Dalam Rakor Kali ini Ibu Rochani yang merupakan anggota  KPU Provinsi Jatim Divisi SDM dan Litbang menyampaikan bahwa kedepan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama. KPU Kabupaten dan Kota Sejatim harus memepersiapkan tahapan rekruitmen penambahan anggota PPK dengan beberapa metode dan strategi, yaitu dengan tahap verifikasi dan wawancara jika di daerah tersebut masih ada 2 orang calon anggota PPK dan urutan keenam sampai kesepuluh utk dilakukan verifikasi dan wawancara. Namun, jika didaerah Kecamatan tersebut tidak ada yang memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK dapat dilakukan dengan berkoordinasi ke Lembaga Pendidikan dan/atau lembaga profesi. Hal ini, tentunya komunikasi di internal KPU dengan lembaga pendidikan.harus dioptimalkan dengan pola hubungan komunikasi yang baik.

 

Berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi terkait usulan untuk penambahan 2 orang anggota PPK dikalikan 2 dengan jumlah kebutuhan utk didaerah Kecamatan tersebut, tutur Anggota KPU Provinsi Jatim asal Kota Batu ini.Pada proses verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu harus memenuhi syarat diantaranya yaitu; Pertama, tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik atau paling singkat 5(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Kedua, tidak terdaftar sebagai tim kampanye pesera pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2018 dan tim kampanye peserta pemilu tahun 2019.

 

Ketiga, memenuhi persyaratan calon anggota PP.  Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2(dua) kali jumlah anggota PPK yang dibutuhkan. Tahapan penambahan dua anggota PPK untuk Pemilu tahun 2019 ini sampai tanggal 20 November 2018 dan  Pelantikan penambahan 2 anggota PPK Pasca Putusan MK ini dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari tahun  2019 kedepan, ungkas MH. Fatkhur Rohman selaku Anggota KPU Kabupaten Lamongan divisi SDM dan Parmas./ftr