Enter your keyword

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi terdahulu. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkat­an dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsi­kan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemam­puan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kuali­tatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak ha­rus terjadi dalam pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan kesejahteraan  PMKS dan masyarakat pencari kerja dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan,  komitmen pembangunan di bidang social dan ketenagakerjaan tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2016-2021, yaitu upaya memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi> Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan  Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  yang mencakup Program pelayanan dan  rehabilitasi social,  Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan Sosial, program Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan

Untuk mengetahui kinerja Pemeritah Kabupaten Lamongan di bidang Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, maka tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

  1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang No. 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
  7. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 53 Tahun 2016  Tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja  Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Keputusan Kepala LAN RI N 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya polapikir yang terukur untuk dapat memberdayakan funfsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi,politik dan budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan atas kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yang bersih, dan bertanggungjawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

  1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.
  2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh pemerintah.

Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

  1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.
  2. Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

3, GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas :

1.1. Sub Bagian Umum.
1.2. Sub Bagian Keuangan.
1.3. Sub Bagian Program.

2. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.

2.1. Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan.

2.2. Seksi Perlindungan Sosial.

2.3. Seksi Pemberdayaan Panti Sosial Kepahlawanan dan Kejuangan

3. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.

3.1. Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan.

3.2. Seksi Perlindungan Sosisial

3.3. Seksi Pemberdayaan Panti Sosial Kepahlawanan dan Kejuangan.

 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

4.2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4.3. Seksi Transmigrasi.

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

5.1. Seksi Norma Kerja.

5.2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5.3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini

  1. Personil

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan didukung oleh 42 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan Magister (S2).

  1. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

  1. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

 Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip–prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari:

  • Ringkasan Eksekutif Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah– langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
  • Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permsalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
  • Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
  • Akuntabilitas Kinerja
  1. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
  2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
  6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/pen urunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
  9. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi seusai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
  • Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kineja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
  • Lampiran
  1. Matriks Renstra
  2. Perjanjian Kinerja
  3. Ringkasan Pengukuran Kinerja
  4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.