Enter your keyword

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN  KINERJA

  1. RENCANA STRATEGIS
  2. Visi dan Misi

1.1 Visi 

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu memberikan semangat dalam menjalankan roda organisasi.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi “Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing“

Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud dan diwujudkan manakala tidak didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karenanya setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus pula menetapkan visi yang seiring dan sejalan dengan visi Kabupaten Lamongan.

Keunggulan ini dapat diwujudkan dengan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (comparative and advantage competitive) untuk mewujudkan mayarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat.

 Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya “Sense of  responsibility  and professionally” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Sense of  responsibility, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. 

  • M i s i 

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi ke-1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

Misi ke-2

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;

Misi ke-3

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;

Misi ke-4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Misi ke-5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamongan adalah Misi ke-5 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram  dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan  tujuan : “Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran“ serta sasaran ke-1, 3 dan 9. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamongan adalah

Sasaran ke-1

Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Sasaran ke-3

Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil

Sasaran ke-9

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan

  1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

2.1 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

  • Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS;
  • Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan;
  • Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil.
  1. 2 Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan keempat tujuan yang ingin dicapai oleh  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun, maka perlu ditetapkan sasaran sesuai dengan sebagai berikut :

  • Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS” ditetapkan sasaran :
  1. a) Terlaksananya pemberian bantuan kepada sarana sosial, dengan indikator : Persentase sarana sosial yang dibantu;
  2. b) Terwujudnya penanganan PMKS, dengan indikator : Persentase PMKS yang tertangani;
  3. c) Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada PMKS, dengan indikator : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
  • Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan” ditetapkan sasaran :
  1. Terwujudnya penempatan pencari kerja, dengan indikator : Persentase pencari kerja yang ditempatkan;
  2. Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat, dengan indikator : Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan;
  3. Terlaksananya pelatihan bersertifikat kompetensi kepada calon tenaga kerja, dengan indikator : Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi;
  4. Terlaksananya pemagangan tenaga kerja ke perusahaan dalam negeri, dengan indikator : Jumlah tenaga kerja yang magang di perusahaan dalam negeri;
  5. Terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan indikator : Persentase penyelesaian hubungan industrial
  • Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil” ditetapkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan jumlah transmigran yang berhasil, dengan indikator : Persentase transmigran yang berhasil
  1. Program dan Kegiatan
    • Untuk mewujudkan tujuan ke-1 yaitu Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS maka ditetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut :
  • Program Pengelolaan Areal Pemakaman ;
  1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
  • Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
  1. Kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
  • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ;
  1. Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sosial dan Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  2. Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar;
  3. Pemulangan/Pengiriman Ke Panti Rehabilitasi Soial Bagi WTS, Gepeng, dan Gelandangan Psikotik yang Terjaring Razia;
  4. Kegiatan Pemulangan Orang terlantar, kehabisan bekal, kecopetan;
  5. Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
  6. Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia, Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri.
  7. Kegiatan Operasional Program Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan KUBE Fakir Miskin;
  8. Kegiatan Bimbingan, Pembinaan dan Bantuan Usaha Kesejahteraan Bagi Masyarakat Miskin;
  9. Kegiatan Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana;
  10. Rehabilitasi Penderita Psikotik Pasung.
  • Program Pembinaan Anak Terlantar ;
  1. Kegiatan Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin;
  2. Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi Anak Bermasalah;
  • Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ;
  1. Kegiatan Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta;
  2. Kegiatan Operasional Pendampingan, Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat;
  3. Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA);
  4. Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu.
  • Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo ;
  1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Panti Asuhan.
  • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ;
  1. Kegiatan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
  2. Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Karang Taruna;
  3. Kegiatan Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat;
  4. Kegiatan Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional ;
  5. Kegiatan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

3.2 Untuk mewujudkan tujuan ke-2 “Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan” ditetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut :

  • Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja ;
  1. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Daerah Penghasil Bahan Baku;
  2. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau;
    • Program Peningkatan Kesempatan Kerja ;
  3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :

  1. a) Kegiatan Pembahasan Penetapan dan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan Tahun 2017;
  2. b) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  3. c) Kegiatan Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripatit (LKS-Tripatit) Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan;
  4. d) Kegiatan Pembinaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  5. e) Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan (Pendataan Ulang Perusahaan di Kabupaten Lamongan);
  6. f) Kegiatan Monitoring Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  7. g) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
  8. h) Kegiatan Penyebarluasan berbagai Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Tenaga Kerja.

3.3 Untuk mewujudkan tujuan  ke-3 yaitu Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil, ditetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut :

  • Program Transmigrasi Regional :
  1. Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional;
  2. Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional;
  3. Kegiatan Kunjungan Kerjasama Penempatan Transmigrasi.

 

  1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun (RKT) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2016 berpedoman dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja Daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan untuk tahun 2016, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2016.

Komponen Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2016 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran / kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki criteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2016, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berasa agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra.

Sasaran dan Indikator Sasaran dalam upaya penurunan PMKS

  • Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, dengan indikator :
  1. Presentase Sarana Sosial yang Dibantu;
  2. Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;
  3. Presentase PSKS yang diberdayakan.
  • Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, dengan indikator:
  1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan;
  2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan;
  3. Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi;
  4. Jumlah tenaga kerja yang magang di perusahaan dalam negeri;
  5. Persentase penyelesaian hubungan industrial.

 

3) Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil, dengan indikator :

  1. a) Presentase transmigran yang berhasil

 

  1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk :

  1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
  2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
  3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
  4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
  5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
  6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP ;

Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dana dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Rp 601.200.000,- APBD
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 466.500.000,- APBD
Pembinaan Anak Terlantar Rp 175.000.000,- APBD
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rp 70.000.000,- APBD
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Rp 25.000.000,- APBD
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 285.000.000,- APBD
Transmigrasi Regional Rp 220.960.000,- APBD
Jumlah Rp 13.560.660.000