Profil

TOPOGRAFI DAN DEMOGRAFI KECAMATAN GLAGAH

Kecamatan Glagah adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. sebagian besar mata pencaharian penduduk di kecamatan ini adalah sebagai petani tambak . Daerah pertanian di daerah ini adalah sawah tambak artinya tanah di daerah ini dapat ditanami padi dan juga digunakan untuk tambak ikan atau udang secara bergantian.

Topografi Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Glagah 4.831,866 Ha

Wilayah Glagah terdiri dari

Tanah Sawah Tambak : 3.888 Ha
Tanah Tambak : 354 Ha
Tanah Pekarangan : 257 Ha
Lain-lain : 332.866 Ha

Batas-Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Karangbinangun (Kabupaten Lamongan)
Sebelah Timur : Kecamatan Bungah (Kabupaten Gresik)
Sebelah Selatan : Kecamatan Deket (Kabupaten Lamongan)
Sebelah Barat : Kecamatan Karangbinangun (Kabupaten Lamongan)

Kondisi Jalan

Panjang Jalan Desa seluruhnya kurang lebih 76.0l Km yang terdiri dari :

Jalan tanah : 1,5 Km
Jalan Makadam : 4,1 Km

Jalan Rabat beton : 49,5 Km
Jalan Aspal : 21 Km

Bidang Pertanian

Luas areal sawah tambak : 3.888 Ha

Total Produksi : 9.016.272 Ha
Produksi rata rata 1 Ha : 5.296

Luas areal yang yang di tanami padi : 2.319 Ha

Bidang Perikanan

Luas lahan yang dapat ditanami ikan : 4.242 Ha ,

dengan Produksi ikan sebagai berikut :

Bandeng : 3.332,1 ton
Tawes : 250,4 ton
Nila : 1,9 ton

Di samping itu terdapat produksi Udang Windu sebanyak 162, 1 ton terdiri dari produksi Udang bercampur Bandeng : 143,2 ton dan Udang bercampur Padi sebanyak : 18,9 ton ( Luas Budidaya Udang bercampur Padi seluas : 1.076 ) dengan rata-rata produksi 17,5 Kg / Ha

Administratif Wilayah

Jumlah Penduduk Kecamatan Glagah 44. 232 jiwa,Penyelenggaraan Pendidikan :
Laki-laki : 21.903 Jiwa
Perempuan : 22.329 Jiwa
Jumlah Desa : 29 Desa
Jumlah Dusun : 86 Dusun
Jumlah Kepala Desa & Perangkat : 192 Orang
Jumlah Anggota BPD : 195 Orang
Jumlah Anggota LPM : 152 Orang
Jumlah RT : 236 RT
Jumlah RW : 86 RW
Jumlah Kepala Keluarga : 9.558 KK
Rata-rata Jumlah ABPD ( Desa ) tahun 2004 : Rp. 142.180.094

  • Jumlah TK sebanyak 46 dengan jumlah 1.247 Murid
  • Jumlah SD sebanyak 24 dengan jumlah 1.730 murid
  • Jumlah MI sebanyak 46 dengan jumlah 3.295 murid
  • Jumlah SLTP/MTs sebanyak 9 dengan jumlah 1.690 murid
  • Jumlah SMU/ SMK sebanyak 7 dengan jumlah 817 murid

Jumlah guru Pengajar :

  • TK sebanyak 111 Orang
  • SD sebanyak 161 Orang
  • MI sebanyak 372 Orang
  • SLTP/MTs sebanyak 213 Orang
  • SMU / SMK sebanyak 158 Orang

 

 

Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme danUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Glagah sebagai unsur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Camat
  2. Sekretariat Kecamatan
  • Kepala Sub Bagian Umum
  • Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  1. Seksi Tata Pemerintahan
  2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

Camat Glagah

Menyelenggarakan tugas pemerintahan yang meliputi :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  3. Menggordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa ;
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa.

Selain tugas-tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang melipuri aspek :

  1. Perizinan ;
  2. Rekomendasi ;
  3. Koordinasi ;
  4. Pembinaan ;
  5. Pengawasan ;
  6. Fasilitasi ;
  7. Penetapan ;
  8. Penyelenggaraan dan
  9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur program.

Selain tugas-tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
  2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
  3. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;
  4. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
  5. Pelaksanaan urusan keuangan ;
  6. Pelaksanaan urusan program ;
  7. Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan ;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
  • Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan ;
  • Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;
  • Melakukan urusan kepegawaian ;
  • Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program ;
  • Menyusun program dan rencana kegiatan ;
  • Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ;
  • Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja ;
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya ;
  • Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya ;
  • Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor ;
  • Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;
  • Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
  • Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya
  • Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
  • Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
  • Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  • Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;
  • Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor ;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
  2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan intansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
  3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
  4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa ;
  5. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ;
  6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa ;
  7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa ;
  8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  9. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

  1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan ;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;
  3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
  4. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ;
  6. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

 

  1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
  2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;
  3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
  4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan ;
  5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  6. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan ;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman modal), pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;
  2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dibidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan ;
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
  4. Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perizinan di tingkat Kecamatan ;
  5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan ;
  6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan ;
  7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan ;
  8. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat Kecamatan ;
  10. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaran kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.