Enter your keyword

HO / izin gangguan

1. LANDASAN HUKUM

  • Undang-Undang Gangguan (Hinder Ornantie No. 226 Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
  • Perda Nomor 25 Tahun 1998 jo Nomor 54 Tahun 2000.

2. KETENTUAN PERIJINAN

  • Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh pemerintah pusat dan daerah, diwajibkan untuk memiliki ijin gangguan dan ijin tempat usaha;
  • Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan study evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL).

3. SYARAT PERMOHONAN IJIN

1. Ijin Baru

  • Foto Copy KTP yang masih berlaku;
  • Foto Copy IMB;
  • Gb. Situasi tempat usaha;
  • Foto Copy SPPT / PBB tahun berjalan;
  • Persetujuan tetangga sekitar tempat usaha;
  • Daftar sarana dan prasarana yang dipergunakan.

 

2. Daftar Ulang / Perpanjangan

  • Foto Copy KTP yang masih berlaku;
  • Foto Copy IMB;
  • Foto Copy izin HO lama;
  • Foto Copy SPPT / PBB tahun berjalan;

( SEMUA PERSYARATAN TERSEBUT DALAM RANGKAP 2 )

 

4. PROSEDUR IJIN

  • Permohonan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat dan disampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah melalui Kantor Perijinan dengan dilampirkan persyaratan tersebut di atas;
  • Penelitian berkas oleh petugas dan pemberian Tanda Bukti Penerimaan di atas;
  • Pemeriksaan lapangan oleh Tim;
  • Persetujuan / Rekomendasi oleh Tim Teknis;
  • Pemrosesan ijin;
  • Penetapan retribusi dan pemberitahuan kepada pemohon;
  • Pembayaran retribusi dan pemberitahuan kepada pemohon;
  • Penandatanganan ijin dan penyampaian izin kepada pemohon.

 

" SECEPAT ANDA MELENGKAPI PERSYARATAN,

SECEPAT ITU PULA PELAYANAN KAMI BERIKAN"